Nurmansjah Lubis Layak Jadi Cawagub DKI, Begini Penjelasan PKS

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 21 Januari 2020
 Nurmansjah Lubis Layak Jadi Cawagub DKI, Begini Penjelasan PKS

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Arifin (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Arifin membeberkan keunggulan-keunggulan Nurmansjah Lubis yang ditunjuk PKS sebagai kandidat calon wakil gubernur (cawagub) DKI melawan Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra.

Alasan partainya pilih Anca sapaan akrabnya Nurmasjah Lubis, kata Arifin, karena dia berpengalaman di dunia politik sebagai anggota DPRD DKI selama dua periode. Anca pernah menjadi anggota DPRD DKI untuk periode 2004-2009 di Komisi B dan 2009-2013 di Komisi D dan C.

Baca Juga:

PKS Minta KPK Turun Tangan Awasi Pemilihan Wagub DKI

"Pengalaman politiknya di DKI Insyaallah tidak diragukan dan sangat memahami betul persoalan DKI. 10 tahun jadi anggota dewan pasti beliau memahami betuk persoalan DKI," ujar Arifin di kantor DPW PKS, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (21/1).

Ketua Fraksi PKS M Arifin jelaskan keunggulan Nurmansjah Lubis dibanding Riza Patria
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Arifin (MP/Asropih)

Selain pengalaman politik, Arifin melanjutkan, latar belakang pendidikan menjadi alasan Anca berkapasitas menjadi calon penggati Sandiaga Uno.

Adapun, kata Arifin, Anca mengenyam pendidikan di jenjang SI dan S2 di jurusan Akutansi. Sehingga pendidikan akuntansi yang dirasa tepat menduduki jabatan DKI 2 untuk memahami anggaran yang jadi persoalan Jakarta.

"Latar belakang beliau itu mendukung Gubernur karena latar belakang pendidikan akuntansi. Beliau S1 dan S2 akuntansi, Insyaallah beliau paham urusan anggaran," papar Arifin.

Baca Juga:

Ketua DPP PKS Paparkan Kelebihan Nurmansjah Lubis Jika Jabat Wagub DKI

Menurut Arifin, kapasitas Anca terkait pengelolaan anggaran tidak perlu diragukan lagi karena pria berusia 55 tahun itu pernah berprofesi juga sebagai auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dibeberapa daerah termasuk Jakarta.

"Insyaallah Beliau adalah salah satu kader terbaik yang dimiliki PKS. Jadi sangat pas menurut pandangan kami dia mendampingi Anies memimpin DKI Jakarta," tutup Arifin.(Asp)

Baca Juga:

PKS Jelaskan Alasan Tak Hadir Umumkan Cawagub DKI Jakarta

#Wakil Gubernur DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Partai Gerindra
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Bagikan