Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Halim Pagarra mengaku sudah mengetahui putusan pencabutan larangan kendaraan bermotor melintas di Jalan Sudirman oleh Mahkamah Agung (MA).
Pengendara roda dua masih belum dapat melintas meskipun MA telah menyetujui pencabutan itu. Mulainya pemberlakuan roda dua melintas jalan Sudirman setelah pihak kepolisian melakukam koordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta.
"Larangan bermotor masih berlaku sampai ada hasil diskusi kami," ujar Halim saat dikonfirmasi, Selasa (9/1).
Sehingga, Halim belum dapat memastikan, kapan motor benar-benar bisa melintas di kawasan itu. Yang pasti, ia meminta kepada pengendara roda dua untuk bersabar menunggu hasil koordinasi Polda Metro Jaya dengan Pemprov DKI Jakarta.
"Pelarangan motor ada di wilayah kerja gubernur dan dinas (Perhubungan). Jadi harus didiskusikan kembali," beber Halim.
Rencananya, Ditlantas Polda Metro Jaya akan melakukan pertemuan dengan Dishub Pemprov DKI Jakarta pada Jumat (12/1) mendatang.
Dalam pertemuan itu nantinya bukan hanya pencabutan larangan bermotor di Jalan Sudirman yang akan dibicarakan. Tapi, ada juga masalah lainnya. Salah satunya yaitu lalu lintas di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.
"Di Jumat nanti ada acara forum lalu lintas angkutan jalan," ucap Halim.
Seperti diketahui, Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor yang dikeluarkan di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Dengan putusan ini, maka sepeda motor dapat melintasi Jalan MH Thamrin dan Jalan Sudirman. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari pemohon Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar tersebut” kata Ketua Majelis Irfan Fachruddin seperti dikutip dalam amar Putusan MA yang dikeluarkan senin (8/1).
Majelis hakim menyatakan, Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Pergub No 195 Tahun 2014 juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Pergub DKI No 141 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Pergub DKI No 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 133 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 11 UU Hak Asasi Manusia, serta Pasal 5 dan 6 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Selain itu, majelis hakim juga menyatakan bahwa Pergub yang telah dibatalkan itu tidak lagi memiliki hukum mengikat serta memerintahkan panitera MA mengirimkan petikan putusan kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara.
Majelis hakim yang diketuai Irfan Fachruddin juga memutuskan Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar 1 juta. Keputusan majelis hakim ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan MA, pada Selasa, 21 November 2017 yang diketuai oleh Irfan Fachruddin. (Ayp)
