Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menyebut situasi relatif stabil menjelang pelantikan Jokowi sebagai presiden di periode keduanya.
"Setidaknya sampai pelantikan berjalan dengan baik," ujar Moeldoko kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (23/9).
Baca Juga:
Keranda Mayat Hingga Spanduk Kata-Kata Nyeleneh Warnai Unjuk Rasa di Yogyakarta
Moeldoko menambahkan, Jokowi sudah memantau antisipasi demo yang digelar besok. Jokowi sudah memanggil pejabat terkait tadi siang.
"Ya sudah. Tadi sudah, kebetulan ada Kapolda dan Pangdam Jaya semuanya diperintahkan untuk melakukan langkah langkah yang proporsional," ujar Moeldoko
Namun, Moeldoko menyebut ada pihak yang berharap situasi memanas menjelang pelantikan. "Ada yang mengharapkan seperti itu," katanya.
Menurut Moeldoko, dalam rapat itu ditentukan berbagai prioritas demi menciptakan situasi yang kondusif.
"Ya relatively bahwa situasi ya memang ada prioritas-prioritasnya," kata mantan Panglima TNI ini.
Sebelumnya, Mahasiswa dari Universitas Indonesia, UIN Jakarta, Universitas Al-Azhar, Universitas Kristen Indonesia, dan beberapa kampus lainnya berdemonstrasi di depan Gedung DPR RI, Kompleks Parleman, Senayan, Jakarta, Senin (23/9).
Mereka menolak rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), UU KPK hasil revisi, dan rancangan serta revisi UU lainnya lantaran dinilai menciderai demokrasi.
Baca Juga:
Demo Depan DPR/MPR Memanas, Dua Kubu Mahasiswa Saling Berhadapan
Mereka juga menganggap kondisi Indonesia menuju genting jika RKUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba, hingga RUU Sumber Daya Air disahkan karena rentan mengkriminalisasi warga dan merusak lingkungan.
Ada juga massa yang menamakan diri Mahasiswa Progresif Anti Korupsi (MAPAK) yang juga berdemondtrasi di lokasi yang sama.
Namun Mapak justru sepakat dengan UU KPK hasil revisi. Mereka menuntut agar komisioner KPK yang diketuai Rahardjo lengser dan pimpinan KPK terpilih periode 2019-2023 segera dilantik.
Mereka mengaku sebagai mahasiswa dari Universitas Jayabaya, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta, hingga BSI.
Saat ini, RKUHP telah disahkan di tingkat I dan akan berlanjut untuk disahkan di rapat paripurna. Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond Junaidi Mahesa, 10 fraksi yang ada di Komisi Hukum DPR sejatinya sudah satu suara, sehingga tidak ada lagi perdebatan. (Knu)
Baca Juga:
Massa Aksi Penuhi Jalan Colombo, Polisi Lakukan Rekayasa Lalu Lintas
