Ketua DPD Golkar DIY Tolak Penunjukan Plt Ketum
Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar DIY, Gandung Pardiman. (MP/Teresa Ika)
MerahPutih.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto telah bersedia mundur dari jabatannya. Santer terdengar jabatan Ketum akan digantikan sementara oleh pelaksana tugas (Plt).
Ketua Dewan Pertimbangan DPD Golkar DIY, Gandung Pardiman menolak tegas penunjukkan Plt. Pemilihan Ketua Umum baru dirasa lebih tepat ketimbang menunjuk Plt. Pemilihan Ketum baru juga harus dilakukan melalui kegiatan Musyawarah nasional Luar Biasa (Munaslub).
"Mundurnya seorang ketum cara mengisinya.tidak ada cara lain kecuali hanya dengan Munaslab. Pengisian Ketum diluar Munas itu namanya illegal," tegas Gandung melalui keterangan pers di Yogyakarta, Selasa (21/11).
Pasalnya ia menilai jika hanya ada Plt Ketum, Partai berlambang pohon beringin ini akan rawan dipecah belah pihak internal maupun eksternal. "DPP golkar jangan sembrono dalam masalah ini. Kekosongan ketum jangan jadi bancakan (rebutan) orang orang rakus. Sehingga Golkar akan terpecah pecah," kata Gandung.
Ia mengaku telah mengetahui adanya indikasi beberapa kubu yang tidak ingin ada Ketum baru.
"Sudah nampak. Ada upaya tidak Munas tapi hanya dengan Plt sampai 2019. Ini yang jadi masalah,"tutur mantan anggota DPR RI periode 2009-2014 ini.
Hari ini pengurus DPP Partai Golkar akan melakukan rapat pleno guna membahas kelanjutan partai usai Setnov di tahan KPK. Ada dua agenda yang akan dibahas yakni proses pergantian jabatan ketua DPR dan jabatan Ketua Umum Golkar.
Berita ini merupakan laporan Teresa Ika, kontributor merahputih.com, untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya.
Bagikan
Berita Terkait
Golkar Solo Bakal Gelar Tasyakuran Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Bahlil Lahadalia Minta Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Ungkit Peran Transmigrasi dalam 'Menjodohkan' Suku Jawa dan Papua
Bebas Bersyarat Setya Novanto Digugat ke PTUN, Kuasa Hukum ARUKKI dan LP3HI: Masih Terlibat Kasus TPPU
Idrus Marham Yakin Bahlil Setia ke Prabowo Meski Dihujat di Media Sosial
Kritik Terhadap Bahlil Lahadalia Dinilai Sudah Kebablasan dan Menyerang Personal Tanpa Berlandaskan Fakta, Golkar Siap Tempur?
Ketum Bahlil Lahadiala Bagikan 610 Ribu Paket Sembako Peringati HUT Ke-61 Partai Golkar
Golkar Nilai Wacana Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Sebagai Hal Wajar, Era Orde Baru Resmi Dihormati Negara?
Bahlil Tolak Tunduk Narasi Negatif, Golkar Klaim Publik Lebih Cerdas Menilai
Klarifikasi Pernyataan Atalia Praratya soal Dana Pesantren, Golkar Tegaskan Tak Ada Larangan APBN untuk Ponpes
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN