NasDem Mundur dari Panitia Hak Angket


Foto: Antarafoto
MerahPutih Nasional - Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) di DPRD DKI Jakarta menarik diri dari kepanitian hak angket untuk menyelidiki 'dana siluman' yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
"DPP NasDem menginstruksikan DPW NasDem serta seluruh fraksi untuk mencabut hak angket dan mundur dari kepanitian hak angket yang dibuat DPRD DKI melalui sidang paripurna DPRD DKI," ujar Sekjen Partai NasDem Patrice Capella di kantor DPP NasDem, Gondangdia, Cikini, Jakarta, Senin (2/3). (Baca: Ketua DPRD DKI: Saya Suka Pola Kerja Ahok, Tapi Saya Tidak Suka Etikanya)
Nasdem berdalih, penggunaan hak angket tidak perlu lagi. Sebab, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah menyeret kasus tersebut ke ranah hukum, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga hak angket yang semula bertujuan untuk menyelidiki suatu kasus menjadi sia-sia saja.
"Hak angket adalah penyelidikan untuk mendapatkan kebenaran ini sudah masuk ranah hukum, jadi buat apalagi? Jadi karena tujuannya sama, kita berikan KPK untuk memprioritaskan kasus ini," katanya. (Baca: DPRD DKI Sudah Cukup Sabar Menghadapi Sikap Ahok)
Nasdem juga meminta maaf, atas kekisruhan antara DPRD DKI dan Gubernur Ahok yang membuat fungsi pelayanan masyarakat menjadi terganggu. "Kita minta Mendagri atas nama pemerintah pusat duduk satu meja dengan Gubernur DKI untuk menyelesaikan ini. Kita harap kekisruhan ini segera diakhiri agar pembangunan di Jakarta berjalan baik," pungkasnya. (hur)
Bagikan
Adinda Nurrizki
Berita Terkait
DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya

DPRD Kritik Pagar Tinggi dan Jalan Sempit di Stasiun Cikini Jakarta Beri Kesan Tidak Ramah Pejalan Kaki

Ketua DPRD DKI Bocorkan Penggunaan Dana Rp95,3 Triliun APBD 2026, Pembangunan Jakarta Bakal Lebih Gila-gilaan?

DPRD Minta Pemprov Sosialisasi Lowongan Damkar Jakarta Nantinya Tidak Jadi PNS, Biar Tidak PHP

Cek Kesehatan Gratis Jadi Data Base, DPRD Instruksikan Dinkes Jakarta Langsung Tangani Penyakit Siswa

Fraksi PDIP Tolak Usulan Program Kartu Janda Jakarta dari Gerindra

Ratusan Keluarga Masih Buang Air Sembarangan di Jakarta, DPRD Minta Dibangun Kamar Mandi Komunal

DPRD Tolak Rencana Tarif Parkir di Jakarta Naik, Rp 5.000 Sudah Tertinggi di Indonesia

DPRD Gelar Paripurna Hari Minggu, Gubernur Pramono Bilang Begini di Forum

Anggota DPRD Ingatkan Pramono Soal Pungli Rumah Susun, Sirukim Harus Jadi Solusi
