Partai Golkar Tidak Akan Lindungi Setnov

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 21 November 2017
Partai Golkar Tidak Akan Lindungi Setnov

Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto (tengahi) bersama Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid (kiri), dan Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham (kanan) (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid menegaskan sudah tidak ada ruang untuk melindungi Ketua Umum Setya Novanto yang kini berstatus sebagai tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi e-KTP.

Menurut Nurdin, hal ini yang menjadi alasan diadakannya rapat pleno Partai Golkar pada hari ini, Selasa (21/11).

"Kita tidak mungkin membiarkan Golkar dan DPR tersandera hanya karena persoalan hukum pribadi yang dialami oleh Pak Setya Novanto," ujar Nurdin di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (21/11).

Selain itu, Nurdin juga menjelaskan, jika rapat pleno ini diadakan untuk mengevaluasi jabatan ganda yang diemban oleh Setnov, yakni sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR.

Menurut dia, pihaknya tidak mungkin membiarkan adanya kekosongan kepemimpinan dalam DPR. Terlebih, jabatan Ketua DPR dianggap sebagai jabatan yang sangat strategis lantaran berkaitan dengan budgeting, pengawasan, dan legislasi.

Meskipun ada empat Wakil Ketua DPR yang dapat menggantikan tugas dan fungsi Ketua DPR, Nurdin menegaskan jajaran pengurus Partai Golkar tidak akan melepaskan jabatan tersebut begitu saja.

Hal ini, lanjutnya, sudah sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) lantaran jabatan ketua sudah menjadi kewenangan dari partai berlambang pohon beringin ini.

"Mudah-mudahan teman-teman ini menyutujui untuk menarik Setya Novanto dari Ketua DPR," pungkas mantan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) ini. (Pon)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: Alternatif Kepengurusan Partai Golkar Versi Nurdin Halid

#Setya Novanto #Golkar #Nurdin Halid
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Muhammad Sarmuji Minta Kader DPRD Golkar Utamakan Kebijakan Pro Rakyat
Selain fokus pada kebijakan fiskal, bimtek juga akan membekali para legislator tentang cara menyerap aspirasi masyarakat
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Agustus 2025
Muhammad Sarmuji Minta Kader DPRD Golkar Utamakan Kebijakan Pro Rakyat
Indonesia
Golkar Ingatkan Kritik Terhadap DPR Wajar Tapi Jangan Sampai Berubah Menjadi Kebencian yang Bisa Perlebar Jurang Perpecahan Bangsa
Idrus memahami kemarahan publik yang dipicu oleh isu kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR hingga Rp50 juta per bulan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 28 Agustus 2025
Golkar Ingatkan Kritik Terhadap DPR Wajar Tapi Jangan Sampai Berubah Menjadi Kebencian yang Bisa Perlebar Jurang Perpecahan Bangsa
Indonesia
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Menurutnya, semua prosedur dan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi dengan benar
Angga Yudha Pratama - Selasa, 19 Agustus 2025
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Indonesia
Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai
Golkar juga tidak pernah menolak kader yang ingin kembali aktif dalam kepengurusan partai.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai
Indonesia
Golkar Tegaskan Setnov Tidak Pernah Dipecat, Statusnya Masih Kader Beringin
Golkar tidak pernah mengeluarkan surat pemecatan terhadap Setnov sejak berstatus tersangka pada 2017 silam hingga saat ini.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Golkar Tegaskan Setnov Tidak Pernah Dipecat, Statusnya Masih Kader Beringin
Indonesia
Terpaksa Manut, Ketua KPK Akui Pembebasan Bersyarat Setnov Terasa Tidak Adil
Pemberlakuan bebas bersyarat merupakan bagian dari sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Terpaksa Manut, Ketua KPK Akui Pembebasan Bersyarat Setnov Terasa Tidak Adil
Indonesia
MAKI Desak Menteri Imipas Batalkan Bebas Bersyarat Setya Novanto dan Ancam Gugat ke PTUN
MAKI juga mengirimkan surat keberatan atas remisi yang diberikan kepada Setnov ke Dirjen Pemasyarakatan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 19 Agustus 2025
MAKI Desak Menteri Imipas Batalkan Bebas Bersyarat Setya Novanto dan Ancam Gugat ke PTUN
Indonesia
Ahmad Doli Kurnia Sebut Setya Novanto Masih Kader Golkar, Belum Pernah Diberhentikan
Wakil Ketua Umum Golkar sebut Setnov masih bertatus kader partai.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 19 Agustus 2025
Ahmad Doli Kurnia Sebut Setya Novanto Masih Kader Golkar, Belum Pernah Diberhentikan
Indonesia
Menteri Hukum Tegaskan Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Murni Wewenang Pengadilan
Menteri Hukum, Suparatman Andi Agtas menegaskan, bahwa pembebeasan bersyarat Setya Novanto murni wewenang pengadilan.
Soffi Amira - Selasa, 19 Agustus 2025
Menteri Hukum Tegaskan Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Murni Wewenang Pengadilan
Indonesia
ICW Kritik Pembebasan Bersyarat Setya Novanto, Sebut Kemunduran dalam Pemberantasan Korupsi
ICW mengkritik pembebasan bersyarat Setya Novanto. Mereka menyebutkan, adanya kemunduran dalam pemberantasan korupsi.
Soffi Amira - Selasa, 19 Agustus 2025
ICW Kritik Pembebasan Bersyarat Setya Novanto, Sebut Kemunduran dalam Pemberantasan Korupsi
Bagikan