Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Pasca Ketua Umum Setya Novanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus korupsi e-KTP, DPP Partai Golkar hari ini bakal menggelar rapat pleno dengan agenda konsolidasi partai.
Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, jika rapat pleno memutuskan diselenggarakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub), maka tidak perlu ada pelaksana tugas ketua umum.
"Cukup ketua harian, korbid dan sekjen yang mengendalikan partai membentuk panitia penyelenggara untuk menyelenggarakan munas," ujar Nurdin di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (21/11).
Namun, lanjut Nurdin, jika rapat pleno memutuskan musyawarah nasional, maka munas harus terlaksana pada bulan Desember tahun ini. Mengingat, pada Februari sudah memasuki tahap pendaftaran pemilihan kepala daerah (pilkada).
"Tapi ada juga cara yang murah dan memiliki legal standing yang kuat, yaitu menunjuk plt (pelaksana tugas) dalam forum rapat pleno ini, kemudian plt ini dikuatkan, dikukuhkan dalam forum rapimnas," jelas dia.
Nurdin menambahkan bahwa forum rapat pimpinan nasional (rapimnas) merupakan mekanisme pengambilan keputusan partai satu tingkat di bawah munas.
"Legal juga (rapimnas). Tergantung rapat pleno. Apakah plt atau munas," pungkas mantan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) ini. (Pon)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Ketua DPD Golkar DIY Tolak Penunjukan Plt Ketum
