MUI Kaji Permintaan JK Atur Suara Pengajian dari Kaset

Luhung SaptoLuhung Sapto - Selasa, 09 Juni 2015
MUI Kaji Permintaan JK Atur Suara Pengajian dari Kaset

Jamaah berada di dalam Masjid Raya Sumatera Barat (Sumbar), di Padang, Senin (11/5). (Foto Antara/Iggoy el Fitra)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih, Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih terus mengkaji perintah Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) yang meminta MUI untuk segera mengeluarkan Fatwa terkait larangan pengajian dengan memutar kaset di setiap Masjid.

"Itu program 2-3 tahunan. Para ulama dari komisi fatwa MUI se Indonesia nantinya akan berkumpul dan membahas beberapa masalah dan Isu tersebut. Dan tentunya fatwa itu juga harus berdasarkan permintaan istijma," kata Ketua MUI Din Syamsuddin di Jakarta, Selasa (9/6).

Menurut Din permintaan JK tersebut sangatlah masuk akal. Alih-alih untuk membangunkan dan memberitahu umat Muslim bersiap-siap melaksanakan salat Subuh, suara pengajian tersebut malah mengganggu masyarakat karena rentang waktunya yang terlalu jauh yakni sekira 1 Jam menjelang adzan. Di samping itu, suara pengajian tersebut berasal dari kaset sementara penjaga masjid malah tidur.

"Memang lebih afdolnya yang mengaji dari pengurus masjid atau musala. Namun, cukup lima menit sebelum masuk adzan. Yah itu lebih baiklah yah. Dewan masjid sendiri sudah berikan edaran tapi nggak memapan. Mungkin perlu adanya fatwa ulama," jelasnya.

Lebih lanjut, Din menambahkan berdasarkan pengakuan JK suara pengajian tak hanya satu tapi darui beberapa masjid atau musala yang berdekatan seakan-akan tengah berkompetisi suara. (Rfd)

Baca Juga:

Din Syamsuddin Minta Pemerintah Segera Tuntaskan Kasus Rohingya

Video Mesum Bocah Ingusan Diduga Dilakukan di Belakang Masjid

 Zanudin Amali: Jusuf Kalal Jadi Wasit

 

 

#Pengajian #Jusuf Kalla #Din Syamsuddin #Majelis Ulama Indonesia
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Berita Foto
Wapres Ke 10 dan 12 RI Jusuf Kalla Ikuti RDPU bahas RUU Pemerintahan Aceh
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla berjabat tangan dengan Ketua Baleg DPR, Bob Hasan (kanan) sebelum rapat dengar pendapat umum dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 11 September 2025
Wapres Ke 10 dan 12 RI Jusuf Kalla Ikuti RDPU bahas RUU Pemerintahan Aceh
Berita
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
Pengabdian petugas PMI sangat penting untuk kemanusiaan.
Dwi Astarini - Rabu, 10 September 2025
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
Indonesia
Jaksa Mulai Cari Relawan Jokowi Silfester Matutina Buat Segera Dibui
Burhanuddin menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya mencari terpidana tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 September 2025
Jaksa Mulai Cari Relawan Jokowi Silfester Matutina Buat Segera Dibui
Indonesia
Eks Ketum Muhammadiyah Minta Presiden Prabowo Kendalikan Situasi, Imbau Ulama Tenangkan Warga
Para pemuka agama diharapkan mampu menenangkan umat namun tetap kritis terhadap segala bentuk kemungkaran.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Agustus 2025
Eks Ketum Muhammadiyah Minta Presiden Prabowo Kendalikan Situasi, Imbau Ulama Tenangkan Warga
Indonesia
JK Tekankan Generasi Muda Jika Kuliah Harus Punya Ide, Bukan Cuma Pinter Lalu Buta Arah
JK berharap seluruh perguruan tinggi di Indonesia mulai menanamkan ideologi yang tepat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 27 Agustus 2025
JK Tekankan Generasi Muda Jika Kuliah Harus Punya Ide, Bukan Cuma Pinter Lalu Buta Arah
Indonesia
Ditunda Sepekan, PN Jaksel Gelar Sidang PK Silfester Kasus Pencemaran Nama Baik JK
Pada tingkat kasasi, vonis Silfester diperberat menjadi 1,5 tahun penjara. Namun, hingga saat ini, vonis hukuman penjara Silfester belum juga dieksekusi.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Agustus 2025
Ditunda Sepekan, PN Jaksel Gelar Sidang PK Silfester Kasus Pencemaran Nama Baik JK
Indonesia
Sidang PK Silfester Terpidana Pencemaran Nama Baik JK Ditunda, Sakit Dada Dirawat 5 Hari
Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) Nomor 1 Tahun 2012 mengatur pengaju atau pemohon PK harus hadir dalam persidangan.
Wisnu Cipto - Rabu, 20 Agustus 2025
Sidang PK Silfester Terpidana Pencemaran Nama Baik JK Ditunda, Sakit Dada Dirawat 5 Hari
Indonesia
Penundaan Eksekusi Silfester Matutina yang Merupakan Relawan Jokowi Rusak Prinsip Keadilan Hukum
Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina tak kunjung ditahan meski sudah divonis 1,5 tahun penjara dalam kasus fitnah terhadap Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Frengky Aruan - Rabu, 13 Agustus 2025
Penundaan Eksekusi Silfester Matutina yang Merupakan Relawan Jokowi Rusak Prinsip Keadilan Hukum
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: MUI Dukung Serangan Israel karena Iran Menganut Syiah
Beredar informasi yang menyebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung penuh langkah Israel menyerang Iran.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 04 Juli 2025
[HOAKS atau FAKTA]: MUI Dukung Serangan Israel karena Iran Menganut Syiah
Indonesia
Idul Fitri 1446 H, MUI Ajak Umat Islam untuk Tetap Miliki Integritas yang Tercermin dalam 3 Aspek
Tiga aspek yang dimaksud meliputi menjaga lisan, menegakkan kejujuran dan kedisiplinan, serta menjauhi hal-hal yang syubhat dan melanggar etika.
Frengky Aruan - Senin, 31 Maret 2025
Idul Fitri 1446 H, MUI Ajak Umat Islam untuk Tetap Miliki Integritas yang Tercermin dalam 3 Aspek
Bagikan