Nusron Wahid Bantah Pansus Haji Diintervensi

Ketua Pansus Haji DPR Nusron Wahid. (DPR RI)
MerahPutih.com - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI, Nusron Wahid membantah adanya intervensi dalam kesimpulan dan rekomendasi terkait dugaan pelanggaran ibadah haji 2024.
Hal itu disampaikan Nusron untuk menanggapi Anggota Pansus Haji Marwan Jafar yang mengungkap ada pihak yang ingin dan tak ingin melimpahkan kasus itu ke Aparat Penegah Hukum (APH).
“Ah enggak ada. Enggak ada intervensi,” ujar Nusron di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9).
Menurutnya, internal Pansus hanya berbeda pandangan saja. Ia mengatakan hal tersebut biasa saja sambil membantah adanya intervensi.
Baca juga:
Pansus Ungkap Ada Pihak yang Tak Ingin Dugaan Korupsi Haji Dilimpahkan ke APH
“Kalau intervensi enggak ada. Masing-masing anggota punya haknya masing-masing, tapi kalau intervensi gak ada intervensi,” tuturnya.
Nusron mengatakan anggota pansus terdiri dari 30 orang yang memiliki otak dan pemahaman berbeda-beda. Ia berdalih mengedepankan suara mayoritas untuk mengambil kesimpulan.
“Kita mencari titik temu diantara 30 orang itu kita ambil yang mayoritas. Kalau ada satu dua yang gak cocok ya biasa, masa ada yang cocok semua. Tapi secara umum, secara over all oke, enggak ada soal,” imbuhnya.
Sebelumnya, Marwan Jafar menyebut hasil rekomendasi Pansus tidak sesuai harapan dan tak tegas menyebutkan adanya dugaan pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Baca juga:
Keterbatasan Waktu, Pansus Haji Tidak Bisa Panggil Paksa Menteri Agama
Marwan mengatakan hal tersebut membuat Pansus tak berpeluang menyerahkan kasus tersebut kepada APH untuk diusut tuntas.
"Adanya penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hukum yang seharusnya itu ditegaskan secara gamblang,” ujar Marwan.
“Malah sangat dihaluskan sehingga peluang untuk diserahkan ke aparat penegak hukum sangat tipis," ucapnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri

Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah

Evaluasi Haji 2025: Gus Irfan Soroti Data tak Sinkron dan Tingginya Kematian Jemaah

Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek

PCO Tegaskan Kementerian Haji Tunggu Perpres dari Prabowo

Layanan Haji Satu Atap di Bawah Kementerian Haji dan Umrah, Pengelolaan Tabungan Jemaah Tetap dipisah

Keppres Kementerian Haji dan Umrah Terbit Pekan ini, Nama Menteri jadi Urusan Prabowo

RUU Haji dan Umrah Menuju Paripurna, Perbaikan Layanan Ibadah Jadi Prioritas Utama

Menkumham Tegaskan Pembentukan Kementerian Haji untuk Perkuat Sistem dan Jawab Kebutuhan Jutaan Calon Jemaah

Komisi VIII DPR Gelar Rapat Kilat Sampai Malam Demi Bahas RUU Haji
