Nama Setya Novanto Disebut dalam Kasus Suap Bakamla

Luhung SaptoLuhung Sapto - Rabu, 24 Januari 2018
Nama Setya Novanto Disebut dalam Kasus Suap Bakamla

Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Nama Ketua DPR non aktif Setya Novanto muncul dalam persidangan kasus korupsi pengadaan Satelit Monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla). Saksi Managing Director PT Rohde and Schwarz Erwin Arif mengakui bahwa proyek "satellite monitoring" dan "drone" di Bakamla melibatkan Setya Novanto.

"Kalau SN ini maksudnya siapa?" tanya jaksa penuntut umum KPK Kiki Ahmad Yani dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (24/1) seperti dilansir Antara.

"Kalau SN saya sebenarnya tidak kenal, dugaan saya Setya Novanto karena menyangkut Golkar," jawab Erwin.

Erwin bersaksi untuk Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi di Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) Nofel Hasan yang didakwa menerima 104.500 dolar Singapura (sekitar Rp 1,045 miliar) dari Fahmi Darmawasyah karena memenangkan perusahan Fahmi dalam pengadaan "drone" dan satellite monitoring" di Bakamla serta mengusahakan anggaran "drone".

Sebelumnya Jaksa memutar rekaman percakapan antara Erwin dengan politisi Partai Golkar Fayakhun Andriadi dalam persidangan. Percakapan yang dimaksud jaksa adalah sebagai berikut:

Fayakhun Andriadi: Bro tadi saya sudah ketemu onta, SN dan Kahar. Semula dari KaBa yang sudah Ok drones, satmon belum. Tapi saya sudah "paksa" bahwa harus drones + satmon total 850. Onta sudah konfirm dengan KaBa dan saya, ok untuk fahmi dapat 2 items, drones dan satmon, 850. Sekarang semestinya onta ketemu fahmi. Begitu OK, saya perlukan Senin dimulai didrop.

Erwin Arief: Ok nanti aku kabarin Fahmi sekarang.

"Fahmi Alhabsy waktu itu konfirmasi, karena yang akan turun itu 850 (Rp 850 miliar) dan itu yang komitmen Fahmi Darmawansyah dan Fahmi Alhabsy," jawab Erwin.

Fahmi Alhabsy alias Ali Fahmi atau juga dipanggil onta adalah staf khusus Kepala Bakamla (KaBa) Arie Sudewo. Ali Fahmi menawarkan kepada Direktur PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah untuk main proyek di Bakamla dengan memberikan "fee" sebesar 15 persen dari nilai pengadaan.

"Kalau Kahar siapa?" tanya jaksa.

"Saya tidak tahu," jawab Erwin.

"Waktu itu deal antara Fahmi Alhabsy dan Fahmi Darmawansyah, waktu itu Fahmi Alhabsy tanya ke saya, apa Fahmi tetap 'commit'. Saya jawab, saya mengerti dan akan saya sampaikan karena waktu itu komunikasinya antara Ali Fahmi dan Fahmi, tapi Ali Fahmi ke saya, dan saya ke dami," ungkap Erwin.

"Kalau kalimat 'Bro tadi saya sudah ketemu onta, SN dan Kahar. Semula dari KaBa yang sudah Ok drones, satmon belum. Tapi saya sudah "paksa" bahwa harus drones + satmon total 850, maksudnya apa?" tanya jaksa.

"Pak Fayakhun waktu itu 'confirm' dana yang akan turun Rp 450 miliar dan itu yang komitmennya Pak Fahmi dan Pak Fayakhun dan Fayakhun minta tolong apakah onta lalu saya blang, nanti akan saya sampaikan. Fahmi Habsyi itu keturunan Arab akhirnya dipanggilnya onta," kata Erwin.

Inisiatif, menurut Erwin, dilakukan oleh Fayakhun, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar yang ingin menghubungi Fahmi Darwansyah tapi tidak bisa.

Akhirnya Erwinlah yang mengubungi Fahmi melalui Adami Okta yang merupakan bawahan Fahmi di PT Merial Esa sekaligus keponakan Fahmi.

"Ceritanya, Pak Fayakhun berusaha menghubungi Pak Fahmi tapi karena beliau tidak pernah dapat, dan saya kenal beliau akhirnya dia minta tolong tolong disampaikan ke Pak Fahmi. Saya jelaskan kalau bulan puasa memang tidak hidup teleponnya karena (Fahmi) banyak berzikir," katanya.

"Akhirnya Fayakhun permintaan tersebut diteruskan ke saya. Saya coba telepon Fahmi tidak 'on', akhirnya saya ke Dami. Kata dami beliau selalu bersama di rumah orang tuanya," kata Erwin.

Nilai Rp 850 miliar adalah untuk proyek "drone" senilai Rp 400 miliar dan Rp 450 miliar untuk proyek "satellite monitoring" yang rencananya akan dikerjakan oleh perusahaan milik Fahmi Darmawansyah. (*)

#Bakamla #Kasus Suap #Setya Novanto
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Kasus Suap Proyek Bekasi, KPK Dalami Dugaan Aliran Uang ke Ono Surono
KPK menduga Ketua DPP PDIP Jawa Barat, Ono Surono, menerima aliran uang suap proyek ijon di Bekasi. Ia telah diperiksa sebagai saksi kasus suap proyek Bekasi.
Soffi Amira - 2 jam, 43 menit lalu
Kasus Suap Proyek Bekasi, KPK Dalami Dugaan Aliran Uang ke Ono Surono
Indonesia
KPK Periksa Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono Terkait Suap Proyek Bekasi
KPK memeriksa Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono sebagai saksi kasus dugaan suap ijon proyek di Pemkab Bekasi. Tujuh pejabat teknis juga diperiksa.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
KPK Periksa Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono Terkait Suap Proyek Bekasi
Indonesia
Komisi XI DPR Soroti Dugaan Suap Pegawai DJP, Dorong Reformasi Menyeluruh
Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid menegaskan dugaan suap pegawai pajak merupakan abuse of power dan mendukung penegakan hukum serta reformasi DJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 14 Januari 2026
Komisi XI DPR Soroti Dugaan Suap Pegawai DJP, Dorong Reformasi Menyeluruh
Indonesia
KPK Geledah Kantor Ditjen Pajak Kemenkeu
Penggeledahan kantor DJP Kemenkeu dilakukan untuk mencari bukti tambahan dalam mengusut kasus dugaan suap penurunan nilai pajak PT Wanatiara Persada.
Dwi Astarini - Selasa, 13 Januari 2026
KPK Geledah Kantor Ditjen Pajak Kemenkeu
Indonesia
Kasus Suap Pajak Terbongkar, KPK Tahan Kepala KPP dan Konsultan Pajak
KPK menetapkan lima tersangka dalam OTT suap pajak. Potensi penerimaan negara Rp 75 miliar diduga dipangkas lewat praktik korupsi.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 11 Januari 2026
Kasus Suap Pajak Terbongkar, KPK Tahan Kepala KPP dan Konsultan Pajak
Indonesia
Indonesia Segera Dapat Kapal Baru dari Jepang, Datang di 2027
Sambil menunggu proses pembuatan kapal, Bakamla telah mempersiapkan personelnya untuk jadi calon awak kapal buatan Jepang tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Indonesia Segera Dapat Kapal Baru dari Jepang, Datang di 2027
Indonesia
Kasus Dugaan Suap Bupati Bekasi, KPK Buka Peluang Panggil Rieke Diah Pitaloka
KPK membuka peluang memanggil Rieke Diah Pitaloka, terkait kasus dugaan suap Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang (ADK).
Soffi Amira - Selasa, 06 Januari 2026
Kasus Dugaan Suap Bupati Bekasi, KPK Buka Peluang Panggil Rieke Diah Pitaloka
Indonesia
Kabur Saat OTT, KPK Buru Kasi Datun Kejari Hulu Sungai Utara
KPK memburu Kasi Datun Kejari Hulu Sungai Utara Tri Taruna Fariadi yang kabur saat OTT. Penyidik siap terbitkan DPO jika tak ditemukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 20 Desember 2025
Kabur Saat OTT, KPK Buru Kasi Datun Kejari Hulu Sungai Utara
Indonesia
KPK: Bupati Bekasi Diduga Terima Ijon Proyek Rp 9,5 Miliar, Total Suap Rp 14,2 M
KPK menduga Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menerima suap ijon proyek dan penerimaan lain senilai Rp 14,2 miliar. KPK menyita uang dan menahan tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 20 Desember 2025
KPK: Bupati Bekasi Diduga Terima Ijon Proyek Rp 9,5 Miliar, Total Suap Rp 14,2 M
Indonesia
KPK Tetapkan Bupati Bekasi dan Ayahnya Tersangka Suap Ijon Proyek
KPK menetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, ayahnya HM Kunang, dan pihak swasta sebagai tersangka kasus suap ijon proyek senilai Rp 9,5 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 20 Desember 2025
KPK Tetapkan Bupati Bekasi dan Ayahnya Tersangka Suap Ijon Proyek
Bagikan