NasDem dan PKS belum Putuskan Usung Anies di 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 22 Juni 2022
NasDem dan PKS belum Putuskan Usung Anies di 2024

Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Ketum Partai NasDem Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (22/6). Foto: Twitter/@NasDem

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan NasDem melakukan pertemuan di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (22/6). Pertemuan kedua parpol belum membicarakan tentang pencapresan..

“Kami sedang lihat-lihat ini, sedang menjajaki satu sama lain,” ungkap Ketua Umum NasDem, Surya Paloh kepada wartawan.

Baca Juga

Pertemuan NasDem dan PKS Hasilkan 3 Poin Kesepakatan

Paloh menegaskan, belum ada pembicaraan untuk membentuk koalisi guna mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024.

“Artinya suasana masih cair ya, belum sampai saat (koalisi) itu,” kata dia.

Paloh menyampaikan peluang Partai NasDem untuk membangun koalisi dengan semua parpol terbuka. Salah satunya dengan Partai Demokrat.

“Kita belum tahu kapannya (pembentukan koalisi). Tapi saya dengar kabar konfirmasi barangkali kawan-kawan dari Partai Demokrat mungkin besok akan berkunjung,” sebutnya.

Sementara itu, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengakui partanya dan NasDem punya kesamaan yang semakin banyak. Selanjutnya, Syaikhu berharap ada titik temu PKS dengan NasDem.

"Insya Allah banyak titik temu untuk menuju agenda-agenda besar ke depan yang tentu perlu dipersiapkan," ucap Syaikhu.

Baca Juga

Datangi Markas NasDem, Elite PKS Dijamu Nasi Biryani dan Gudeg

Dalam pertemuan hari ini, NasDem dan PKS juga membuat suatu kesepakatan. Ada tiga poin kesepakatan antara NasDem dan PKS.

Poin satu, NasDem dan PKS sepakat untuk membangun kesadaran masyarakat untuk tetap mengungkapkan harkat martabat dirinya sebagai warga negara dalam nilai-nilai Pancasila di atas kepentingan kelompok dan golongan.

Kemudian, poin kedua, antara NasDem dan PKS berkaitan dengan membangun toleransi dalam Pemilu mendatang.

"Ketiga, menyepakati persiapan kerja sama pilpres, sekali lagi, menyepakati persiapan kerja sama Pilpres 2024 dalam waktu yang ditentukan bersama," kata Sekjen NasDem Johnny G Plate. (Knu)

Baca Juga

Gerindra Sambut Baik Peluang Kerja Sama dengan PDIP

#Partai Nasdem #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Surya Paloh #Ahmad Syaikhu #Pilpres #Pemilu #Anies Baswedan
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Gerindra Bantah Isu Fusi dengan NasDem, Dasco: Tidak Pernah Dibahas
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, membantah soal isu merger dengan NasDem. Ia menegaskan, tidak ada pembicaraan resmi.
Soffi Amira - Rabu, 22 April 2026
Gerindra Bantah Isu Fusi dengan NasDem, Dasco: Tidak Pernah Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Bagikan