MUI Minta Semua Pihak Terima Keputusan MK dengan Ikhlas dan Legawa

Sidang pengucapan putusan perkara PHPU Pilpres 2024 di Gedung I MK (MP/Ponco)
MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mengetok palu menolak permohonan gugatan sengketa Pemilu 2024.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa'adi meyakini bahwa putusan tersebut sudah melalui sebuah proses peradilan yang bisa dipertanggungjawabkan.
"MUI berharap semua pihak bisa menerima putusan MK dengan ikhlas dan legawa,” kata Zainut kepada awak media di Jakarta, Selasa (23/4).
Baca juga:
Malam Ini Yusril Ihza Cs Merapat ke Kertanegara, Lapor Hasil Sidang MK ke Prabowo
Zainut juga meminta seluruh masyarakat untuk kembali bersatu, tidak boleh terkotak-kotak, atau membuat kelompok dan kubu-kubuan.
“Semua harus kembali rukun dan bergotong royong membangun bangsa,” ungkap mantan Wakil Menteri Agama ini.
Menurutnya, Putusan MK bersifat final and binding atau final dan mengikat.
“Tidak ada upaya hukum lain sesudahnya yang bisa ditempuh oleh para pihak. Putusan MK ini semoga menyudahi silang sengketa dari semua perbedaan yang ada,” jelas Zainut.
Baca juga:
MUI menghimbau kepada para pimpinan parpol, tokoh masyarakat dan agama untuk terus memberikan edukasi dan keteladanan yang baik. Kemudian bisa merajut kembali nilai-nilai persatuan dan persaudaraan.
“Ini agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang rukun, bersatu, adil, makmur dan berkemajuan,” jelas Zainut.
Zainut juga mengapresiasi seluruh masyarakat Indonesia yang sudah ikut berlartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Khususnya mereka yang menggunakan hak pilihnya secara bebas dan bertanggung jawab dengan dilandasi semangat persaudaraan dan menghargai perbedaan,” harap dia.
Baca juga:
Sekedar informasi, MK menolak permohonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Mahkamah berpendapat, Permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Iwakum Ajukan Judicial Review, Ketua AJI: Penting Ingatkan Negara soal Kewajiban Lindungi Jurnalis

Sri Mulyani Buka Suara usai Rumahnya Dijarah, Minta Masyarakat Ajukan Judicial Review ke MK

Ingatkan Ada Konsekuensi Hukum, MUI Serukan Setop Penjarahan Saat Demo

MUI Ingatkan DPR dan Pejabat Jangan Bicara Yang Bisa Menyinggung Rakyat

Prabowo Perintahkan Anak Buahnya Pelajari Putusan MK yang Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan

MK Putuskan Wakil Menteri Tidak Boleh Rangkap Jabatan

Iwakum Hadiri Sidang Perdana Uji Materi UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 di Mahkamah Konstitusi

Iwakum Minta MK Pertegas Pasal Perlindungan Wartawan di UU Pers

Aksi Teatrikal Iwakum depan Gedung MK: Minta Perlindungan Wartawan Dipertegas

Paripurna DPR Setujui Inosentius Samsul Jadi Hakim MK, Disebut Orang Kredibel
