Nasib Pekerja Jakarta di Tengah Badai PHK, DPRD DKI Desak Langkah Konkret Pemprov

Merahputih.com - Jakarta sedang menghadapi tantangan serius berupa lonjakan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai sektor industri. Fenomena ini tidak hanya mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat, tetapi juga berpotensi meningkatkan pengangguran dan memperdalam ketimpangan sosial di ibu kota.

Nur Afni Sajim, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrat, menyampaikan keprihatinannya atas situasi ini. Menurutnya, tingginya angka PHK perlu menjadi fokus utama dalam evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha di Jakarta.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bisa hanya berdiam diri; tindakan strategis dan terukur yang pro-rakyat sangat diperlukan," tegas Nur Afni di Jakarta, Kamis (8/5).

Baca juga:

Badai PHK Melanda, Jaminan Kehilangan Pekerjaan Diuskan Jadi 1 Tahun Dari 6 Bulan

Ia mendesak Pemprov DKI untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja strategis yang relevan dengan perkembangan zaman. Sektor digital, ekonomi kreatif, energi terbarukan, serta program padat karya berbasis komunitas lokal harus diprioritaskan.

"Kami juga menekankan pentingnya perluasan program pelatihan ulang (reskilling) bagi pekerja yang terkena PHK agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar kerja baru yang semakin kompetitif," jelasnya.

Menurutnya, kebijakan ini perlu dirancang melalui kolaborasi dengan pelaku usaha, akademisi, dan komunitas kewirausahaan agar solusi yang dihasilkan benar-benar relevan dan memberikan dampak positif.

Nur Afni menegaskan bahwa Jakarta harus menjadi kota yang tangguh, inklusif, dan mampu melindungi tenaga kerjanya dari ketidakpastian ekonomi global.

Fraksi Partai Demokrat mendesak realisasi segera program-program konkret dari Pemprov, seperti pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) modern di setiap kecamatan dan kelurahan.

BLK ini harus menyediakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar, termasuk keterampilan digital seperti content creator TikTok, desain animasi, serta keahlian bersertifikasi resmi lainnya.

Selain itu, dukungan modal dan pembinaan untuk UMKM dinilai penting untuk menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat ekonomi lokal sebagai perisai terhadap dampak PHK.

"Penyelenggaraan job fair dan pelatihan kerja terintegrasi juga diperlukan untuk menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan, sekaligus memberikan bekal keterampilan yang dibutuhkan," katanya.

Baca juga:

Angka PHK Tembus 24 Ribu, Puan Minta Pemerintah Siapkan Ekosistem Usaha bagi Pekerja Terdampak

Penyediaan layanan konseling 24 jam, terutama bagi generasi Z yang terdampak PHK, juga dianggap krusial untuk memberikan pendampingan psikologis dan arahan karier profesional.

Nur Afni menyimpulkan bahwa krisis ini harus menjadi momentum untuk membangun sistem ketenagakerjaan yang lebih adaptif dan responsif.

"Kami di Fraksi Partai Demokrat akan terus mengawasi agar setiap kebijakan benar-benar berpihak pada rakyat dan menjadikan Jakarta sebagai kota yang layak bagi pekerja," pungkasnya.