Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak melakukan pembelaan terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jalan Sudirman-MH Thamrin.
Pasalnya menurut Bestari, Pemprov DKI seperti tak mengindahkan saat putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pencabutan larangan kendaraan bermotor roda dua melintas di Jalan Sudirman-MH Thamrin.
"Bahwa mereka (kendaraan roda dua) pun sudah boleh masuk. Ini yang saya kira kurang tajamnya Pemprov DKI di dalam melakukan pembelaan terhadap apa yang sudah dijadikan program," kata Bestari di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (9/1).
"Saya gak tahu nih, apakah saat berproses di MA itu tidak ada pembelaan-pembelaan terhadap pergub-pergub itu sendiri gitu," sambungnya.
Untuk itu, ia berharap kepada Pemprov DKI mengkaji kembali putusan pencabutan larangan roda dua melintas di jalan protokol tersebut. Sebab menurutnya, Jalan Sudirman-MH Thamrin adalah wajah Ibu Kota Jakarta.
"Nah yang saya bisa komentari menurut saya Pemprov DKI harus bisa mengkaji kembali pembatasan-pembatasan yang diberlakukan karena apa? Wajah Jakarta itu ada di Sudirman-Thamrin juga seperti itu," pungkasnya.
Seperti diketahui, Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jalan Sudirman-MH Thamrin.
Pergub ini diterbitkan saat masa jabatan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat sebagai Gubernur DKI.
Dalam putusannya, MA mengabulkan permohonan yang diajukan Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar. Keduanya merasa dirugikan akibat Pergub Nomor 195 Tahun 2014 karena menilai aturan ini tidak memenuhi rasa keadilan dan persamaan kedudukan warga negara di mata hukum.
"Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari pemohon Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar," tulis putusan Ketua Majelis Hakim Agung Irfan Fachruddin dalam putusannya.
Majelis hakim menyatakan bahwa Pasal 1 dan Pasal 3 di Pergub Nomor 195 Tahun 2014 telah bertentangan dengan Pasal 133 Ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang merupakan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Pergub Nomor 195 Tahun 2014 juga bertentangan dengan Pasal 11 undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, dalam pertimbangannya majelis hakim juga menyatakan Pergub Nomor 195 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 5 dan 6 undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Asp)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Polisi: Jalur Thamrin-Sudirman Sudah Disiapkan 4 Jalur Cepat untuk Mobil
