Menuju Kursi Panglima TNI, Komisi I Bakal Cecar Marsekal Hadi Soal Ini

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 04 Desember 2017
Menuju Kursi Panglima TNI, Komisi I Bakal Cecar Marsekal Hadi Soal Ini

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon akan mencecar calon tunggal Panglima TNI yang diajukan Presiden Joko Widodo, Marsekal Hadi Tjahjanto tentang profesionalitas dalam tahap fit and proper di DPR.

Menurut Effendi, Marsekal Hadi harus mampu mempertahankan profesionalitas TNI dengan taat, tunduk, dan patuh kepada politik negara. Sehingga, kata dia, TNI tidak larut dalam arena politik praktis.

"Pertama tegak lurus pada politik negara. Kemudian, gak terbawa arus politik praktis," tegas Effendi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/12).

Selain itu, sambung Effendy, pria yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Militer Presiden Jokowi tersebut juga harus mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat Indonesia dan institusi Polri.

"Hubungan baik dengan masyarakat Indonesia dan institusi Polri. Harus harmonislah," tandas Politisi PDI Perjuangan ini.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi Golkar Meutya Hafid bakal mencecar Marsekal Hadi tentang kesiapan TNI mengamankan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 mendatang.

"Dua-duanya (pilkada dan pilpres) ini kita harus pastikan Panglima TNI siap," kata Meutya di Gedung DPR.

Menurut politisi Golkar itu, pengamanan pesta demokrasi juga harus menjadi fokus mantan Kadispen AU tersebut. Pasalnya, kedua momen politik lokal dan nasional itu akan berlangsung dalam waktu yang tak lama lagi.

"Apakah kalau dari AU (Angkatan Udara) akan siap? Ini saya rasa akan menjadi fokus, tapi kami yakin Presiden Jokowi sudah memikirkan dengan baik," kata Meutya. (Pon)

Baca berita terkait calon Panglima TNI lainnya: Panglima TNI dari AU, Pengamat: Sesuai Visi Jokowi

#Panglima TNI #Hadi Tjahjanto #Jenderal Gatot Nurmantyo #Effendy Simbolon #PDI Perjuangan #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Aturan Ketat dan Sertifikat Profensi Influencer di China, DPR: Indonesia Perlu Langkah Serupa untuk Lindungi Publik
Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R Abdullah menilai kebijakan China yang mewajibkan influencer bersertifikat profesional patut dicontoh Indonesia untuk menata ekosistem media sosial dan memperkuat literasi digital nasional.
Ananda Dimas Prasetya - 1 jam, 13 menit lalu
Aturan Ketat dan Sertifikat Profensi Influencer di China, DPR: Indonesia Perlu Langkah Serupa untuk Lindungi Publik
Indonesia
Baleg DPR Tegaskan RUU Hak Cipta Harus Perkuat Perlindungan bagi Pencipta dan Pemegang Hak
Perlu pendalaman terkait dengan sistem manajemen kolektif yang selama ini menjadi sorotan dalam tata kelola royalti di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 11 November 2025
Baleg DPR Tegaskan RUU Hak Cipta Harus Perkuat Perlindungan bagi Pencipta dan Pemegang Hak
Indonesia
DPR Dorong Pembentukan TGPF Ungkap Misteri Kasus Kerangka Farhan dan Reno di Kwitang
Komisi III DPR mendorong pembentukan TGPF untuk mengusut kasus penemuan kerangka Farhan dan Reno di Gedung ACC, Kwitang, Jakarta Pusat.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 11 November 2025
DPR Dorong Pembentukan TGPF Ungkap Misteri Kasus Kerangka Farhan dan Reno di Kwitang
Indonesia
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Qodari pernah menjelaskan bahwa IKN akan mulai berfungsi sebagai pusat operasional pemerintahan setelah semua fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif selesai dibangun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 11 November 2025
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Indonesia
Advokat Usul RUU KUHAP Atur Hak Tersangka dan Sumpah Hakim sebelum Putusan Dibacakan
Memperkuat posisi tersangka agar proses penyidikan berlangsung dengan adil, transparan, dan berprinsip pada kemanusiaan.
Dwi Astarini - Senin, 10 November 2025
Advokat Usul RUU KUHAP Atur Hak Tersangka dan Sumpah Hakim sebelum Putusan Dibacakan
Indonesia
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Komisi XI DPR RI menilai rendahnya literasi keuangan memicu jebakan pinjaman online ilegal dan rentenir.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Indonesia
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
Komisi X DPR RI memilih pendekatan kodifikasi untuk RUU Sisdiknas, melebur UU Pendidikan Tinggi dan Sisdiknas 2003 menjadi satu payung hukum sistematis
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
Indonesia
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Dasco soroti dugaan pengaruh media sosial dan bullying di balik ledakan bom molotov SMAN 72 Jakarta yang melukai 54 siswa.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Indonesia
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Sudding singgung perlunya due process of law dan persoalan UU Tipikor terkait DPA
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Indonesia
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Komisi III DPR mendesak polisi untuk mengusut tuntas kebakaran rumah hakim kasus korupsi PUPR Sumut.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Bagikan