Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Majelis Ulama Indonesia Kota Medan mendesak agar pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dan memulangkan Dubes Myanmar serta menarik Dubes Indonesia di Myanmar sebagai bentuk protes pelanggaran HAM terhadap masyarakat muslim Rohingya.
Ini sudah jelas pelanggaran HAM berat dan sangat tidak manusiawi. "Jadi kita minta pemerintah agar mengirimkan delegasi ke Myanmar serta mengirim pasukan Garuda di bawah bendera PBB untuk memulihkan keamanan di negara tersebut," kata Ketua Bidang Ekonomi MUI Medan yang juga Ketua Umum Gerakan Islam Pengawal NKRI Masri Sitanggang kepada wartawan, Senin (4/9).
Ia melanjutkan, saat ini diadakan pertemuan antara MUI dengan para ormas yang bertujuan mendesak pemerintah Indonesia bertindak tegas atas tragedi kemanusiaan di Myanmar dan penggalangan dana bagi masyarakat Rohingya korban kekerasan.
Masri juga mempertanyakan sikap pemimpin Myanmar yang juga peraih nobel perdamaian dunia Aung San Suu Kyi atas krisis kemanusian yang terjadi di negara yang dipimpinnya.
Seharusnya, Aung San Suu Kyi bisa mengambil sikap dan bukannya beralibi bahwa yang terjadi bukan perang etnis.
Untuk itulah, lanjutnya, semua negara harus berpartisipasi untuk mencegah terjadinya krisis kemanusiaan di Myanmar. Pemerintah Indonesia juga harus mendesak agar dewan keamanan PBB untuk turun dan menangkap aktor intelektual terjadi aksi pemusnahan etnis di Myanmar.
Aksi dan langkah tegas dilakukan pemerintah Indonesia sangat dibutuhkan sekali untuk menghentikan tindakan kekejaman terhadap masyarakat minoritas di negara tersebut.
Hadir dalam pertemuan tersebut, tampak para tokoh agama dan aktifis Islam di antaranya, Muhammadiyah, FPI, FUI serta Gerakan Islam Pengawal NKRI. (*)
Berita ini merupakan laporan dari Amsal Chaniago, kontributor merahputih.com untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Baca juga berita lainnya dalam artikel: Ratusan Warga Bengkulu Antusias Bantu Etnis Rohingya
