Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemerintah memiliki program Sejuta Rumah (PSR) yang dicanangkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Berdasarkan data Direktorat Rumah Umum dan Komersial (RUK) Ditjen Perumahan, capaian rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) berasal dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR sebanyak 201.846 unit, Kementerian/Lembaga lainnya 5.711 unit, dan pemerintah daerah 16.688 unit.
Baca Juga:
Bank Penyalur Harus Pastikan Rumah Subsidi Berkualitas
Selain itu juga ada pengembang non FLPP 183.207 unit, Corporate Social Responsibility (CSR) perumahan 776 unit dan masyarakat 12.417 unit. Untuk mewujudkan target Sejuta Rumah diperlukan kerja sama dari lintas kementerian dan lembaga.
Direktur Utama Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon Napitupulu mengatakan bahwa 90 persen saat ini adalah usia yang masuk kategori milenial. Angka tersebut didapat berdasarkan jumlah pemohon KPR subsidi periode 2020 hingga Juli 2023.
Nixon menjelaskan, pada 2020 realisasi KPR subsidi untuk kelompok milenial telah menyerap sebanyak 92.448 unit atau senilai Rp 13 triliun.
Di 2021, angka ini terus bertambah menjadi 96.700 unit atau Rp 13,728 triliun. 2022 tercatat naik menjadi 123.133 unit atau senilai Rp 18 triliun. Sementara itu, hingga Juli 2023 angka yang tercatat mencapai 62.672 unit atau Rp 9,4 triliun.
"Kita harapkan tahun ini bisa melebihi 140.000 unit," kata Nixon.
Bank BTN menargetkan dapat menyalurkan pembiayaan rumah subsidi baik KPR FLPP maupun KPR Tapera sekitar Rp 182.250 unit dengan nilai mencapai Rp 26,77 triliun. Target Bank BTN tersebut sekitar 80 persen dari total target pemerintah 2023 baik KPR FLPP maupun KPR Tapera yang sekitar 230.000 unit.
Mencapai target tersebut, salah satu yang dilakukan adalah berkolaborasi dengan BP Tapera meluncurkan produk Tabungan BTN Rumah Tapera.
Produk tabungan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh kalangan pekerja informal untuk bisa mendapatkan pembiayaan rumah subsidi melalui kredit pemilikan rumah (KPR) berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Kerjasama dengan BP Tapera diharapkan dapat mengakomodasi para pekerja sektor informal yang belum memiliki rumah melalui skema Saving Plan.
Skema ini juga diharapkan dapat menambah sekitar 5.000 unit atau setara dengan potensi penambahan penyerapan nilai pembiayaan sekitar Rp 800 miliar hingga akhir tahun.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta agar pembangunan perumahan rakyat didukung dengan akses publik yang memadai.
Menurut Erick, untuk menarik minat masyarakat memiliki rumah harus disertai dengan berbagai fasilitas yang memadai seperti sekolah, layanan kesehatan hingga kemudahan transportasi publik.
"Ketika membangun, kawasannya juga perlu diperhitungkan, akses publiknya ada. Percuma punya rumah tapi jauh dari akses publik untuk bekerja, apalagi mesti bawa anak ke sekolah," ujar Erick. (Asp)
Baca Juga:
Ini Cara Buat Dapat Rumah Subsidi Dengan Bantuan Rp40 Juta dari Pemerintah
