NasDem Sebut Pemerintah Butuh Oposisi Elegan, Sindir Gerindra dan Demokrat?

MerahPutih.com - Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago menyatakan pastinya Presiden Jokowi akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan partai politik (parpol) koalisi, apakah akan membuka pintu bagi parpol lainnya untuk menjadi bagian.

"Kemudian, apakah Gerindra masuk atau tidak, itu juga akan diputuskan oleh kawan-kawan koalisi secara bersama-sama," tutur Irma di Jakarta Pusat, Sabtu (12/10).

Baca Juga

Ketimbang Demokrat, Jokowi Lebih Pilih Gerindra

Akan tetapi, menurut Irma alangkah baiknya di dalam sebuah pemerintah harus ada kubu oposisi elegan yang mengontrol melalui check and balance roda pemerintahan.

"Pemerintah butuh oposisi yang elegan. Maka, kemudian NasDem selalu berpikir bahwa check and balance yang dilakukan oleh partai oposisi," tambahnya.

Irma Suryani Chaniago mengatakan, partainya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo apakah bersedia menerima Partai Gerindra bergabung dengan pemerintah.

Namun, Irma juga mengingatkan bahwa harus ada pihak oposisi yang memberikan kritik dan masukan terhadap kebijakan pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin nanti.

"Enggak boleh partai pemerintah dibiarkan begitu saja karena itu menjerumuskan. Kami enggak mau Presiden terjerumus," kata Irma.

Baca Juga

Surya Paloh Anggap Pertemuan Prabowo-Jokowi Berikan Nilai Positif

Irma mengatakan, meskipun mayoritas partai di DPR sudah mendukung Jokowi-Ma'ruf, namun harus ada pihak yang menjadi kontrol atas jalannya pemerintahan.

Menurut dia, Partai Nasdem sendiri akan menjadi kontrol dari dalam koalisi. "Kami akan tetap jadi kontrol internal namanya, yaitu menjadi mitra pemerintah yang kritis, lakukan kritik yang solutif dan elegan, kalau enggak maka sama saja menjerumuskan pemerintah dong," kata dia.

Irma mengingatkan, jika Jokowi dan seluruh parpol di DPR justru saling bersekongkol untuk melakukan keburukan, maka efeknya bisa fatal. Bahkan hal itu bisa menimbulkan parlemen jalanan.

Baca Juga

Gerindra Gabung Pemerintah, Kabar Buruk Bagi Oposisi

"Kalau seluruh parpol masuk dalam pemerintah, yang jadi check and balance siapa? Maka yang jadi check and balance dilakukan rakyat, seperti yang dilakukan mahasiswa kemarin. Nanti mahasiswa dan masyarakat jadi oposisi bagi pemrtintah, itu berbahaya," ucapnya.

Sebelumnya, pada Jumat (11/10/2019) sore kemarin, Presiden Jokowi bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Jokowi mengakui ia dan Prabowo membicarakan masalah koalisi dengan Jokowi. Namun pembicaraan itu belum final. (Knu)