Luhung Sapto
MerahPutih, Keuangan-Direktur Eksekutif Institute Nasional Development and Financial (Indef) Enny Sri Hartati mempertanyakan motif Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mendorong tiga bank BUMN, yakni Mandiri, BNI dan BRI membuat perjanjian utang dengan Bank Pembangunan China (China Development Bank/CDB) senilai US$3 miliar atau Rp42 triliun. Menurutnya langkah Menteri Rini itu bisa menimbulkan ketidakpercayaan pasar terhadap pemerintah Indonesia.
"Ini sangat mempengaruhi pasar, membuat pasar jadi tidak percaya terhadap pemerintah. Buat apa pinjam? Selama ini kan tidak ada kejelasan kalau untuk pembiayaan infrastruktur, yah jelaskan ke publik supaya orang tahu supaya jelas. Kalau seperti ini kan orang berspekulasi," ujar Enny saat dihubungi merahputih.com, Jumat (25/9).
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yenny Sucipto mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan perjanjian utang antara bank BUMN nasional dengan Tiongkok.
Sebab, berpotensi adanya privatisasi pada kemudian hari dan menyebabkan campur tangan asing dalam perbankan nasional khususnya bank BUMN mengubah utang menjadi share swap atau tukar guling saham kepada Tiongkok di perbankan Indonesia.
Seperti diberitakan, Menteri Rini menuturkan, Bank Mandiri, BNI dan BRI masing-masing akan mendapat US$1 miliar dengan tenor 10 tahun. Menteri Rini berdalih sektor perbankan nasional butuh pengembangan untuk bisa bersaing ketika pasar bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai diterapkan.
Salah satu pengembangan yang dimaksud adalah ekspansi ke luar negeri. Seperti dilakukan Bank Mandiri yang sudah membuka kantornya di Tiongkok. (rfd)
Baca Juga:
- Menteri Rini Gadaikan 3 BUMN ke China, Politikus PDIP Ngamuk
- Manuver Menteri Rini Gadaikan BUMN ke Tiongkok Bikin Gerah
- Rini Soemarno Sindir Pertamina dan PLN di Forum CFO
- Menteri Rini Soemarno Emoh Negara Lain Ikut Proyek Kereta Cepat
- Menteri Rini Khawatirkan Cara Bareskrim Geledah Pelindo
