Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi besar dan dipercaya masyarakat karena para pegawainya yang berdedikasi selama ini.
PKS mengaku heran jika pegawai KPK dianggap bermasalah wawasan kebangsaannya. Apalagi jika merujuk berbagai pertanyaan dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) yang ditujukan kepada mereka.
"Apakah inti permasalahannya karena mereka ‘radikal’ dalam memberantas korupsi?" kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Selasa (11/5).
Baca Juga:
Hakim Konstitusi Didesak Kabulkan Uji Formil dan Materiil UU KPK Baru
Setidaknya ada 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan sebagai syarat alih status pegawai lembaga antirasuah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka terancam akan diberhentikan pada 1 Juni 2021.
"Jika dilihat, kondisi kita dalam pemberantasan korupsi saat ini kian parah di bulan Ramadan, miris. Bulan yang semestinya membentuk pribadi kita yang anti korupsi dan anti suap," ujarnya.
Menurut Mardani, Undang-Undang KPK yang baru tidak mengatur alih status kepegawaian KPK melalui tes wawasan kebangsaan.
"Dapat dikatakan upaya pemberantasan korupsi tidak hanya mau dikerdilkan atau mau dilumpuhkan, tetapi memang ingin dimatikan," tegas Mardani.
Mardani mengatakan, ada tiga monumen reformasi yang didirikan oleh Gerakan 1998. Yakni, KPK, KPU dan Mahkamah Konstitusi. Dia mengingatkan bahwa saat ini salah satu monumen reformasi itu sedang berada di ujung tanduk.
"Kita tak ingin salah satunya hancur lebur dan jadi buta huruf terhadap keadilan," imbuhnya.
Memberantas korupsi, kata Mardani, perlu dilakukan dengan ‘radikal’, karena para koruptor juga radikal. Untuk itu, menurut dia, alur, jenis tes sampai soal-soal dalam tes wawasan kebangsaan pun harus sudah dikurasi dengan baik.
"Jika sekarang menimbulkan pertanyaan publik, sesuai asas transparansi, mesti diumumkan ke publik," ujarnya.
Apalagi, lanjut Mardani, operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Bupati Nganjuk, Novi Rahman pada Minggu (9/5), justru dipimpin oleh pegawai KPK yang dikabarkan tidak lulus tes tersebut.
"Masih terus berprestasi meskipun diterpa isu tersingkir. Sekali lagi, kita perlu menjaga KPK, kita perlu merawat KPK, dan kita perlu mempertahankan KPK yang berintegritas. Kalau KPK ter-suborganisasi terus menerus, maka tanda-tanda yang buruk bagi kemajuan bangsa ini," tutup dia.
Baca Juga:
Puluhan Pegawai KPK Tak Lolos Tes Alih Status ASN?
Diketahui 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan sebagai salah satu syarat alih status pegawai ke ASN. Adapun tes tersebut diikuti oleh 1.351 pegawai KPK sejak 18 Maret sampai 9 April 2021.
Berdasarkan informasi, selain Novel Baswedan, nama-nama yang dikabarkan tak lolos tes tersebut di antaranya Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Herry Muryanto, Direktur Direktur Pembinaan Jaringan Kerja antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Giri Suprapdiono, dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo serta seluruh kasatgas dari internal KPK. (Pon)
