Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung rencana Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI yang berkeinginan menyusun materi ceramah para da'i dan penyiar agama jelang Pilkada Serentak 2018.
Asalkan, materi yang disusun hanya terkait sosialisasi Pilkada agar terbebas dari politik uang (money politics) dan politisasi SARA.
"MUI siap bekerjasama dengan Bawaslu demi mewujudkan Pemilu yang berkualitas, aman, damai, bersih, jujur, dan bermartabat," kata Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid saat dimintai keterangan, Selasa (13/2).
Namun demikian, MUI dirasa perlu meminta penjelasan dari Bawaslu terkait dengan rencana tersebut. Apakah yang dimaksud itu menyusun materi khotbah atau membuat pedoman khotbah.
"Kalau yang akan disusun adalah dua materi khotbah tersebut dengan harapan dapat dijadikan bahan referensi para khatib, dai dan para penyiar agama agar materi khotbah tersebut dapat disosialisasikan kepada umatnya adalah sesuatu hal yang baik," ujar Zainut.
Tetapi, jika seandainya yang dimaksud menyusun materi ceramah diluar konteks dua isu tadi, maka Bawaslu sudah berlebihan.
"Saya kira terlalu jauh Bawaslu memasuki ranah tugas yang bukan wilayahnya. Jadi hal ini menurut saya harus diklarifikasi terlebih dahulu biar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat," imbaunya.
Namun demikian, lanjutnya, MUI menyarankan agar Bawaslu terlebihdulu menyusun panduan terkait penyalahgunaan isu politisasi SARA dan politik uang dalam Pilkada.
"Agar para khatib, dai dan penyiar agama mengetahui batasan dan rambu-rambunya. Jangan sampai ada perbedaan persepsi dalam memahami hal ini, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat," tandasnya. (Fdi)
