Menuju Kursi Panglima TNI, Komisi I Bakal Cecar Marsekal Hadi Soal Ini


Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)
MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon akan mencecar calon tunggal Panglima TNI yang diajukan Presiden Joko Widodo, Marsekal Hadi Tjahjanto tentang profesionalitas dalam tahap fit and proper di DPR.
Menurut Effendi, Marsekal Hadi harus mampu mempertahankan profesionalitas TNI dengan taat, tunduk, dan patuh kepada politik negara. Sehingga, kata dia, TNI tidak larut dalam arena politik praktis.
"Pertama tegak lurus pada politik negara. Kemudian, gak terbawa arus politik praktis," tegas Effendi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/12).
Selain itu, sambung Effendy, pria yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Militer Presiden Jokowi tersebut juga harus mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat Indonesia dan institusi Polri.
"Hubungan baik dengan masyarakat Indonesia dan institusi Polri. Harus harmonislah," tandas Politisi PDI Perjuangan ini.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi Golkar Meutya Hafid bakal mencecar Marsekal Hadi tentang kesiapan TNI mengamankan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 mendatang.
"Dua-duanya (pilkada dan pilpres) ini kita harus pastikan Panglima TNI siap," kata Meutya di Gedung DPR.
Menurut politisi Golkar itu, pengamanan pesta demokrasi juga harus menjadi fokus mantan Kadispen AU tersebut. Pasalnya, kedua momen politik lokal dan nasional itu akan berlangsung dalam waktu yang tak lama lagi.
"Apakah kalau dari AU (Angkatan Udara) akan siap? Ini saya rasa akan menjadi fokus, tapi kami yakin Presiden Jokowi sudah memikirkan dengan baik," kata Meutya. (Pon)
Baca berita terkait calon Panglima TNI lainnya: Panglima TNI dari AU, Pengamat: Sesuai Visi Jokowi
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Tanggul Beton Berdiri di Cilincing, DPR Ingatkan Adanya Potensi Nelayan Kecil Kesulitan Melaut

Berhentikan Rahayu dari Jabatan Anggota DPR, Gerindra Harus Minta ‘Persetujuan’ Puluhan Ribu Warga Jakarta

Banjir Bali Ancam Citra Indonesia, DPR: Pemerintah Harus Hadir Nyata di Lapangan

Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus

Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah

Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri

Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali

Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak

Drainase Diduga Jadi Penyebab Banjir di Bali, DPR: Jika Dibiarkan Bisa Rugikan Masyarakat

[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Meminta Maaf ke Rakyat Karena Tak Bisa Membubarkan DPR
![[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Meminta Maaf ke Rakyat Karena Tak Bisa Membubarkan DPR](https://img.merahputih.com/media/df/92/f7/df92f72b6654ca72e44ade13c4d171f3_182x135.png)