Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid menegaskan sudah tidak ada ruang untuk melindungi Ketua Umum Setya Novanto yang kini berstatus sebagai tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi e-KTP.
Menurut Nurdin, hal ini yang menjadi alasan diadakannya rapat pleno Partai Golkar pada hari ini, Selasa (21/11).
"Kita tidak mungkin membiarkan Golkar dan DPR tersandera hanya karena persoalan hukum pribadi yang dialami oleh Pak Setya Novanto," ujar Nurdin di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (21/11).
Selain itu, Nurdin juga menjelaskan, jika rapat pleno ini diadakan untuk mengevaluasi jabatan ganda yang diemban oleh Setnov, yakni sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR.
Menurut dia, pihaknya tidak mungkin membiarkan adanya kekosongan kepemimpinan dalam DPR. Terlebih, jabatan Ketua DPR dianggap sebagai jabatan yang sangat strategis lantaran berkaitan dengan budgeting, pengawasan, dan legislasi.
Meskipun ada empat Wakil Ketua DPR yang dapat menggantikan tugas dan fungsi Ketua DPR, Nurdin menegaskan jajaran pengurus Partai Golkar tidak akan melepaskan jabatan tersebut begitu saja.
Hal ini, lanjutnya, sudah sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) lantaran jabatan ketua sudah menjadi kewenangan dari partai berlambang pohon beringin ini.
"Mudah-mudahan teman-teman ini menyutujui untuk menarik Setya Novanto dari Ketua DPR," pungkas mantan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) ini. (Pon)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Alternatif Kepengurusan Partai Golkar Versi Nurdin Halid
