MPR Ingatkan Pilkada Harus Kedepankan Nilai-Nilai Persatuan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 09 Desember 2020
MPR Ingatkan Pilkada Harus Kedepankan Nilai-Nilai Persatuan

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. (ANTARA/HO-Aspri/am.)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Para kontestan Pilkada 2020 dan penyelenggara pemilu harus mengedepankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam pelaksanaan pilkada tanggal 9 Desember.

"Dalam kontestasi politik di masa pandemi ini potensi sengketa pilkada dan terjadinya kerumunan massa harus benar-benar diantisipasi oleh semua pihak," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat atau Rerie dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/12).

Rerie mengatakan, antisipasi para penyelenggara dan kontestan pilkada bisa lewat upaya mengedepankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, serta kemanusiaan dalam menyikapi setiap persoalan yang muncul saat berkontestasi.

Baca Juga:

Begini Prospek Kemenangan Anak Mantu Jokowi dan Anak Ma'ruf Amin di Pilkada

Dia berharap para kontestan Pilkada 2020 datang sebagai negarawan sehingga tidak mengutamakan elektabilitas semata.

"Banyak hal yang harus diwaspadai dalam sebuah ajang kontestasi seperti Pilkada Serentak. Untuk menekan berbagai potensi ancaman pilkada di masa pandemi tersebut, penyelenggara, peserta pilkada, dan masyarakat harus benar-benar menyadari adanya ancaman itu," ujarnya.

Rerie menjelaskan, ancaman tersebut dari sisi teknis pelaksanaan, terjadinya kerumunan di tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pelaksanaan pemilihan merupakan salah satu titik krusial yang harus diantisipasi agar tidak terjadi.

Ilustrasi - Pilkada 2020. (ANTARA/Naufal Ammar)
Ilustrasi - Pilkada 2020. (ANTARA/Naufal Ammar)

Di sisi lainnya, menurut dia, proses kontestasi dalam pilkada berpotensi memunculkan friksi kubu-kubu para pendukung pasangan calon kepala daerah.

"Pasca-hari pencoblosan pada Rabu (9/12), sejumlah sengketa pilkada juga berpotensi memicu masalah lain di daerah," katanya.

Sejumlah potensi ancaman tersebut, menurut dia, harus diantisipasi dengan baik karena akan berdampak langsung terhadap masyarakat.

Baca Juga:

KPK Kritisi Bantuan Gubernur NTB Jelang Pencoblosan Pilkada

Dia menilai disiplin menjalankan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun diharapkan menjadi norma baru dalam keseharian masyarakat yang mampu mencegah penularan COVID-19 pada pelaksanaan pilkada di masa pandemi.

"Saling menghormati antar-pasangan calon dan pihak penyelenggara pemilu dalam berkontestasi merupakan sikap yang sangat diharapkan dalam mencegah perpecahan," ujarnya.

Politikus Partai NasDem itu mengatakan semua pihak harus mampu mencegah potensi ancaman itu terjadi, dengan mengedepankan nilai-nilai persatuan dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan. (*)

Baca Juga:

Mendagri Pastikan Seluruh Daerah Siap Gelar Pilkada

#Pilkada Serentak #Pilkada 2020
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Putusan ini diucapkan dalam Sidang Pengucapan Putusan yang digelar pada Kamis (26/6) di Ruang Sidang Pleno MK.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 26 Juni 2025
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Indonesia
Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M
Ada pergantian calon bupati (Cabup) nomor urut 3 Petrus Ricolombus Omba sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Mei 2025
Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M
Indonesia
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 25 Februari 2025
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Indonesia
Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari
Komisi II DPR RI bakal mengundang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), guna merumuskan opsi-opsi pelantikan kepala daerah.
Wisnu Cipto - Rabu, 15 Januari 2025
Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari
Indonesia
MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu
Mahkamah Konstitusi memastikan sidang perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 berjalan secara proporsional dan tepat waktu sesuai tenggat 45 hari kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Januari 2025
MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu
Indonesia
Tunggu Putusan MK, Pelantikan Kepala Daerah Diundur Serempak ke Maret
"Itulah prinsip dasar pilkada serentak. Karena itu yang tidak sengketa pun harus menunggu selesainya yang bersengketa di MK."
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Januari 2025
Tunggu Putusan MK, Pelantikan Kepala Daerah Diundur Serempak ke Maret
Indonesia
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 11 Desember 2024
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
Indonesia
28 Petugas KPPS Meninggal Akibat Kelelahan Sepanjang Pilkada 2024
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya membeberkan data terkini terkait petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia sepanjang pelaksanaan Pilkada 2024.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Desember 2024
28 Petugas KPPS Meninggal Akibat Kelelahan Sepanjang Pilkada 2024
Indonesia
Kantongi Bukti Parcok Cawe-cawe di Pilkada 2024, PDIP Siap Buka-bukaan di MK
Hasto Kristiyanto menambahkan bahwa PDIP telah membentuk tim khusus
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 Desember 2024
Kantongi Bukti Parcok Cawe-cawe di Pilkada 2024, PDIP Siap Buka-bukaan di MK
Indonesia
Forum Mahasiswa Solo Serukan Kondusif Pasca Pilkada Serentak 2024
Forum Mahasiswa Solo: penting bagi masyarakat untuk tetap menjaga kedewasaan dalam berpendapat dan berpolitik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Desember 2024
Forum Mahasiswa Solo Serukan Kondusif Pasca Pilkada Serentak 2024
Bagikan