Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Supian Hadi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pemberian izin usaha pertambangan (IUP) yang ditaksir merugikan negara Rp5,8 Triliun dan USD 711 ribu.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya akan menunjuk Wakil Bupati Kotim, Taufik Mukri untuk menjadi pelaksana tugas (Plt) Bupati jika Supian ditahan lembaga antirasuah.
"Kalau dia ditahan wakilnya akan gantikan (jadi Plt)," kata Tjahjo, di sela-sela Rapat Koordinasi Bidang Kehumasan dan Hukum Seluruh Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin, (11/2).
Tjahjo menyerahkan sepenuhnya kasus yang menjerat Supian kepada KPK. Diketahui, Tjahjo dan Supian merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). "Kami serahkan saja pada KPK, yang penting tetap menggunakan asas praduga tak bersalah," ujar dia.
Dalam kasus ini, Bupati Kotim Supian Hadi diduga memberikan izin usaha pertambangan (IUP) terhadap PT Fajar Mentaya Abadi (FMA), PT Billy Indonesia (BI), dan PT Aries Iron Mining (AIM) di Kotawaringin Timur periode 2010-2015.
Akibat tindak pidana yang diduga dilakukan Supian, keuangan negara menderita kerugian sekurangnya sebesar Rp 5,8 triliun dan US$ 711 ribu. Kerugian negara tersebut dihitung berdasarkan eksplorasi hasil pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan dan kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan yang dilakukan PT FMA, PT BI dan PT AIM.
Selain itu, Supian diduga telah menerima sejumlah barang mewah dan uang tunai. Supian diduga menerima mobil Toyota Land Cruiser senilai Rp 710 juta dan mobil Hummer H3 senilai Rp 1,35 miliar. Selain itu, ia juga diduga menerima uang sebesar Rp 500 juta melalui pihak lain. (Pon)
