Nama 27 Kader PDIP yang Dipecat, Termasuk Jokowi dan Keluarga

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 16 Desember 2024
Nama 27 Kader PDIP yang Dipecat, Termasuk Jokowi dan Keluarga

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun membacakan surat pemecatan Joko Widodo dan 26 kader PDIP lainnya, Senin (16/12). ANTARA/HO-DPP PDIP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDIP merilis daftar 27 kader yang dipecat sebagai buntut dari tindakan mereka yang melenceng di ajang Pilpres dan Pilkada 2024. Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) termasuk salah satu orang yang dipecat partai berlambang banteng itu.

"DPP Partai mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobby Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan," kata Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun, dalam sebuah video yang diterima awak media, Senin (16/12).

Komarudin menambahkan DPP PDIP bakal mempertanggungjawaban surat keputusan ini dalam Kongres partai yang akan datang. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2024. Surat itu ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.

"Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mesti," tandas Komarudin.

Baca juga:

PDIP Resmi Pecat Jokowi, Gibran, dan Bobby Nasution


Berikut ini 27 Nama Anggota PDIP yang dipecat berkaitan dengan Pilpres dan Pilkada 2024:


1. H. Lalu Budi Suryata

• Melanggar etik partai maju Pilkada 2024 dari partai lain

• Asal daerah NTB

2. Putu Agus Suradnyana

• Melanggar etik partai maju Pilkada 2024 dari partai lain

• Asal daerah Bali

3. Putu Alit Yandinata

• Melanggar etik Partai maju Pilkada 2024 dari partai lain

• Asal daerah Bali

4. Muhammad Alfian Mawardi

• Melanggar etik Partai maju Pilkada 2024 dari Partai lain

• Asal daerah Kalimantan Tengah

Baca juga:

Saat Prabowo Merasa Nyaman PDIP di Luar Pemeritahan dan Puji Bahlil

5. Hugua

• Melanggar etik Partai maju Pilkada 2024 dari partai lain

• Asal daerah Sulawesi Tenggara

6. Elisa Kambu

• Melanggar etik Partai maju Pilkada 2024 dari partai lain

• Asal daerah Papua Barat Daya

7. John Wempi Wetipo

• Melanggar etik partai maju Pilkada 2024 dari partai lain

• Asal daerah Papua Tengah

8. Willem Wandik

• Melanggar etik Partai maju Pilkada 2024 dari partai lain

• Asal daerah Papua Tengah

Baca juga:

Prabowo Akui Demokrasi Butuh Partai di Luar Pemerintah Seperti PDIP

9. Suprapto

• Melanggar etik partai maju Pilkada 2024 dari partai lain

• Asal daerah Sorong/Papua Barat Daya

10. Gunawan HS

• Melanggar etik Partai maju Pilkada 2024 dari partai lain

• Asal daerah Malang/Jawa Timur

11. Heriyus

• Melanggar etik partai maju Pilkada 2024 dari partai lain

• Asal daerah Murung Raya/ Kalimantan Tengah

12. Ery Suandi

• Melanggar etik partai maju Pilkada 2024 dari partai lain

• Asal daerah Karimun/ Kep. Riau

Baca juga:

Sekjen Golkar tidak Kaget Jokowi Dipecat PDIP

13. Fajarius Laia

• Melanggar etik partai maju Pilkada 2024 dari partai lain

• Asal daerah Nias Selatan/ Sumatera Utara

14. Mada Marlince Rumaikewi

• Melanggar etik partai maju Pilkada 2024 dari partai lain

• Asal daerah Mamberamo Raya/ Papua

15. Feri Leasiwal

• Melanggar etik partai maju Pilkada 2024 dari partai lain

• Asal daerah P. Morotai/ Maluku Utara

16. Lusiany Inggilina Damar

• Melanggar etik partai maju Pilkada 2024 dari partai lain

• Asal daerah Halmahera Barat/ Maluku Utara

Baca juga:

Mantan Pacar Kaesang Temui Sekjen PDIP Hasto, Begini Respons Jokowi

17. Dorthea Gohea

• Melanggar etik partai maju Pilkada 2024 dari partai lain

• Asal daerah Nias Selatan/Sumatera Utara

18. Weski Omega Simanungkalit

• Melanggar etik partai tidak mendukung calon Pilkada 2024 dari PDI Perjuangan

• Asal daerah Tapanuli Tengah/ Sumatera Utara

19. Arimitara Halawa

• Melanggar etik partai tidak mendukung calon Pilkada 2024 dari PDI Perjuangan

• Asal daerah Tapanuli Tengah/ Sumatera Utara

20. Camelia Neneng Susanty Sinurat

• Melanggar etik partai tidak mendukung calon Pilkada 2024 dari PDI Perjuangan

• Asal daerah Tapanuli Tengah/ Sumatera Utara

Baca juga:

Kantongi Bukti Parcok Cawe-cawe di Pilkada 2024, PDIP Siap Buka-bukaan di MK

21. Sihol Marudut Siregar

• Melanggar etik partai tidak mendukung calon Pilkada 2024 dari PDI Perjuangan

• Asal daerah Tapanuli Tengah/ Sumatera Utara

22. Hilarius Duha

• Melanggar etik partai tidak mendukung calon Pilkada 2024 dari PDI Perjuangan

• Asal daerah Nias Selatan/ Sumatera Utara

23. Yustina Repi

• Melanggar etik partai tidak mendukung calon Pilkada 2024 dari PDI Perjuangan

• Asal daerah Nias Selatan/ Sumatera Utara

24. Effendi Muara Sakti Simbolon

• Melanggar etik partai tidak mendukung calon Pilkada 2024 dari PDI Perjuangan

• Asal daerah DKI Jakarta

Baca juga:

Respons Jokowi Soal Pemecatan Effendi Simbolon, Sebut itu Kewenangan Partai

25. Joko Widodo

• Menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi MK yang menjadi awal rusaknya sistem demokrasi, sistem hukum, dan sistem moral-etika kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan pelanggaran etik dan disiplin partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat

• Asal daerah Solo/ Jawa Tengah

26. Gibran Rakabuming Raka

• Melanggar etik partai maju Calon Wakil Presiden 2024 dari Partai Lain

• Asal daerah Solo/ Jawa Tengah

27. Muhammad Bobby Afif Nasution

• Melanggar etik Partai maju Calon Gubernur Pilkada 2024 dari Partai Lain

• Asal daerah Kota Medan/ Sumatera Utara. (Pon)

#PDIP #Jokowi #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi dan ahli meringankan yang diajukan Roy Suryo Cs dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Indonesia
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Penerapan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice/RJ) dalam perkara tersebut mencerminkan arah kebijakan hukum pidana nasional di masa depan.
Dwi Astarini - Senin, 19 Januari 2026
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Indonesia
Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
Gerakan Rakyat harus mengurus surat domisili tiap-tiap kantor partai, menetapkan kuota perempuan sebanyak 30 persen
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
 Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
Indonesia
Eggi Sudjana Ajukan RJ ke Polda, Kasus Hoaks Ijazah Jokowi Berpotensi Damai
Tersangka Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis telah mengajukan surat permohonan restorative justice (RJ) ke Polda Metro Jaya.
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Januari 2026
Eggi Sudjana Ajukan RJ ke Polda, Kasus Hoaks Ijazah Jokowi Berpotensi Damai
Indonesia
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
"Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan," tutur Megawati.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
Indonesia
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Legitimasi elektoral dan besarnya kekuasaan negara tidak secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Indonesia
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
PDIP percaya hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah lewat Pilkada langsung tidak boleh diganggu gugat
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Indonesia
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Meski kini tidak lagi berada dalam struktur kepengurusan, Rudy menegaskan tidak pernah memiliki ambisi jabatan, baik di legislatif maupun eksekutif.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Indonesia
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
PDIP mendesak pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana dengan memperkuat sistem mitigasi bencana.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
Indonesia
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Polri harus tegak lurus sebagai alat negara yang menjaga ketertiban, bukan instrumen kekuasaan.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Bagikan