Meski Ahok Kalah dalam Pilkada DKI, PDIP Tetap Ungguli Gerindra

Hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terkait kondisi politik nasional pasca-Pemilihan Gubernur DKI Jakarta menunjukkan, meski Ahok kalah dalam Pilkada DKI, namun elektabilitas PDI-P tetap mengungguli Partai Gerindra.

Peneliti SMRC, Jayadi Hanan mengungkapkan bahwa peta dukungan pada partai politik sesudah Pilkada DKI Jakarta tidak banyak berubah, terutama dalam periode januari dan Mei 2017. PDIP masih di posisi teratas (21.7%) dan disusul Gerindra (9.3%).

"Kedua partai ini mengalami kenaikan sekitar 4% dalam 5-6 bulan terakhir. Partai Golkar berada di posisi ketiga dengan memperoleh 9.0 %. Elektabilitas partai-partai lain masih berada di bawah Partai Demokrat yang mendapat 5.2%," kata Jayadi di Kantor SMRC, Jalan Cisadane, Jakarta Pusat, Kamis (8/6).

Jayadi menyebut, dampak negatif Pilkada DKI pada partai-partai pendukung pasangan yang kalah, dan dampak positif pada partai yang pasangannya menang, di luar PDIP dan Gerindra, tidak terlihat.

"Kalaupun terjadi perubahan, maka perubahan itu tidak signifikan secara statistik di bawah margin of error rata-rata 2.5%," ucapnya.

Hasil survei SMRC kali ini juga menunjukkan, jika dibanding hasil Pemilu 2014, hanya PDIP yang bisa mempertahankan atau bahkan menaikan posisinya secara elektoral lewat sikap spontan pemilih.

"Sejak Pemilu 2014, dukungan spontan pemilih pada PDIP rata-rata kurang lebih stabil. Partai-partai lain semuanya cenderung menurun dan banyak yang tadinya memilih mereka nampaknya bersikap belum memutuskan," pungkas Jayadi.

Survei ini dilakukan pada 14-20 Mei 2017 melibatkan 1350 responden yang dipilih dengan teknik multistage random sampling dari total populasi nasional yang sudah memiliki hak pilih pada pemilihan umum, yakni mereka yang berumur 17 tahun atau lebih atau sudah menikah ketika survei dilaksanakan.

Margin of error survei ini rata-rata +/2.5% pada tingkat kepercayaan 95%. (Pon)

Baca berita terkait survei SMRC lainnya di: Survei SMRC: Pilkada DKI Jakarta Tidak Pengaruhi Perpolitikan Nasional