Menteri Sri Mulyani: Dana Desa Dampaknya Betul-betul Optimal

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 09 Agustus 2017
Menteri Sri Mulyani: Dana Desa Dampaknya Betul-betul Optimal

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pengarahan saat pelantikan pejabat eselon satu Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (28/7). (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemanfaatan dana desa secara efektif bisa membantu kinerja konsumsi rumah tangga dalam mendukung perekonomian nasional.

"Kami melihat dana desa dampaknya belum betul-betul optimal, maka upaya meningkatkan konsumsi di level akar rumput menjadi penting," kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (8/8).

Sri Mulyani mengatakan, pelaksanaan dari dana desa yang telah dialokasikan dalam APBNP 2017 sebesar Rp 60 triliun dapat memberikan dampak lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Keinginan untuk memperkuat belanja sosial harus dilihat dari kapasitasnya. Kalau dilihat dari uang yang paling banyak dan efektif adalah dana desa, karena uang itu benar-benar masuk ke desa," katanya.

Untuk itu, pemerintah berupaya memperbaiki sistem penyerapan bagi dana desa ini agar bisa memberikan manfaat dan kontribusi terhadap perekonomian secara keseluruhan.

"Desa memerlukan kapasitas kelembagaan yang lebih permanen untuk bisa mengelola dana yang setiap tahun diperoleh. Jadi tidak hanya sekedar proyek membangun jalan, lalu selesai," ujar Sri Mulyani.

Menurut dia desain dana desa harus memberikan hasil optimal terhadap akselerasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar terjadi perbaikan dalam struktur konsumsi rumah tangga.

"Kami akan fokus pada implementasi yang bisa lebih diakselerasi. Nilai dana desa Rp 60 triliun, bansos dan PKH tidak sebesar itu. Maka upaya untuk meningkatkan konsumsi masyarakat menjadi penting," jelasnya.

Sri Mulyani juga memastikan penggunaan dana desa ini harus dilakukan sesuai tata kelola serta sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan oleh BPKP maupun Kementerian Dalam Negeri agar tidak terjadi upaya manipulatif.

"Kita akan bekerja dengan berbagai institusi lain seperti BPKP mengenai sistem akuntabilitas dana desa dan Kemendagri untuk melihat dampaknya," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini. (*)

Sumber: ANTARA

#Sri Mulyani Indrawati #Dana Desa
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pangkas Dana Transfer ke Daerah, Presiden Prabowo: Banyak Pemda tak Gunakan Anggaran dengan Baik
Presiden mencontohkan masih adanya anggaran pemerintah daerah yang justru tersimpan di perbankan atau tidak dapat digunakan akibat persoalan di tingkat daerah.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
Pangkas Dana Transfer ke Daerah, Presiden Prabowo: Banyak Pemda tak Gunakan Anggaran dengan Baik
Indonesia
Dana Desa Sudah Mengalir, Tapi Jembatan tak Terbangun, Presiden Prabowo: Ke Mana Uang Itu?
Prabowo mempertanyakan mengapa kebutuhan dasar masyarakat masih belum seluruhnya terpenuhi meski pemerintah telah mengalokasikan anggaran ke daerah dan desa
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
Dana Desa Sudah Mengalir, Tapi Jembatan tak Terbangun, Presiden Prabowo: Ke Mana Uang Itu?
Indonesia
Dinas-Dinas Pemkab Puncak Papua Dibakar Massa Imbas Ricuh Dana Desa
Massa membakar sejumlah kantor Pemkab Puncak di Ilaga, Papua Tengah, akibat protes penyaluran dana desa tahap I 2026.
Wisnu Cipto - Selasa, 11 Agustus 2026
Dinas-Dinas Pemkab Puncak Papua Dibakar Massa Imbas Ricuh Dana Desa
Indonesia
Banggar DPR Minta Tata Kelola Koperasi Desa Merah Putih Diperkuat, Jangan Ulangi Kasus BGN
Banggar DPR menyoroti tata kelola Koperasi Desa Merah Putih. Jangan sampai nasibnya sama seperti BGN.
Soffi Amira - Selasa, 30 Juni 2026
Banggar DPR Minta Tata Kelola Koperasi Desa Merah Putih Diperkuat, Jangan Ulangi Kasus BGN
Indonesia
Jaksa Nilai Ide Kreatif Rp 0, Cak Imin: Kekeliruan Serius Rusak Fondasi Ekonomi Kreatif
Cak Imin mengingatkan bahwa arah kebijakan hari ini akan menentukan masa depan ekosistem kreatif Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 31 Maret 2026
Jaksa Nilai Ide Kreatif Rp 0, Cak Imin: Kekeliruan Serius Rusak Fondasi Ekonomi Kreatif
Indonesia
BUMDes Umbul Pelem Untung Rp 5,1 Miliar, Ribuan Warga Terima THR Rp 250 Ribu Per Orang
Untuk pembagian THR pada warga, Pemdes mengalokasikan anggaran sebesar Rp 585.250.000. Masing-masingnya warga mendapatkan THR sebesar Rp 250.000.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 06 Maret 2026
BUMDes Umbul Pelem Untung Rp 5,1 Miliar, Ribuan Warga Terima THR Rp 250 Ribu Per Orang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Hapus Dana Desa, Diganti dengan Subsidi Listrik dan Sembako
Beredar informasi yang menyebut Menkeu Purbaya mengganti dana desa dengan subsidi listrik, sembako, dan BBM. Cek faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 24 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Hapus Dana Desa, Diganti dengan Subsidi Listrik dan Sembako
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : TNI Kini Bisa Audit Penggunaan Dana Desa karena Sering Digunakan Kades untuk Memperkaya Diri
Diketahui, video merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,9 persen.
Dwi Astarini - Minggu, 18 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA] : TNI Kini Bisa Audit Penggunaan Dana Desa karena Sering Digunakan Kades untuk Memperkaya Diri
Indonesia
Soroti Dugaan Intimidasi Warga di Garut, Anggota DPR Minta Perangkat Desa Jangan Antikritik
Kasus intimidasi dialami Holis Muhlisin, warga Desa Panggalih, Garut, setelah mengkritik kondisi jalan desa yang rusak meski ada alokasi dana desa.
Wisnu Cipto - Senin, 05 Januari 2026
Soroti Dugaan Intimidasi Warga di Garut, Anggota DPR Minta Perangkat Desa Jangan Antikritik
Indonesia
Cerita Perangkat Desa Tidak Ada Kejelasan Status Pegawai, Gaji Hanya Rp 700 Ribu Sampai Ditund-Tunda
Para perangkat desa menuntut kejelasan status kepegawaian yang hingga kini belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 November 2025
Cerita Perangkat Desa Tidak Ada Kejelasan Status Pegawai, Gaji Hanya Rp 700 Ribu Sampai Ditund-Tunda
Bagikan