Luhung Sapto
MerahPutih.com - Nama Ketua DPR non aktif Setya Novanto muncul dalam persidangan kasus korupsi pengadaan Satelit Monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla). Saksi Managing Director PT Rohde and Schwarz Erwin Arif mengakui bahwa proyek "satellite monitoring" dan "drone" di Bakamla melibatkan Setya Novanto.
"Kalau SN ini maksudnya siapa?" tanya jaksa penuntut umum KPK Kiki Ahmad Yani dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (24/1) seperti dilansir Antara.
"Kalau SN saya sebenarnya tidak kenal, dugaan saya Setya Novanto karena menyangkut Golkar," jawab Erwin.
Erwin bersaksi untuk Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi di Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) Nofel Hasan yang didakwa menerima 104.500 dolar Singapura (sekitar Rp 1,045 miliar) dari Fahmi Darmawasyah karena memenangkan perusahan Fahmi dalam pengadaan "drone" dan satellite monitoring" di Bakamla serta mengusahakan anggaran "drone".
Sebelumnya Jaksa memutar rekaman percakapan antara Erwin dengan politisi Partai Golkar Fayakhun Andriadi dalam persidangan. Percakapan yang dimaksud jaksa adalah sebagai berikut:
Fayakhun Andriadi: Bro tadi saya sudah ketemu onta, SN dan Kahar. Semula dari KaBa yang sudah Ok drones, satmon belum. Tapi saya sudah "paksa" bahwa harus drones + satmon total 850. Onta sudah konfirm dengan KaBa dan saya, ok untuk fahmi dapat 2 items, drones dan satmon, 850. Sekarang semestinya onta ketemu fahmi. Begitu OK, saya perlukan Senin dimulai didrop.
Erwin Arief: Ok nanti aku kabarin Fahmi sekarang.
"Fahmi Alhabsy waktu itu konfirmasi, karena yang akan turun itu 850 (Rp 850 miliar) dan itu yang komitmen Fahmi Darmawansyah dan Fahmi Alhabsy," jawab Erwin.
Fahmi Alhabsy alias Ali Fahmi atau juga dipanggil onta adalah staf khusus Kepala Bakamla (KaBa) Arie Sudewo. Ali Fahmi menawarkan kepada Direktur PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah untuk main proyek di Bakamla dengan memberikan "fee" sebesar 15 persen dari nilai pengadaan.
"Kalau Kahar siapa?" tanya jaksa.
"Saya tidak tahu," jawab Erwin.
"Waktu itu deal antara Fahmi Alhabsy dan Fahmi Darmawansyah, waktu itu Fahmi Alhabsy tanya ke saya, apa Fahmi tetap 'commit'. Saya jawab, saya mengerti dan akan saya sampaikan karena waktu itu komunikasinya antara Ali Fahmi dan Fahmi, tapi Ali Fahmi ke saya, dan saya ke dami," ungkap Erwin.
"Kalau kalimat 'Bro tadi saya sudah ketemu onta, SN dan Kahar. Semula dari KaBa yang sudah Ok drones, satmon belum. Tapi saya sudah "paksa" bahwa harus drones + satmon total 850, maksudnya apa?" tanya jaksa.
"Pak Fayakhun waktu itu 'confirm' dana yang akan turun Rp 450 miliar dan itu yang komitmennya Pak Fahmi dan Pak Fayakhun dan Fayakhun minta tolong apakah onta lalu saya blang, nanti akan saya sampaikan. Fahmi Habsyi itu keturunan Arab akhirnya dipanggilnya onta," kata Erwin.
Inisiatif, menurut Erwin, dilakukan oleh Fayakhun, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar yang ingin menghubungi Fahmi Darwansyah tapi tidak bisa.
Akhirnya Erwinlah yang mengubungi Fahmi melalui Adami Okta yang merupakan bawahan Fahmi di PT Merial Esa sekaligus keponakan Fahmi.
"Ceritanya, Pak Fayakhun berusaha menghubungi Pak Fahmi tapi karena beliau tidak pernah dapat, dan saya kenal beliau akhirnya dia minta tolong tolong disampaikan ke Pak Fahmi. Saya jelaskan kalau bulan puasa memang tidak hidup teleponnya karena (Fahmi) banyak berzikir," katanya.
"Akhirnya Fayakhun permintaan tersebut diteruskan ke saya. Saya coba telepon Fahmi tidak 'on', akhirnya saya ke Dami. Kata dami beliau selalu bersama di rumah orang tuanya," kata Erwin.
Nilai Rp 850 miliar adalah untuk proyek "drone" senilai Rp 400 miliar dan Rp 450 miliar untuk proyek "satellite monitoring" yang rencananya akan dikerjakan oleh perusahaan milik Fahmi Darmawansyah. (*)
