Menteri Yohana Klaim 15 Juta Perempuan Status Kepala Keluarga

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 12 Desember 2018
Menteri Yohana Klaim 15 Juta Perempuan Status Kepala Keluarga

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise. Foto: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yembise mengatakan sudah ada sebanyak 15 juta perempuan menyandang status kepala keluarga di Indonesia, termasuk janda cerai.

"Kalau perempuan kepala keluarga sudah sekitar 15 juta di seluruh Indonesia yang janda dan perempuan yang mengatasnamakan dirinya kepala keluarga dan masih banyak lagi saya belum bisa sampaikan secara akurat karena kita sedang mendalami ini lebih dalam lagi," kata Yohana kepada wartawan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu (12/12).

Yohana mengatakan pemerintah berusaha supaya jangan sampai terjadi perceraian di dalam keluarga.

Fashion Symphony 2018, kiprah pengusaha-pengusaha perempuan. (Foto: MP/Raden Yusuf Nayamenggala)
Fashion Symphony 2018, kiprah pengusaha-pengusaha perempuan. (Foto: MP/Raden Yusuf Nayamenggala)

Dia menuturkan kebanyakan tenaga kerja perempuan Indonesia di luar negeri juga telah bercerai.

Kekerasan dan tidak terpenuhinya hak perempuan dapat memicu terjadinya perceraian, yang dapat berdampak buruk bagi anak-anak.

"Kebanyakan perempuan-perempuan ini merasa bahwa mereka itu yang menjadi kepala keluarga, kepala rumah tangga. Banyak di kalangan guru-guru juga pegawai negeri banyak perempuan yang mungkin setelah menerima sertifikasi guru itu, banyak yang bercerai, dan kami sedang melakukan survei untuk melihat kira-kira berapa banyak, tapi data sementara yang masuk ke saya banyak perempuan yang minta cerai," ujarnya.

Menurut Yohana, perempuan harus disayangi, dilindungi dan dihargai karena perempuan yang melahirkan generasi mendatang.

"Kekerasan masih tinggi terhadap perempuan, penelantaran terhadap perempuan tinggi, hak-hak perempuan tidak diperoleh, akhirnya anak-anak harus berhadapan dengan hukum dan anak-anak terlantar cukup banyak," ujarnya.

Dia mengatakan kasus perceraian yang meningkat di Indonesia menjadi pergumulan dan tantangan bersama yang harus dikaji bersama untuk menemukan upaya agar menghindari perceraian di tengah masyarakat.

Dia mengatakan urusan perempuan dan anak adalah urusan wajib daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dia mengatakan negara dikatakan maju, salah satunya jika kesejahteraan dan perlindungan perempuan terjamin.

Dia juga mengatakan dalam urusan rumah tangga, lelaki dan perempuan harus saling membantu dan melengkapi sehingga mendorong ketahanan keluarga, dan tidak semua beban dikerjakan oleh perempuan.

#Perempuan #Menteri PPPA # Yohana Yembise
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Puan Maharani Sebut Keterwakilan Perempuan di DPR Pecahkan Rekor
Menurutnya, perempuan berhak memegang jabatan publik dan negara di semua tingkatan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Agustus 2025
Puan Maharani Sebut Keterwakilan Perempuan di DPR Pecahkan Rekor
Indonesia
Menteri PPPA Bakal Kawal Pemulihan dan Restitusi Santri Korban Kekerasan Seksual Pengasuh Pondok
Negara, berkomitmen hadir dan bertindak atas setiap kasus kekerasan, karena Kementerian PPPA meyakini tidak satu pun perempuan dan anak boleh menjadi korban kekerasan, terlebih kekerasan seksual.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 28 Juli 2025
Menteri PPPA Bakal Kawal Pemulihan dan Restitusi Santri Korban Kekerasan Seksual Pengasuh Pondok
Indonesia
Legislator Ingatkan Pentingnya Fasilitas Pendukung untuk Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Perempuan
Daycare adalah investasi jangka panjang untuk meningkatkan produktivitas dan loyalitas pekerja perempuan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 18 Juli 2025
Legislator Ingatkan Pentingnya Fasilitas Pendukung untuk Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Perempuan
Indonesia
Menteri PPPA Turunkan Tim ke Cianjur Pantau Kasus 12 Orang Perkosa Seorang Anak
Perhatian utama saat ini, tentunya pada upaya-upaya yang diperlukan untuk perlindungan dan pendampingan kepada korban.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 Juli 2025
Menteri PPPA Turunkan Tim ke Cianjur Pantau Kasus 12 Orang Perkosa Seorang Anak
Berita Foto
Raker Menag, Mensos dan Menteri PPPA dengan Komisi VIII DPR Bahas RKA Tahun 2026
Menteri Agama, Nasaruddin Umar bersama Menteri Sosial, Saifullah Yusuf dan Menteri PPPA, Arifah Choiri Fauzi dalam Rapat kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 10 Juli 2025
Raker Menag, Mensos dan Menteri PPPA dengan Komisi VIII DPR Bahas RKA Tahun 2026
Berita Foto
Deretan Tokoh Perempuan Indonesia Raih Penghargaan RA Kartini Award 2025
Ketua Umum Pita putih Indonesia Giwo Rubianto Wiyogo (kanan) menerima penghargaan RA Kartini Award 2025 Kategori Inspiring Women in Empowering Women dari CEO Transmedia, Atiek Nur Wahyuni dalam malam anugerah RA Kartini Award 2025 di Jakarta, Kamis (26/6/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 26 Juni 2025
Deretan Tokoh Perempuan Indonesia Raih Penghargaan RA Kartini Award 2025
Berita Foto
Kolaborasi Bangun Kota Jakarta jadi Kota Global Ramah Anak dan Perempuan
Anak-anak bermain di RPTRA (Ruang Publik Terbuka Ramah Anak) Sambas Asri, Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (25/6/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 25 Juni 2025
Kolaborasi Bangun Kota Jakarta jadi Kota Global Ramah Anak dan Perempuan
Indonesia
Ibu Rumah Tangga Jadi Target Rekrutan Sindikat Narkoba, Dari Kurir Sampai Jadi Bos
Keterlibatan kaum perempuan itu awalnya dimulai dari peran sebagai kurir yang dianggap aman sindikat karena minim kecurigaan aparat.
Wisnu Cipto - Selasa, 24 Juni 2025
Ibu Rumah Tangga Jadi Target Rekrutan Sindikat Narkoba, Dari Kurir Sampai Jadi Bos
Berita Foto
Unilever Indonesia Luncurkan Program Pemberdayaan UMKM Perempuan dan Disabilitas
Founder of Alunjiva Indonesia, Nicky Clara (tengah) dan Head of Communication sekaligus Chair of Equity, Diversity & Inclusion (ED&I) Board Unilever Indonesia, Kristy Nelwan (kanan) saat peluncuran Program Pemberdayaan UMKM Perempuan dan Disabilitas di Jakarta, Rabu (4/5/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 04 Juni 2025
Unilever Indonesia Luncurkan Program Pemberdayaan UMKM Perempuan dan Disabilitas
Indonesia
Rakernas dan Rapimnas GAMKI, Komitmen Advokasi Isu Perempuan
Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) diajak ikut membangun Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Mei 2025
Rakernas dan Rapimnas GAMKI, Komitmen Advokasi Isu Perempuan
Bagikan