Muchammad Yani
MerahPutih Keuangan - Masyarakat Indonesia menaruh harapan besar terhadap Pemerintah Indonesia di tengah lambatnya pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya mencapai 4,67 persen hingga kuartal II ini. Oleh karena itu, saat ini masyarakat Indonesia tengah menunggu janji Pemerintah untuk membuka peluang kerja bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat menengah ke bawah.
Berdasarkan data yang dirilis BPS hingga bulan Maret 2015 ada 28,59 juta jiwa masyarakat miskin atau bertambah 860.000 jiwa selama enam bulan kemarin. Meningkatnya angka kemiskinan tidak lain dampak dari minimnya lapangan kerja yang tersedia di Indonesia.
Sementara itu minimnya lapangan kerja diakibatkan oleh program-program yang belum dijalankan oleh Pemerintah hingga saat ini.
"Meningkatnya angka kemiskinan dipicu oleh PHK yang sering terjadi," ujar Direktur Executive INDEF, Enny Sri Hartati, ketika di hubungi merahputih.com, di Jakarta, Jumat (18/9)
Seperti diketahui ada banyak Proyek Pemerintah yang hingga kini masih belum berjalan dengan baik. Seperti, Proyek pembangunan listrik 35.000 Megawat hingga kini masih terkendala berbagai masalah di lapangan baik dari segi tarik ulur perizinan, investasi, dan hambatan lainnya. Bahkan lambatnya pembangunan proyek tersebut, membuat Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli ikut berkomentar dan berujungkan polemik dengan menteri terkait lainnya.
Melihat hal tersebut Mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pun meminta Menteri terkait untuk segera mencarikan solusi sehingga investor bisa melaksanakan investasinya. Sehingga itu dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.
"Itu tugasnya menteri-menteri. Tugasnya Menko untuk cari solusi, jalan keluar, atas setiap masalah yang dihadapi investor. Misalnya kalau sudah tanda tangan PPA, harus diikuti, ada checklist-nya, izin lahan bagaimana, yang bisa dibantu, bantu. Yang bisa dicarikan solusi, carikan," ujar Presiden beberapa waktu lalu.
Bahkan saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Paket kebijakan tahap I, Jokowi meminta Menteri terkait untuk berkoordinasi dan bekerja dengan baik dengan masing-masing instansi atau lembaga terkait. Karena tanpa adanya koordinasi kebijakan sekecil apapun tak akan bisa berjalan dengan baik.
Gerak Cepat Menteri
Koordinasi antara kementerian tentu sangat penting, mengingat masalah kemiskinan sangat erat kaitannya dengan kebijakan ekonomi. Seperti Menko Ekonomi yang memiliki target untuk menekan angka kemiskinan sekian lalu mengeluarkan berbagai kebijakan terkait hal tersebut dengan mengkoordinasikannya dengan Kementerian atau instansi terkait. Seperti membuka Posko Perombakan Peraturan yang dilakukan oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution.
Selanjutnya, Menko bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli yang fokus kepada sektor pengembangan Maritim. Sehingga Rizal seringkali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Menteri-menteri atau instansi terkait yang ada dibawah naungannya. Bahkan tak tanggung-tanggung Menteri yang tengah di gosipkan dengan Cornelia Agatha itupun seringkali melakukan pertemuan dengan Dubes dari berbagai negara untuk belajar banyak tetkait sektor pariwisata.
Lantas bagaimana dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani yang cukup erat berkaitan dengan kemiskinan ?
Guru Besar Ekonomi Universitas Padjajaran Prof Ina Primianan Syinar menilai, menurut Ina, dinilai kurang memahami tugasnya dalam menekan angka kemiskinan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya koorsinasi yang baik dengan instansi atau Kementerian lainnya. Bahkan Ina menilai, Puan anteng-anteng saja melihat kondisi kemiskinan yang terus meningkat ini.
"Kalau saya lihat, Puan tidak memahami sepenuhnya. Artinya ketika jumlah masyarakat miskin meningkat dan bagaimana menanganinya,beliau tidak paham. Puan ini saya rasa kurang bisa koordinasikan dengan Kementerian lain. Bahkan jatuhnya Puan ini anteng-anteng saja," tutup Ina. (rfd)
Baca Juga:
