Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI, Nusron Wahid membantah adanya intervensi dalam kesimpulan dan rekomendasi terkait dugaan pelanggaran ibadah haji 2024.
Hal itu disampaikan Nusron untuk menanggapi Anggota Pansus Haji Marwan Jafar yang mengungkap ada pihak yang ingin dan tak ingin melimpahkan kasus itu ke Aparat Penegah Hukum (APH).
“Ah enggak ada. Enggak ada intervensi,” ujar Nusron di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9).
Menurutnya, internal Pansus hanya berbeda pandangan saja. Ia mengatakan hal tersebut biasa saja sambil membantah adanya intervensi.
Baca juga:
Pansus Ungkap Ada Pihak yang Tak Ingin Dugaan Korupsi Haji Dilimpahkan ke APH
“Kalau intervensi enggak ada. Masing-masing anggota punya haknya masing-masing, tapi kalau intervensi gak ada intervensi,” tuturnya.
Nusron mengatakan anggota pansus terdiri dari 30 orang yang memiliki otak dan pemahaman berbeda-beda. Ia berdalih mengedepankan suara mayoritas untuk mengambil kesimpulan.
“Kita mencari titik temu diantara 30 orang itu kita ambil yang mayoritas. Kalau ada satu dua yang gak cocok ya biasa, masa ada yang cocok semua. Tapi secara umum, secara over all oke, enggak ada soal,” imbuhnya.
Sebelumnya, Marwan Jafar menyebut hasil rekomendasi Pansus tidak sesuai harapan dan tak tegas menyebutkan adanya dugaan pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Baca juga:
Keterbatasan Waktu, Pansus Haji Tidak Bisa Panggil Paksa Menteri Agama
Marwan mengatakan hal tersebut membuat Pansus tak berpeluang menyerahkan kasus tersebut kepada APH untuk diusut tuntas.
"Adanya penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hukum yang seharusnya itu ditegaskan secara gamblang,” ujar Marwan.
“Malah sangat dihaluskan sehingga peluang untuk diserahkan ke aparat penegak hukum sangat tipis," ucapnya. (Pon)
