Muhammadiyah: Pertemuan Jokowi dan Prabowo Tinggal Tunggu Waktu

Merahputih.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mendorong calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto untuk segera bertemu agar situasi yang memanas berakhir pascarekapitulasi KPU.

"PP Muhammadiyah sejak awal, bahkan ormas-ormas Islam bertemu wakil presiden Jusuf Kalla menyampaikan imbauan dan ajakan agar Jokowi dan Prabowo bertemu," ujar Haedar dalam temu media di Jakarta, Kamis (23/5).

BACA JUGA: Babak Baru Duel RI 1, Prabowo-Sandi Gugat ke MK Nanti Sore

Dari pernyataan yang disampaikan Jokowi dan Prabowo, Haedar menangkap isyarat dari berbagai pernyataan arif kedua tokoh tersebut untuk berusaha menjalin silaturahim.

"Mungkin soal waktu saja. Kemarin kita mendengar Presiden Jokowi menyampaikan pernyataan positif dan ajakan untuk situasi ini diakhiri, juga Prabowo bersama Sandi juga menyampaikan, semua berdiri di atas konstitusi dan tidak boleh ada kekerasan, harus tetap damai," jelas Haedar.

Lebih dari itu, Haedar mengajak semua tokoh dan warga bangsa agar kembali pada titik berbangsa dan bernegara yang bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika.

"Perbedaan pilihan politik adalah hak demokrasi, dan kita semua harus saling menghormati. Dinamika politik juga selama kampanye sampai terakhir pemilihan dan pascapemilihan adalah bagian kita dari berekspresi berpolitik dan demokratis," ujar Haedar.

Haedar juga menekankan semua warga bangsa harus mengakhiri semua proses tersebut sesuai dengan konstitusi, mengacu pada sila keempat "Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan."

"Artinya, kita harus mengakhiri proses Pemilu 2019 ini dengan kearifan dengan tanggung jawab dan kedewasaan, sikap cerdas dan bersatu kembali sebagai keluarga besar bangsa," kata Haedar.

BACA JUGA: Pasca Kerusuhan, Stasiun Tanah Abang dan Palmerah Kembali Beroperasi

Pada awal pernyataan, Haedar juga mengatakan bahwa warga Muhammadiyah tidak terlibat dalam aksi pada 21 dan 22 Mei tersebut.

"Muhammadiyah apalagi dengan membawa nama organisasi tidak ada yang terlibat dalam aksi," ujar Haedar. (*)