MUI Kaji Permintaan JK Atur Suara Pengajian dari Kaset

Luhung SaptoLuhung Sapto - Selasa, 09 Juni 2015
MUI Kaji Permintaan JK Atur Suara Pengajian dari Kaset

Jamaah berada di dalam Masjid Raya Sumatera Barat (Sumbar), di Padang, Senin (11/5). (Foto Antara/Iggoy el Fitra)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih, Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih terus mengkaji perintah Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) yang meminta MUI untuk segera mengeluarkan Fatwa terkait larangan pengajian dengan memutar kaset di setiap Masjid.

"Itu program 2-3 tahunan. Para ulama dari komisi fatwa MUI se Indonesia nantinya akan berkumpul dan membahas beberapa masalah dan Isu tersebut. Dan tentunya fatwa itu juga harus berdasarkan permintaan istijma," kata Ketua MUI Din Syamsuddin di Jakarta, Selasa (9/6).

Menurut Din permintaan JK tersebut sangatlah masuk akal. Alih-alih untuk membangunkan dan memberitahu umat Muslim bersiap-siap melaksanakan salat Subuh, suara pengajian tersebut malah mengganggu masyarakat karena rentang waktunya yang terlalu jauh yakni sekira 1 Jam menjelang adzan. Di samping itu, suara pengajian tersebut berasal dari kaset sementara penjaga masjid malah tidur.

"Memang lebih afdolnya yang mengaji dari pengurus masjid atau musala. Namun, cukup lima menit sebelum masuk adzan. Yah itu lebih baiklah yah. Dewan masjid sendiri sudah berikan edaran tapi nggak memapan. Mungkin perlu adanya fatwa ulama," jelasnya.

Lebih lanjut, Din menambahkan berdasarkan pengakuan JK suara pengajian tak hanya satu tapi darui beberapa masjid atau musala yang berdekatan seakan-akan tengah berkompetisi suara. (Rfd)

Baca Juga:

Din Syamsuddin Minta Pemerintah Segera Tuntaskan Kasus Rohingya

Video Mesum Bocah Ingusan Diduga Dilakukan di Belakang Masjid

 Zanudin Amali: Jusuf Kalal Jadi Wasit

 

 

#Pengajian #Jusuf Kalla #Din Syamsuddin #Majelis Ulama Indonesia
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
MUI Isyaratkan Dukungan Pilkada Lewat DPRD, Soroti Politik Uang dan Biaya Tinggi
Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Ni’am Sholeh menyebut pilkada langsung menimbulkan biaya tinggi dan politik uang.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 07 Januari 2026
MUI Isyaratkan Dukungan Pilkada Lewat DPRD, Soroti Politik Uang dan Biaya Tinggi
Indonesia
MUI Keluarkan Fatwa Soal Pajak, Dirjen Segera Tabayyun Biar Tidak Terjadi Polemik
Fatwa MU memutuskan jika pungutan pajak terhadap sesuatu yang jadi kebutuhan pokok, seperti sembako dan rumah serta bumi yang huni, tidak mencerminkan keadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 26 November 2025
MUI Keluarkan Fatwa Soal Pajak, Dirjen Segera Tabayyun Biar Tidak Terjadi Polemik
Indonesia
Jusuf Kalla soal Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Ada Kekurangan, tapi Jasanya Lebih Banyak
Jusuf Kalla bicara soal pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto. Menurutnya, jasa Soeharto lebih banyak dibanding kekurangannya.
Soffi Amira - Senin, 10 November 2025
Jusuf Kalla soal Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Ada Kekurangan, tapi Jasanya Lebih Banyak
Indonesia
Komisi II DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Mafia Tanah dalam Kasus Lahan Jusuf Kalla
Komisi II DPR meminta pemerintah untuk menindak tegas mafia tanah di kasus lahan Jusuf Kalla.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
Komisi II DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Mafia Tanah dalam Kasus Lahan Jusuf Kalla
Indonesia
Eks Wapres JK Murka Gara-Gara Mafia Tanah, Ini Duduk Perkaranya Versi Kepala BPN
Nusron Wahid buka suara terkait sengketa tanah seluas 16,4 hektare di Makassar, Sulawesi Selatan, yang memicu amarah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Wisnu Cipto - Jumat, 07 November 2025
Eks Wapres JK Murka Gara-Gara Mafia Tanah, Ini Duduk Perkaranya Versi Kepala BPN
Indonesia
Eks Wapres JK Geram, Tanahnya di Makassar Jadi Korban Mafia Tanah
JK menegaskan klaim kepemilikan lahan seluas 16,5 hektare miliknya oleh pihak lain merupakan kebohongan dan rekayasa.
Wisnu Cipto - Kamis, 06 November 2025
Eks Wapres JK Geram, Tanahnya di Makassar Jadi Korban Mafia Tanah
Indonesia
Jusuf Kalla, Nasaruddin Umar dan Arsjad Rasjid Serukan Perdamaian Dunia di Roma
Ketiganya membawa perspektif berbeda, tetapi saling melengkapi soal politik, spiritualitas, dan ekonomi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 02 November 2025
Jusuf Kalla, Nasaruddin Umar dan Arsjad Rasjid Serukan Perdamaian Dunia di Roma
Indonesia
Cari Silfester Matutina Tak Ketemu, Jaksa Minta Tolong Pengacara Serahkan Jika Benar di Jakarta
Jaksa eksekutor Kejari Jaksel masih mengalami kendala dalam menemukan keberadaan terpidana Silfester Matutina.
Wisnu Cipto - Minggu, 12 Oktober 2025
Cari Silfester Matutina Tak Ketemu, Jaksa Minta Tolong Pengacara Serahkan Jika Benar di Jakarta
Berita Foto
Wapres Ke 10 dan 12 RI Jusuf Kalla Ikuti RDPU bahas RUU Pemerintahan Aceh
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla berjabat tangan dengan Ketua Baleg DPR, Bob Hasan (kanan) sebelum rapat dengar pendapat umum dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 11 September 2025
Wapres Ke 10 dan 12 RI Jusuf Kalla Ikuti RDPU bahas RUU Pemerintahan Aceh
Berita
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
Pengabdian petugas PMI sangat penting untuk kemanusiaan.
Dwi Astarini - Rabu, 10 September 2025
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
Bagikan