Nurmansjah Lubis Layak Jadi Cawagub DKI, Begini Penjelasan PKS
 Eddy Flo - Selasa, 21 Januari 2020
Eddy Flo - Selasa, 21 Januari 2020 
                Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Arifin (MP/Asropih)
MerahPutih.Com - Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Arifin membeberkan keunggulan-keunggulan Nurmansjah Lubis yang ditunjuk PKS sebagai kandidat calon wakil gubernur (cawagub) DKI melawan Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra.
Alasan partainya pilih Anca sapaan akrabnya Nurmasjah Lubis, kata Arifin, karena dia berpengalaman di dunia politik sebagai anggota DPRD DKI selama dua periode. Anca pernah menjadi anggota DPRD DKI untuk periode 2004-2009 di Komisi B dan 2009-2013 di Komisi D dan C.
Baca Juga:
"Pengalaman politiknya di DKI Insyaallah tidak diragukan dan sangat memahami betul persoalan DKI. 10 tahun jadi anggota dewan pasti beliau memahami betuk persoalan DKI," ujar Arifin di kantor DPW PKS, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (21/1).
 
Selain pengalaman politik, Arifin melanjutkan, latar belakang pendidikan menjadi alasan Anca berkapasitas menjadi calon penggati Sandiaga Uno.
Adapun, kata Arifin, Anca mengenyam pendidikan di jenjang SI dan S2 di jurusan Akutansi. Sehingga pendidikan akuntansi yang dirasa tepat menduduki jabatan DKI 2 untuk memahami anggaran yang jadi persoalan Jakarta.
"Latar belakang beliau itu mendukung Gubernur karena latar belakang pendidikan akuntansi. Beliau S1 dan S2 akuntansi, Insyaallah beliau paham urusan anggaran," papar Arifin.
Baca Juga:
Ketua DPP PKS Paparkan Kelebihan Nurmansjah Lubis Jika Jabat Wagub DKI
Menurut Arifin, kapasitas Anca terkait pengelolaan anggaran tidak perlu diragukan lagi karena pria berusia 55 tahun itu pernah berprofesi juga sebagai auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dibeberapa daerah termasuk Jakarta.
"Insyaallah Beliau adalah salah satu kader terbaik yang dimiliki PKS. Jadi sangat pas menurut pandangan kami dia mendampingi Anies memimpin DKI Jakarta," tutup Arifin.(Asp)
Baca Juga:
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
 
                      APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
 
                      Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
 
                      Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
 
                      Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
 
                      Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
 
                      Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
 
                      DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
 
                      Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
 
                      




