Nasib Perpanjangan PPKM Bakal Segera Ditentukan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 05 Februari 2021
Nasib Perpanjangan PPKM Bakal Segera Ditentukan

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) dan Menkes Budi Gunadi Sadikin memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (4/1/2021). (ANTARA/Humas Setkab/Jay)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, pemerintah akan melakukan rapat dengan pimpinan daerah untuk membahas kelanjutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali.

Nantinya hasil rapat akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengambil keputusan lanjutan.

“Diharapkan kegiatan yang berskala mikro ini bisa segera untuk dioperasionalisasikan,” kata Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers, Jumat (5/2).

Baca Juga:

Satgas COVID-19 Klaim PPKM Mampu Tekan Angka Penyebaran COVID-19

Ia mengatakan bahwa pada prinsipnya arahan Presiden Joko Widodo yakni agar kegiatan penanganan COVID-19 bisa berjalan efektif dengan tingkat kasus bisa turun, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi menuju positif di kuartal I.

Di sisi lain, keseimbangan antara rem dan gas juga harus terus diperhatikan pemerintah, agar dapat terus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

Ilustrasi - Tim Satgas COVID-19 Kota Maadiun melakukan sosialisasi disiplin penerapan protokol kesehatan ke warga sebagai upaya menekan penyebaran virus Corona di wilayah setempat, Kamis (4/2/2021). (Antara/Diskominfo Kota Madiun/ Lr)
Ilustrasi - Tim Satgas COVID-19 Kota Maadiun melakukan sosialisasi disiplin penerapan protokol kesehatan ke warga sebagai upaya menekan penyebaran virus corona di wilayah setempat, Kamis (4/2/2021). (Antara/Diskominfo Kota Madiun/ Lr)

Keseimbangan antara rem dan gas pada saat sama mampu dorong agar perekonomian masuk jalur positif.

"Itu arahan Presiden yang perlu diterjemahkan untuk kelanjutan daripada kegiatan penanganan COVID-19,” tutur Airlangga.

Bahkan, Airlangga menyebut kasus positif COVID-19 di beberapa daerah sudah mengalami penurunan dalam seminggu terakhir. Namun, presiden meminta agar PPKM dapat dilakukan skala mikro.

Baca Jaga:

Dampak PPKM, Kasus Aktif Turun jadi 15 Persen

Ketua Umum Golkar ini menyebut, beberapa daerah alami penurunan yakni Jateng dan DKI dalam seminggu terakhir.

"Tapi Presiden meminta supaya lebih skala mikro, levelnya bukan di kabupaten dan kota, tetapi sampai kecamatan, lurah, desa, RT dan RW,” jelas Airlangga. (*)

Baca Juga:

Jokowi Minta PPKM Dilakukan dengan Pendekatan Berbasis Mikro

#PPKM #Airlangga Hartarto
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Pemerintah memastikan kebijakan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) satu pintu akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Indonesia
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Pemerintah menurunkan batas konversi DHE valuta asing ke rupiah dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Indonesia
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Pemerintah resmi merevisi aturan DHE SDA mulai 1 Juni 2026. Eksportir wajib menempatkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Indonesia
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Mandat utama dari satgas itu mempercepat implementasi program prioritas pemerintah secara terintegrasi dan kolaboratif.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Indonesia
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Pemerintah menurunkan bea masuk LPG dari 5% menjadi 0% untuk menjaga daya beli dan mendukung industri. Kebijakan berlaku selama 6 bulan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Indonesia
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
kebijakan itu juga diterapkan guna menjaga stabilitas harga di sektor kemasan agar tidak mendorong kenaikan harga makanan dan minuman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
Indonesia
Dolar AS Makin Pedas Akibat Gejolak Global, Airlangga: Kita Monitor Saja
Airlangga menekankan bahwa pemerintah tidak akan mengambil langkah reaktif setiap hari
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 April 2026
Dolar AS Makin Pedas Akibat Gejolak Global, Airlangga: Kita Monitor Saja
Indonesia
ASN WFH Berlaku Hari ini, Airlangga Ingatkan Warga Hemat Energi
Kebijakan WFH ini sebagai langkah adaptif dan preventif dalam menghadapi dinamika global.
Dwi Astarini - Jumat, 10 April 2026
ASN WFH Berlaku Hari ini, Airlangga Ingatkan Warga Hemat Energi
Indonesia
Pemerintah Belum Bahas Rencana Pemotongan Gaji Menteri Buat Efisiensi Anggaran
Airlangga meminta wartawan untuk menanyakan kepada pihak yang pertama kali mengemukakannya wacana tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 April 2026
Pemerintah Belum Bahas Rencana Pemotongan Gaji Menteri Buat Efisiensi Anggaran
Berita Foto
Airlangga Hartarto: Pembatasan BBM Subsidi 50 Liter Berlaku hingga Akhir Mei 2026
Suasana kemacetan lalu-lintas saat jam pulang kerja di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 07 April 2026
Airlangga Hartarto: Pembatasan BBM Subsidi 50 Liter Berlaku hingga Akhir Mei 2026
Bagikan