Nurmansjah Lubis Layak Jadi Cawagub DKI, Begini Penjelasan PKS

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 21 Januari 2020
 Nurmansjah Lubis Layak Jadi Cawagub DKI, Begini Penjelasan PKS

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Arifin (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Arifin membeberkan keunggulan-keunggulan Nurmansjah Lubis yang ditunjuk PKS sebagai kandidat calon wakil gubernur (cawagub) DKI melawan Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra.

Alasan partainya pilih Anca sapaan akrabnya Nurmasjah Lubis, kata Arifin, karena dia berpengalaman di dunia politik sebagai anggota DPRD DKI selama dua periode. Anca pernah menjadi anggota DPRD DKI untuk periode 2004-2009 di Komisi B dan 2009-2013 di Komisi D dan C.

Baca Juga:

PKS Minta KPK Turun Tangan Awasi Pemilihan Wagub DKI

"Pengalaman politiknya di DKI Insyaallah tidak diragukan dan sangat memahami betul persoalan DKI. 10 tahun jadi anggota dewan pasti beliau memahami betuk persoalan DKI," ujar Arifin di kantor DPW PKS, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (21/1).

Ketua Fraksi PKS M Arifin jelaskan keunggulan Nurmansjah Lubis dibanding Riza Patria
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Arifin (MP/Asropih)

Selain pengalaman politik, Arifin melanjutkan, latar belakang pendidikan menjadi alasan Anca berkapasitas menjadi calon penggati Sandiaga Uno.

Adapun, kata Arifin, Anca mengenyam pendidikan di jenjang SI dan S2 di jurusan Akutansi. Sehingga pendidikan akuntansi yang dirasa tepat menduduki jabatan DKI 2 untuk memahami anggaran yang jadi persoalan Jakarta.

"Latar belakang beliau itu mendukung Gubernur karena latar belakang pendidikan akuntansi. Beliau S1 dan S2 akuntansi, Insyaallah beliau paham urusan anggaran," papar Arifin.

Baca Juga:

Ketua DPP PKS Paparkan Kelebihan Nurmansjah Lubis Jika Jabat Wagub DKI

Menurut Arifin, kapasitas Anca terkait pengelolaan anggaran tidak perlu diragukan lagi karena pria berusia 55 tahun itu pernah berprofesi juga sebagai auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dibeberapa daerah termasuk Jakarta.

"Insyaallah Beliau adalah salah satu kader terbaik yang dimiliki PKS. Jadi sangat pas menurut pandangan kami dia mendampingi Anies memimpin DKI Jakarta," tutup Arifin.(Asp)

Baca Juga:

PKS Jelaskan Alasan Tak Hadir Umumkan Cawagub DKI Jakarta

#Wakil Gubernur DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Partai Gerindra
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Buntut Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, Gerindra Resmi Pecat 3 Anggota DPRD Jatim!
Tiga anggota DPRD Jatim resmi dipecat Partai Gerindra usai terciduk pesta narkoba di sebuah hotel di Surabaya. Cek kronologi dan fakta lengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 03 November 2026
Buntut Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, Gerindra Resmi Pecat 3 Anggota DPRD Jatim!
Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bagikan