Menuju Kursi Panglima TNI, Komisi I Bakal Cecar Marsekal Hadi Soal Ini

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 04 Desember 2017
Menuju Kursi Panglima TNI, Komisi I Bakal Cecar Marsekal Hadi Soal Ini

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon akan mencecar calon tunggal Panglima TNI yang diajukan Presiden Joko Widodo, Marsekal Hadi Tjahjanto tentang profesionalitas dalam tahap fit and proper di DPR.

Menurut Effendi, Marsekal Hadi harus mampu mempertahankan profesionalitas TNI dengan taat, tunduk, dan patuh kepada politik negara. Sehingga, kata dia, TNI tidak larut dalam arena politik praktis.

"Pertama tegak lurus pada politik negara. Kemudian, gak terbawa arus politik praktis," tegas Effendi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/12).

Selain itu, sambung Effendy, pria yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Militer Presiden Jokowi tersebut juga harus mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat Indonesia dan institusi Polri.

"Hubungan baik dengan masyarakat Indonesia dan institusi Polri. Harus harmonislah," tandas Politisi PDI Perjuangan ini.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi Golkar Meutya Hafid bakal mencecar Marsekal Hadi tentang kesiapan TNI mengamankan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 mendatang.

"Dua-duanya (pilkada dan pilpres) ini kita harus pastikan Panglima TNI siap," kata Meutya di Gedung DPR.

Menurut politisi Golkar itu, pengamanan pesta demokrasi juga harus menjadi fokus mantan Kadispen AU tersebut. Pasalnya, kedua momen politik lokal dan nasional itu akan berlangsung dalam waktu yang tak lama lagi.

"Apakah kalau dari AU (Angkatan Udara) akan siap? Ini saya rasa akan menjadi fokus, tapi kami yakin Presiden Jokowi sudah memikirkan dengan baik," kata Meutya. (Pon)

Baca berita terkait calon Panglima TNI lainnya: Panglima TNI dari AU, Pengamat: Sesuai Visi Jokowi

#Panglima TNI #Hadi Tjahjanto #Jenderal Gatot Nurmantyo #Effendy Simbolon #PDI Perjuangan #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Sebut Insiden Mati Listrik di Sejumlah Wilayah Bukti Infrastruktur Indonesia belum Siap
Insiden ini menandakan kesiapsiagaan Indonesia belum cukup untuk memastikan bahwa pasokan listrik itu terjamin.
Dwi Astarini - Selasa, 23 Juni 2026
DPR Sebut Insiden Mati Listrik di Sejumlah Wilayah Bukti Infrastruktur Indonesia belum Siap
Indonesia
DPR Bertemu Bos GoTo dan Grab, Komisi Ojol Resmi Turun Jadi 8 Persen Mulai 1 Juli 2026
Gojek dan Grab sepakat menurunkan potongan komisi ojek online roda dua menjadi 8% mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut Perpres Nomor 27 Tahun 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 Juni 2026
DPR Bertemu Bos GoTo dan Grab, Komisi Ojol Resmi Turun Jadi 8 Persen Mulai 1 Juli 2026
Indonesia
DPR Kritik Sistem Komunikasi PLN Buntut Listrik Padam Bergilir di Jawa
Rivqy menyoroti ketidaksinkronan informasi dari pihak PLN mengenai penyebab utama pemadaman listrik bergilir ini
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Juni 2026
DPR Kritik Sistem Komunikasi PLN Buntut Listrik Padam Bergilir di Jawa
Indonesia
Mitchell Baker dan Luke Vickery Sah Jadi WNI, PSSI Kena Sentil Jangan Pilih Kasih ke Anak Lokal
Selain menit bermain, pembatasan jumlah pemain asing dan naturalisasi dalam satu klub menjadi poin krusial berikutnya
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 Juni 2026
Mitchell Baker dan Luke Vickery Sah Jadi WNI, PSSI Kena Sentil Jangan Pilih Kasih ke Anak Lokal
Indonesia
DPR Bongkar Penyebab Puluhan Prodi di Perguruan Tinggi Ditutup, Peminat Sepi hingga tak Jamin Kehidupan di Masa Depan
Penutupan prodi yang didominasi jurusan keguruan dan kedokteran tersebut itu bukanlah keputusan sepihak kementerian.
Dwi Astarini - Senin, 22 Juni 2026
DPR Bongkar Penyebab Puluhan Prodi di Perguruan Tinggi Ditutup, Peminat Sepi hingga tak Jamin Kehidupan di Masa Depan
Indonesia
Banggar DPR Setujui Anggaran 7 Kemenko, Terbesar Perekonomian
Tidak hanya menyetujui pagu anggaran, Banggar DPR juga menyetujui usul tambahan anggaran dari setiap kementerian koordinator.
Dwi Astarini - Senin, 22 Juni 2026
Banggar DPR Setujui Anggaran 7 Kemenko, Terbesar Perekonomian
Indonesia
Bocoran Asumsi Makro RAPBN 2027 Racikan DPR dan Pemerintah
Komitmen bersama tersebut mewujud nyata melalui kesepakatan asumsi dasar ekonomi makro beserta pagu anggaran tujuh kementerian koordinator
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 Juni 2026
Bocoran Asumsi Makro RAPBN 2027 Racikan DPR dan Pemerintah
Indonesia
DPR Soroti Pemadaman Listrik di Jawa, Sebut PLN Seharusnya tak Kekurangan Batu Bara
Komisi XII DPR menyoroti pemadaman listrik di Jawa. PLN seharusnya tidak kekurangan batu bara.
Soffi Amira - Senin, 22 Juni 2026
DPR Soroti Pemadaman Listrik di Jawa, Sebut PLN Seharusnya tak Kekurangan Batu Bara
Indonesia
DPR Endus Bau Amis Mark Up Motor Listrik BGN, Sepakat Dihibahkan ke Guru Honorer
Yahya menyatakan aset bernilai ekonomis hasil pembiayaan uang rakyat harus mendatangkan manfaat optimal
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
DPR Endus Bau Amis Mark Up Motor Listrik BGN, Sepakat Dihibahkan ke Guru Honorer
Indonesia
DPR Skakmat Sistem Mitigasi Bobrok PLN Buntut Kebijakan Pemadaman Bergilir
Gus Rivqy menilai setiap pemadaman listrik dapat dipastikan menimbulkan kerugian yang bersifat sistemik
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
DPR Skakmat Sistem Mitigasi Bobrok PLN Buntut Kebijakan Pemadaman Bergilir
Bagikan