Menuju Kursi Panglima TNI, Komisi I Bakal Cecar Marsekal Hadi Soal Ini

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 04 Desember 2017
Menuju Kursi Panglima TNI, Komisi I Bakal Cecar Marsekal Hadi Soal Ini

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon akan mencecar calon tunggal Panglima TNI yang diajukan Presiden Joko Widodo, Marsekal Hadi Tjahjanto tentang profesionalitas dalam tahap fit and proper di DPR.

Menurut Effendi, Marsekal Hadi harus mampu mempertahankan profesionalitas TNI dengan taat, tunduk, dan patuh kepada politik negara. Sehingga, kata dia, TNI tidak larut dalam arena politik praktis.

"Pertama tegak lurus pada politik negara. Kemudian, gak terbawa arus politik praktis," tegas Effendi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/12).

Selain itu, sambung Effendy, pria yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Militer Presiden Jokowi tersebut juga harus mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat Indonesia dan institusi Polri.

"Hubungan baik dengan masyarakat Indonesia dan institusi Polri. Harus harmonislah," tandas Politisi PDI Perjuangan ini.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi Golkar Meutya Hafid bakal mencecar Marsekal Hadi tentang kesiapan TNI mengamankan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 mendatang.

"Dua-duanya (pilkada dan pilpres) ini kita harus pastikan Panglima TNI siap," kata Meutya di Gedung DPR.

Menurut politisi Golkar itu, pengamanan pesta demokrasi juga harus menjadi fokus mantan Kadispen AU tersebut. Pasalnya, kedua momen politik lokal dan nasional itu akan berlangsung dalam waktu yang tak lama lagi.

"Apakah kalau dari AU (Angkatan Udara) akan siap? Ini saya rasa akan menjadi fokus, tapi kami yakin Presiden Jokowi sudah memikirkan dengan baik," kata Meutya. (Pon)

Baca berita terkait calon Panglima TNI lainnya: Panglima TNI dari AU, Pengamat: Sesuai Visi Jokowi

#Panglima TNI #Hadi Tjahjanto #Jenderal Gatot Nurmantyo #Effendy Simbolon #PDI Perjuangan #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Pemerintah diminta mengutamakan perlindungan habitat asli badak Jawa ketimbang memindahkan satwa langka tersebut ke kawasan lain.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Indonesia
DPR Kritik Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo, Minta Habitat Dilindungi
Wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Alas Purwo menuai kritik DPR. Pemerintah diminta memprioritaskan perlindungan habitat asli.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Kritik Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo, Minta Habitat Dilindungi
Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Bagikan