Nawawi: Jadi Pimpinan KPK tak Cukup dengan Integritas dan Kompetensi

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Kamis, 25 Juli 2024
Nawawi: Jadi Pimpinan KPK tak Cukup dengan Integritas dan Kompetensi

Pelantikan Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK di Istana Negara, Senin (27/11). Foto: (Tangkapan layar Youtube Sekretariat Pesiden)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango memberi pesan kepada 236 pendaftar calon pimpinan (capim) KPK yang sudah lolos seleksi administrasi. Nawawi mengingatkan bahwa pimpinan KPK wajib tahan terhadap intervensi.

Nawawi mengamati ada orang-orang yang punya rekam jejak kredibel dalam pemberantasan korupsi berhasil lolos dari seleksi tahap awal ini.

"Dari nama-nama yang lolos seleksi administrasi, ada sosok-sosok yang memang dikenal baik rekam jejaknya," kata Nawawi kepada wartawan, Kamis (25/7).

Baca juga:

Alasan Nawawi Pomolango Ogah Daftar Jadi Capim KPK

Kendati demikian, Nawawi menegaskan rekam jejak kredibel tidak dapat menjadi modal utama guna duduk sebagai pimpinan KPK. Ia mengingatkan bahwa para calon pimpinan KPK wajib punya nyali tinggi.

"Tapi menjadi pimpinan di lembaga ini tak cukup sekadar berintegritas dan kompeten," ucap Nawawi.

Dengan nyali itu, kata Nawawi, dapat menjawab intervensi yang muncul ketika menjadi pimpinan lembaga antirasuah.

"Lebih dari itu, memiliki nyali, berani menyikapi intervensi dari berbagai kepentingan yang ujungnya berimbas pada independensi lembaga," lanjut Nawawi.

Baca juga:

Lolos Tahap Pertama Seleksi Capim KPK, Johan Budi Bakal Pamit dari DPR dan PDIP

Nawawi juga mengungkapkan Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK kini menanggung tanggungjawab berat di pundaknya.

Sebab Pansel wajib bekerja dengan baik sekaligus menunjukkan tak dapat diintervensi ketika memilih calon pimpinan KPK.

"Pansel harus benar-benar memberi jaminan ke publik bahwa kerja-kerja Pansel tidak didomplengi oleh calon-calon titipan dari pihak manapun," pungkas Nawawi.

Baca juga:

382 Orang Lulus Administrasi Capim dan Dewas KPK, 8 dari Internal

Sebelumnya, Pansel Capim KPK sudah mengumumkan 236 nama lolos seleksi capim KPK. Nantinya mereka wajib mengikuti sejumlah tahapan hingga bisa memimpin KPK.

Tercatat, nama-nama yang tidak asing lolos seleksi awal Capim KPK ialah Nurul Ghufron (Wakil Ketua KPK), Johanis Tanak (Wakil Ketua KPK), eks Menteri ESDM Sudirman Said dan mantan Jubir KPK Johan Budi. (Pon)

#KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Bongkar Korupsi Digitalisasi SPBU Milik Pertamina, KPK Uji Sampling di 15.000 Titik
KPK hanya menyebutkan salah satu penyedia mesin EDC di kasus korupsi digitalisasi SPBU Pertamina sama dengan yang terjadi di BRI.
Wisnu Cipto - Sabtu, 25 Oktober 2025
Bongkar Korupsi Digitalisasi SPBU Milik Pertamina, KPK Uji Sampling di 15.000 Titik
Indonesia
Sekjen DPR Mangkir dari Pemeriksaan Korupsi Rumah Jabatan, KPK Jadwalkan Ulang
KPK sudah menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan penghitungan total kerugian negara dalam perkata tersebut. ?
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Sekjen DPR Mangkir dari Pemeriksaan Korupsi Rumah Jabatan, KPK Jadwalkan Ulang
Indonesia
KPK Periksa Eks Pebalap Faryd Sungkar dalam Kasus Pencucian Uang Hasbi Hasan
Faryd dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus pencucian uang Hasbi Hasan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 23 Oktober 2025
KPK Periksa Eks Pebalap Faryd Sungkar dalam Kasus Pencucian Uang Hasbi Hasan
Indonesia
KPK Lamban Usut Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, MAKI Siap Ajukan Gugatan Praperadilan
MAKI menilai KPK lamban dalam mengusut dugaan korupsi proyek Whoosh. MAKI pun siap mengajukan gugatan praperadilan.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
KPK Lamban Usut Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, MAKI Siap Ajukan Gugatan Praperadilan
Indonesia
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja Dilaporkan ke KPK, Diduga Korupsi Proyek Command Center
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, dilaporkan ke KPK atas dugaan kasus korupsi proyek Command Center.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja Dilaporkan ke KPK, Diduga Korupsi Proyek Command Center
Indonesia
Nusron Wahid Ungkap Dua Masalah Utama di Kementerian ATR/BPN
Pelayanan publik di sektor pertanahan masih sering dikeluhkan masyarakat karena prosesnya yang lambat dan rawan pungutan liar. ?
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Nusron Wahid Ungkap Dua Masalah Utama di Kementerian ATR/BPN
Berita Foto
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Sambangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Sektor Pertanahan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid (kiri) tiba untuk melakukan audiensi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 22 Oktober 2025
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Sambangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Sektor Pertanahan
Indonesia
Skor MCP Malut Masih Rendah, Gubernur Sherly Tjoanda Minta Arahan KPK
Skor Monitoring Center for Prevention Maluku Utara tergolong masih rendah. Gubernur Malut, Sherly Tjoanda, meminta arahan langsung ke KPK.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Skor MCP Malut Masih Rendah, Gubernur Sherly Tjoanda Minta Arahan KPK
Indonesia
Gubernur Malut Sherly Tjoanda Konsultasi ke KPK Terkait Skor MCP dan Upaya Pencegahan Korupsi
Sherly juga menyampaikan rencananya untuk mendiskusikan upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Gubernur Malut Sherly Tjoanda Konsultasi ke KPK Terkait Skor MCP dan Upaya Pencegahan Korupsi
Indonesia
Jawab Tantangan Mahfud MD, KPK Bakal Proaktif Mandiri Usut Dugaan Korupsi Whoosh
KPK memastikan tidak bergantung dari informasi Mahfud MD dalam mengusut dugaan korupsi proyek kereta cepat Whoosh
Wisnu Cipto - Rabu, 22 Oktober 2025
Jawab Tantangan Mahfud MD, KPK Bakal Proaktif Mandiri Usut Dugaan Korupsi Whoosh
Bagikan