Nawawi: Jadi Pimpinan KPK tak Cukup dengan Integritas dan Kompetensi

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Kamis, 25 Juli 2024
Nawawi: Jadi Pimpinan KPK tak Cukup dengan Integritas dan Kompetensi

Pelantikan Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK di Istana Negara, Senin (27/11). Foto: (Tangkapan layar Youtube Sekretariat Pesiden)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango memberi pesan kepada 236 pendaftar calon pimpinan (capim) KPK yang sudah lolos seleksi administrasi. Nawawi mengingatkan bahwa pimpinan KPK wajib tahan terhadap intervensi.

Nawawi mengamati ada orang-orang yang punya rekam jejak kredibel dalam pemberantasan korupsi berhasil lolos dari seleksi tahap awal ini.

"Dari nama-nama yang lolos seleksi administrasi, ada sosok-sosok yang memang dikenal baik rekam jejaknya," kata Nawawi kepada wartawan, Kamis (25/7).

Baca juga:

Alasan Nawawi Pomolango Ogah Daftar Jadi Capim KPK

Kendati demikian, Nawawi menegaskan rekam jejak kredibel tidak dapat menjadi modal utama guna duduk sebagai pimpinan KPK. Ia mengingatkan bahwa para calon pimpinan KPK wajib punya nyali tinggi.

"Tapi menjadi pimpinan di lembaga ini tak cukup sekadar berintegritas dan kompeten," ucap Nawawi.

Dengan nyali itu, kata Nawawi, dapat menjawab intervensi yang muncul ketika menjadi pimpinan lembaga antirasuah.

"Lebih dari itu, memiliki nyali, berani menyikapi intervensi dari berbagai kepentingan yang ujungnya berimbas pada independensi lembaga," lanjut Nawawi.

Baca juga:

Lolos Tahap Pertama Seleksi Capim KPK, Johan Budi Bakal Pamit dari DPR dan PDIP

Nawawi juga mengungkapkan Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK kini menanggung tanggungjawab berat di pundaknya.

Sebab Pansel wajib bekerja dengan baik sekaligus menunjukkan tak dapat diintervensi ketika memilih calon pimpinan KPK.

"Pansel harus benar-benar memberi jaminan ke publik bahwa kerja-kerja Pansel tidak didomplengi oleh calon-calon titipan dari pihak manapun," pungkas Nawawi.

Baca juga:

382 Orang Lulus Administrasi Capim dan Dewas KPK, 8 dari Internal

Sebelumnya, Pansel Capim KPK sudah mengumumkan 236 nama lolos seleksi capim KPK. Nantinya mereka wajib mengikuti sejumlah tahapan hingga bisa memimpin KPK.

Tercatat, nama-nama yang tidak asing lolos seleksi awal Capim KPK ialah Nurul Ghufron (Wakil Ketua KPK), Johanis Tanak (Wakil Ketua KPK), eks Menteri ESDM Sudirman Said dan mantan Jubir KPK Johan Budi. (Pon)

#KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Tersangka Gus Alex Irit Bicara Usai Diperiksa KPK, 3 Pertanyaan Kasus Haji Dijawab Sama
Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (26/1).
Wisnu Cipto - Senin, 26 Januari 2026
Tersangka Gus Alex Irit Bicara Usai Diperiksa KPK, 3 Pertanyaan Kasus Haji Dijawab Sama
Indonesia
Eks Direktur SMA Kemendikbud Akui Terima USD 7.000 dari Vendor Chromebook
Purwadi menjelaskan uang tersebut pertama kali ia temukan tersimpan dalam sebuah map di atas meja kerjanya.
Dwi Astarini - Senin, 26 Januari 2026
Eks Direktur SMA Kemendikbud Akui Terima USD 7.000 dari Vendor Chromebook
Indonesia
Susah Dapat Kuota Haji, Bos Maktour: Terpaksa Berangkatkan Jemaah Pakai Furoda
Pemilik PT Maktour Fuad Hasan Masyhur mengaku kesulitan memperoleh kuota haji khusus 2023–2024 dan terpaksa menggunakan jalur furoda.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Januari 2026
Susah Dapat Kuota Haji, Bos Maktour: Terpaksa Berangkatkan Jemaah Pakai Furoda
Indonesia
KPK Periksa Pemilik Maktour terkait Kasus Korupsi Kuota Haji di Kemenag
KPK memanggil pemilik PT Maktour, Fuad Hasan Masyhur, sebagai saksi dalam kasus korupsi kuota haji Kemenag.
Soffi Amira - Senin, 26 Januari 2026
KPK Periksa Pemilik Maktour terkait Kasus Korupsi Kuota Haji di Kemenag
Indonesia
KPK: Keterangan Eks Menpora Dito Perkuat Dugaan Korupsi Kuota Haji
KPK mengungkapkan pemeriksaan eks Menpora, Dito Ariotedjo, sebagai saksi kasus dugaan kuota haji.
Soffi Amira - Jumat, 23 Januari 2026
KPK: Keterangan Eks Menpora Dito Perkuat Dugaan Korupsi Kuota Haji
Indonesia
Diperiksa KPK soal Kuota Haji, Eks Menpora Dito Ungkap Isi Pertemuan di Arab Saudi saat Dampingi Jokowi
Eks Menpora Dito Ariotedjo diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji. Beberkan hasil kunjungan Jokowi ke Arab Saudi dan pertemuan dengan MBS.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 23 Januari 2026
Diperiksa KPK soal Kuota Haji, Eks Menpora Dito Ungkap Isi Pertemuan di Arab Saudi saat Dampingi Jokowi
Indonesia
Menpora Dito Ariotedjo Penuhi Panggilan KPK, Akui Ikut Rombongan Jokowi ke Arab Saudi
Ia ikut ikut rombongan mantan Presiden Joko Widodo bertemu Raja Salman bin Abdul-Aziz Al Saud untuk membahas kuota tambahan haji.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Januari 2026
Menpora Dito Ariotedjo Penuhi Panggilan KPK, Akui Ikut Rombongan Jokowi ke Arab Saudi
Indonesia
KPK Restui Tanah Koruptor untuk Perumahan Rakyat, DPR Sebut Lebih Bermanfaat bagi Masyarakat
Merupakan langkah progresif yang berpihak pada rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah yang hingga kini masih banyak belum memiliki rumah.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Januari 2026
KPK Restui Tanah Koruptor untuk Perumahan Rakyat, DPR Sebut Lebih Bermanfaat bagi Masyarakat
Indonesia
Mantan Menpora Dito Dipanggil KPK di Kasus Kuota Haji
Budi belum mau membeberkan keterkaitan Dito sehingga dipanggil penyidik. Termasuk saat disinggung soal kunjungan mantan Presiden RI Joko Widodo
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Januari 2026
Mantan Menpora Dito Dipanggil KPK di Kasus Kuota Haji
Indonesia
KPK Ungkap Sudewo sudah Dibidik Sejak 2025, sebelum OTT di Pati
KPK menerima laporan masyarakat terkait dengan dugaan pematokan uang upeti terhadap calon perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Januari 2026
KPK Ungkap Sudewo sudah Dibidik Sejak 2025, sebelum OTT di Pati
Bagikan