Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

NasDem dan PKS belum Putuskan Usung Anies di 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 22 Juni 2022
NasDem dan PKS belum Putuskan Usung Anies di 2024

Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Ketum Partai NasDem Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (22/6). Foto: Twitter/@NasDem

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan NasDem melakukan pertemuan di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (22/6). Pertemuan kedua parpol belum membicarakan tentang pencapresan..

“Kami sedang lihat-lihat ini, sedang menjajaki satu sama lain,” ungkap Ketua Umum NasDem, Surya Paloh kepada wartawan.

Baca Juga

Pertemuan NasDem dan PKS Hasilkan 3 Poin Kesepakatan

Paloh menegaskan, belum ada pembicaraan untuk membentuk koalisi guna mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024.

“Artinya suasana masih cair ya, belum sampai saat (koalisi) itu,” kata dia.

Paloh menyampaikan peluang Partai NasDem untuk membangun koalisi dengan semua parpol terbuka. Salah satunya dengan Partai Demokrat.

“Kita belum tahu kapannya (pembentukan koalisi). Tapi saya dengar kabar konfirmasi barangkali kawan-kawan dari Partai Demokrat mungkin besok akan berkunjung,” sebutnya.

Sementara itu, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengakui partanya dan NasDem punya kesamaan yang semakin banyak. Selanjutnya, Syaikhu berharap ada titik temu PKS dengan NasDem.

"Insya Allah banyak titik temu untuk menuju agenda-agenda besar ke depan yang tentu perlu dipersiapkan," ucap Syaikhu.

Baca Juga

Datangi Markas NasDem, Elite PKS Dijamu Nasi Biryani dan Gudeg

Dalam pertemuan hari ini, NasDem dan PKS juga membuat suatu kesepakatan. Ada tiga poin kesepakatan antara NasDem dan PKS.

Poin satu, NasDem dan PKS sepakat untuk membangun kesadaran masyarakat untuk tetap mengungkapkan harkat martabat dirinya sebagai warga negara dalam nilai-nilai Pancasila di atas kepentingan kelompok dan golongan.

Kemudian, poin kedua, antara NasDem dan PKS berkaitan dengan membangun toleransi dalam Pemilu mendatang.

"Ketiga, menyepakati persiapan kerja sama pilpres, sekali lagi, menyepakati persiapan kerja sama Pilpres 2024 dalam waktu yang ditentukan bersama," kata Sekjen NasDem Johnny G Plate. (Knu)

Baca Juga

Gerindra Sambut Baik Peluang Kerja Sama dengan PDIP

#Partai Nasdem #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Surya Paloh #Ahmad Syaikhu #Pilpres #Pemilu #Anies Baswedan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Bagikan