Andika Pratama
MerahPutih.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto telah bersedia mundur dari jabatannya. Santer terdengar jabatan Ketum akan digantikan sementara oleh pelaksana tugas (Plt).
Ketua Dewan Pertimbangan DPD Golkar DIY, Gandung Pardiman menolak tegas penunjukkan Plt. Pemilihan Ketua Umum baru dirasa lebih tepat ketimbang menunjuk Plt. Pemilihan Ketum baru juga harus dilakukan melalui kegiatan Musyawarah nasional Luar Biasa (Munaslub).
"Mundurnya seorang ketum cara mengisinya.tidak ada cara lain kecuali hanya dengan Munaslab. Pengisian Ketum diluar Munas itu namanya illegal," tegas Gandung melalui keterangan pers di Yogyakarta, Selasa (21/11).
Pasalnya ia menilai jika hanya ada Plt Ketum, Partai berlambang pohon beringin ini akan rawan dipecah belah pihak internal maupun eksternal. "DPP golkar jangan sembrono dalam masalah ini. Kekosongan ketum jangan jadi bancakan (rebutan) orang orang rakus. Sehingga Golkar akan terpecah pecah," kata Gandung.
Ia mengaku telah mengetahui adanya indikasi beberapa kubu yang tidak ingin ada Ketum baru.
"Sudah nampak. Ada upaya tidak Munas tapi hanya dengan Plt sampai 2019. Ini yang jadi masalah,"tutur mantan anggota DPR RI periode 2009-2014 ini.
Hari ini pengurus DPP Partai Golkar akan melakukan rapat pleno guna membahas kelanjutan partai usai Setnov di tahan KPK. Ada dua agenda yang akan dibahas yakni proses pergantian jabatan ketua DPR dan jabatan Ketua Umum Golkar.
Berita ini merupakan laporan Teresa Ika, kontributor merahputih.com, untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya.
