Muzani Sebut 2 Partai di Parlemen Beri Sinyal Gabung Koalisi Gerindra-PKB

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 03 November 2022
Muzani Sebut 2 Partai di Parlemen Beri Sinyal Gabung Koalisi Gerindra-PKB

Prabowo Subianto saat menghadiri acara 'PKB Road To Election 2024' di Istora Senayan, Jakarta, Minggu, (30/10).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang digagas Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan semakin gemuk.

Pasalnya, 2 partai politik yang memiliki kursi di parlemen memberikan sinyal akan bergabung koalisi besutan Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar.

Baca Juga:

Cak Imin Ungkap Pesan Jokowi soal Koalisi Pilpres 2024

"Jika dimungkinkan maka tiga sampai empat partai politik Insyaallah bisa bergabung dalam koalisi Gerindra dan PKB yang bisa bertambah satu sampai dua partai lagi," kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Jakarta, Kamis (3/11).

Namun, Muzani tidak menyebutkan secara detail 2 partai yang dimaksud. Dia hanya mengakui sudah ada pembicaraan dengan 2 parpol tersebut, tetapi masih dinamis.

"(Ada) sinyalnya belakangan tetapi insyaallah sudah mulai ada pembicaraan, warna-warnanya juga sudah mulai kelihatan dari kejauhan. Kadang-kadang gelap lagi, kadang-kadang terang lagi seperti itu," ujarnya.

Baca Juga:

NasDem, PKS, dan Demokrat Komunikasi Intens Bahas Format Koalisi

Muzani menegaskan koalisi Gerindra-PKB merupakan koalisi terbuka terhadap semua parpol. Hal ini, kata dia, seusai dengan prinsip Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menginginkan banyak partai yang bergabung untuk membangun Indonesia raya yang lebih baik.

"Prinsip Pak Prabowo adalah satu, Indonesia begitu besar, Republik Indonesia begitu luas, rakyatnya begitu banyak 270 juta, maka mengurus negara segede ini harus dengan kekuatan yang besar, termasuk dengan kekuatan partai politik yang juga besar," tutup Muzani. (Pon)

Baca Juga:

Kesiapan Ganjar Jadi Capres Isyaratkan PDIP Segera Bentuk Koalisi

#Partai Gerindra #PKB #Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
PKB Kawal Implementasi Regulasi Turunan UU Pesantren, Ingin Terjadi Transformasi
pentingnya transformasi pendidikan pesantren agar semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi global.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
PKB Kawal Implementasi Regulasi Turunan UU Pesantren, Ingin Terjadi Transformasi
Indonesia
Jazilul PKB Sebut Penyelenggaraan Haji 2026 Relatif Lebih Baik dan Tertib dengan Catatan, Kementerian Terkait Jangan Berpuas Diri
Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, memberikan apresiasi atas kinerja penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Jazilul PKB Sebut Penyelenggaraan Haji 2026 Relatif Lebih Baik dan Tertib dengan Catatan, Kementerian Terkait Jangan Berpuas Diri
Indonesia
Gerindra Beri Sanksi Keras ke Anggota DPRD Jember Achmad Syahri yang Asyik Merokok dan Main Game Saat Rapat
Partai Gerindra memberikan peringatan keras bahwa tidak ada ruang bagi pelanggaran serupa di masa depan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Mei 2026
Gerindra Beri Sanksi Keras ke Anggota DPRD Jember Achmad Syahri yang Asyik Merokok dan Main Game Saat Rapat
Indonesia
Ketahuan Main Game dan Merokok saat Rapat, Anggota DPRD Jember Bakal Disidang Gerindra
Partai Gerindra akan menggelar sidang terhadap anggota DPRD Jember, Ahmad Syahri Assidqi. Ia ketahuan main game sambil merokok saat rapat.
Soffi Amira - Jumat, 15 Mei 2026
Ketahuan Main Game dan Merokok saat Rapat, Anggota DPRD Jember Bakal Disidang Gerindra
Indonesia
Pengasuh Ponpes di Pati Ditangkap, DPR Minta Kasus Pemerkosaan Santriwati Diusut Tuntas
Pengasuh ponpes di Pati ditangkap. Anggota DPR RI dari fraksi PKB, Eva Monalisa, memberikan apresiasi atas langkah cepat kepolisian.
Soffi Amira - Jumat, 08 Mei 2026
Pengasuh Ponpes di Pati Ditangkap, DPR Minta Kasus Pemerkosaan Santriwati Diusut Tuntas
Indonesia
Survei NRI: Elektabilitas Gerindra Meroket 27,25 Persen, Dampak Kepuasan Publik pada Prabowo-Gibran
Survei yang berlangsung pada 13–22 April 2026 ini melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi melalui metode multi-stage random sampling
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Mei 2026
Survei NRI: Elektabilitas Gerindra Meroket 27,25 Persen, Dampak Kepuasan Publik pada Prabowo-Gibran
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Bagikan