Moeldoko Kritik Ijtima Ulama Jilid III

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Kamis, 02 Mei 2019
Moeldoko Kritik Ijtima Ulama Jilid III

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejumlah ulama menggelar forum bertajuk Ijtima Ulama Jilid III. Kegiatan itu turut dihadiri capres nomor urut 02, Prabowo Subianto.

Salah satu hasil Ijtima Ulama Jilid III, meminta KPU dan Bawaslu mendiskualifikasi Jokowi-Ma'ruf dan segera melantik Prabowo-Sandiaga Uno sebagai pemimpin negara. Hal itu diutarakannya karena dugaan telah terjadi kecurangan pemilu.

Penggagas Ijtima Ulama III, Bachtiar Nasir. (MP/Kanugrahan)
Penggagas Ijtima Ulama III, Bachtiar Nasir. (MP/Kanugrahan)

Menanggapi hal itu, Kepala Staf Presiden, Moeldoko heran dengan rekomendasi ijtimak ulama III yang meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendiskualifikasi pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

"Negara ini kan negara hukum," kata Moeldoko kepada wartawan di Jakarta, Kamis (2/5).

Moeldoko mengingatkan, masyarakat memang diberi kebebasan berpendapat. Tapi, ada konstitusi yang menjadi acuan sebuah negara.

"Bukan berdasarkan ijtima. Itu harus jelas itu. Saya harus berani ngomong jelas, karena kalau tidak, nanti negara ini babaleot enggak karuan," jelas mantan Panglima TNI itu.

Ia juga heran dengan permintaan Rizieq Shihab untuk menghapus real count di sistem penghitungan KPU. Ia meminta seluruh pihak berhenti membuat bingung masyarakat.

Ia meminta seluruh pihak mematuhi konstitusi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah disepakati seluruh partai politik di parlemen.

"Jadi menurut saya ikuti yang sudah disepakati bersama. Tentang prosesnya ada sedikit hal yang kurang, ya itu tanggung jawab kita untuk memperbaiki, bukan terus meniscayakan pekerjaan pekerjaan KPU dan Bawaslu," beber Moeldoko. (Knu)

Baca Juga: Sandi Buka Suara Terkait Ijtima Ulama Jilid III

#Jenderal Moeldoko #Komisi Pemilihan Umum #Bawaslu
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
KPU juga menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memvalidasi pemilih di mancanegara menggunakan Nomor Induk Kependudukan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
Indonesia
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Afifuddin mengaku telah membatasi jumlah pemilih di setiap TPS untuk meminimalkan korban
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 28 Juni 2025
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Indonesia
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
DKPP akan mendengarkan keterangan dari para pihak, baik pengadu, teradu, saksi, maupun pihak terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Mei 2025
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
Indonesia
KPU Minta Jeda Waktu Pilkada Jangan Sampai Bikin Panitia Pemilu 'Enggak Bisa Napas'
Idealnya, ada jeda waktu antara satu setengah hingga dua tahun
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Mei 2025
KPU Minta Jeda Waktu Pilkada Jangan Sampai Bikin Panitia Pemilu 'Enggak Bisa Napas'
Indonesia
Lebih dari 130 Peserta Ramaikan PEVS 2025, Momentum Pertumbuhan Industri Kendaraan Listrik Nasional
PEVS 2025 in Collaboration with Asiabike Jakarta hadir sebagai solusi atas berbagai tantangan tersebut
Angga Yudha Pratama - Selasa, 29 April 2025
Lebih dari 130 Peserta Ramaikan PEVS 2025, Momentum Pertumbuhan Industri Kendaraan Listrik Nasional
Indonesia
Eks Komisioner Bawaslu Sebut Proses PAW Harun Masiku Dipantau Hasto
Agustiani Tio Fridelina bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan PAW anggota DPR 2019-2024 dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 April 2025
Eks Komisioner Bawaslu Sebut Proses PAW Harun Masiku Dipantau Hasto
Indonesia
Investasi di Jabar Diganggu Ormas Berbentuk Premanisme, Moeldoko: Tumpas Saja!
Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu menyayangkan tindak premanisme yang terjadi pada pembangunan pabrik yang digadang-gadang akan menjadi pabrik otomotif terbesar di ASEAN tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 April 2025
Investasi di Jabar Diganggu Ormas Berbentuk Premanisme, Moeldoko: Tumpas Saja!
Indonesia
Mendagri Sebut Anggaran Pemungutan Suara Ulang Dapat Dipenuhi dari APBD
Mendagri Tito Karnavian meminta KPU, Bawaslu mengajukan anggaran seefisien mungkin untuk mengurangi beban APBD.
Frengky Aruan - Senin, 10 Maret 2025
Mendagri Sebut Anggaran Pemungutan Suara Ulang Dapat Dipenuhi dari APBD
Indonesia
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 25 Februari 2025
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Indonesia
Tak Jalankan Rekomendasi Bawaslu, KPU Barito Utara Dianggap 'Main Mata'
Bawaslu Barito Utara disebut menilai peristiwa itu patut diperhitungkan
Angga Yudha Pratama - Senin, 03 Februari 2025
Tak Jalankan Rekomendasi Bawaslu, KPU Barito Utara Dianggap 'Main Mata'
Bagikan