Eddy Flo
MerahPutih.Com - Kontroversi vaksin campak-rubella (MR) yang dianggap haram lantaran bahannya diduga berasal dari babi membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) perlu meluruskannya.
Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni'am Soleh menyatakan komposisi vaksin MR tidak menggunakan bahan yang berasal dari babi, melainknya pemanfaatannya yang menggunakan unsur babi untuk proses produksi vaksin.
"Menyimpulkan bahwa di dalam proses produksinya, memanfaatkan unsur yang berasal dari babi. Karenanya sesuai dengan fatwa-fatwa MUI sebelumnya, maka vaksin MR yang diproduksi Serum Institute of India haram karena dalam prosesnya mengandung bahan yang berasal dari babi," kata Ni'am di Jakarta, Kamis (23/8).
Dia menjabarkan perbedaan pemahaman antara penggunaan komposisi dengan bahan baku berasal dari babi untuk vaksin dan pemanfaatan unsur dari babi untuk proses produksi vaksin.
"Jadi berbeda dengan kandungan atau ingridient ya," kata Ni'am.
Meskipun haram, lanjut Ni'am Soleh, penggunaan vaksin MR dari India untuk digunakan dalam pelaksanaan imunisasi MR di 28 provinsi di luar Pulau Jawa diperbolehkan atau mubah dengan persyaratan.
"Ada tiga poin, yaitu kondisi keterpaksaan darurat syar'iyyah, ada keterangan ahli yang menyatakan belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci, ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal," kata Ni'am.
Asrorun Ni'am Soleh sebagaimana dilansir Antara mengatakan dengan adanya panduan keagamaan seperti tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 diharapkan MUI di setiap daerah mengacu pada panduan keagamaan tersebut dan tidak ada lagi penerbitan surat penundaan pelaksanaan imunisasi.
Namun demikian, Ni'am menegaskan diperbolehkannya penggunaan vaksin dengan unsur nonhalal ini tidak mengenyampingkan upaya pemerintah dalam menjamin pengobatan atau imunisasi dengan memperhatikan aspek kehalalan.(*)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Lomba Stand Up Comedy Kritik DPR, Bamsoet: Bukti Kita Tidak Antikritik dan Kebal Hukum
