Nasib Perpanjangan PPKM Bakal Segera Ditentukan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 05 Februari 2021
Nasib Perpanjangan PPKM Bakal Segera Ditentukan

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) dan Menkes Budi Gunadi Sadikin memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (4/1/2021). (ANTARA/Humas Setkab/Jay)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, pemerintah akan melakukan rapat dengan pimpinan daerah untuk membahas kelanjutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali.

Nantinya hasil rapat akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengambil keputusan lanjutan.

“Diharapkan kegiatan yang berskala mikro ini bisa segera untuk dioperasionalisasikan,” kata Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers, Jumat (5/2).

Baca Juga:

Satgas COVID-19 Klaim PPKM Mampu Tekan Angka Penyebaran COVID-19

Ia mengatakan bahwa pada prinsipnya arahan Presiden Joko Widodo yakni agar kegiatan penanganan COVID-19 bisa berjalan efektif dengan tingkat kasus bisa turun, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi menuju positif di kuartal I.

Di sisi lain, keseimbangan antara rem dan gas juga harus terus diperhatikan pemerintah, agar dapat terus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

Ilustrasi - Tim Satgas COVID-19 Kota Maadiun melakukan sosialisasi disiplin penerapan protokol kesehatan ke warga sebagai upaya menekan penyebaran virus Corona di wilayah setempat, Kamis (4/2/2021). (Antara/Diskominfo Kota Madiun/ Lr)
Ilustrasi - Tim Satgas COVID-19 Kota Maadiun melakukan sosialisasi disiplin penerapan protokol kesehatan ke warga sebagai upaya menekan penyebaran virus corona di wilayah setempat, Kamis (4/2/2021). (Antara/Diskominfo Kota Madiun/ Lr)

Keseimbangan antara rem dan gas pada saat sama mampu dorong agar perekonomian masuk jalur positif.

"Itu arahan Presiden yang perlu diterjemahkan untuk kelanjutan daripada kegiatan penanganan COVID-19,” tutur Airlangga.

Bahkan, Airlangga menyebut kasus positif COVID-19 di beberapa daerah sudah mengalami penurunan dalam seminggu terakhir. Namun, presiden meminta agar PPKM dapat dilakukan skala mikro.

Baca Jaga:

Dampak PPKM, Kasus Aktif Turun jadi 15 Persen

Ketua Umum Golkar ini menyebut, beberapa daerah alami penurunan yakni Jateng dan DKI dalam seminggu terakhir.

"Tapi Presiden meminta supaya lebih skala mikro, levelnya bukan di kabupaten dan kota, tetapi sampai kecamatan, lurah, desa, RT dan RW,” jelas Airlangga. (*)

Baca Juga:

Jokowi Minta PPKM Dilakukan dengan Pendekatan Berbasis Mikro

#PPKM #Airlangga Hartarto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Menko Perekonomian Harap ICA-CEPA Lipat Gandakan Nilai Dagang Indonesia-Kanada
Kerja sama ini diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk ekspor Indonesia.
Dwi Astarini - Minggu, 15 November 2026
Menko Perekonomian Harap ICA-CEPA Lipat Gandakan Nilai Dagang Indonesia-Kanada
Indonesia
Rupiah Melemah dan Harga Minyak Melonjak, Airlangga Yakinkan Subsidi Minyak Aman Sampai Akhir Tahun
Airlangga mengatakan pemerintah masih terus memantau perkembangan rupiah, baik di tengah dinamika politik domestik maupun geopolitik dunia.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 November 2026
Rupiah Melemah dan Harga Minyak Melonjak, Airlangga Yakinkan Subsidi Minyak Aman Sampai Akhir Tahun
Berita
BSU 2026 Terbaru: Pekerja Bergaji di Bawah Rp3 Juta Jadi Target, Cek Syarat dan Link Resminya
BSU 2026 menyasar pekerja bergaji di bawah Rp3 juta. Simak syarat penerima, nominal bantuan Rp900 ribu, dan link resmi Kemnaker.
ImanK - Selasa, 10 November 2026
BSU 2026 Terbaru: Pekerja Bergaji di Bawah Rp3 Juta Jadi Target, Cek Syarat dan Link Resminya
Indonesia
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 1,28 Triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening
Program ini juga dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 1,28 Triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening
Indonesia
Menko Airlangga Tegaskan Pemerintah Jaga Pasokan dan Harga Pangan Jelang Nataru Risiko El Nino
Pemetaan wilayah rawan dan penguatan early warning system terus didorong agar potensi gangguan produksi dapat diidentifikasi dan dimitigasi lebih dini.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Menko Airlangga Tegaskan Pemerintah Jaga Pasokan dan Harga Pangan Jelang Nataru Risiko El Nino
Indonesia
Lapor ke Presiden Prabowo, Menko Airlangga Klaim Fundamental Ekonomi RI masih Kuat
Hal itu tecermin dari ekspansi sektor manufaktur, surplus neraca perdagangan, serta pertumbuhan ekspor nasional.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Lapor ke Presiden Prabowo, Menko Airlangga Klaim Fundamental Ekonomi RI masih Kuat
Indonesia
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Kebijakan ini disebut sebagai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pembiayaan bagi kelompok perempuan berpenghasilan rendah.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Oktober 2026
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Indonesia
Program Satu Orang Satu Rekening Diharapkan Dongkrak Inklusi Keuangan Indonesia
Program tersebut akan menyasar 25 juta warga berusia 17 tahun ke atas yang termasuk kelompok desil 1 hingga 4.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Oktober 2026
Program Satu Orang Satu Rekening Diharapkan Dongkrak Inklusi Keuangan Indonesia
Indonesia
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Kebijakan itu di antaranya pembukaan rekening untuk warga negara dengan usia 17 tahun ke atas, bantuan pangan, hingga Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Indonesia
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Pemerintah berencana memperluas PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk pekerja bergaji di bawah Rp 10 juta. Kebijakan ditargetkan mencakup 7,5 juta pekerja.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Bagikan