Menteri Puan Berikan Bantuan Sosial PKH Pada 1.000 Warga

Ana AmaliaAna Amalia - Kamis, 17 November 2016
Menteri Puan Berikan Bantuan Sosial PKH Pada 1.000 Warga

Menko PMK Puan Maharani saat rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Selasa (13/10). (Foto: MerahPutih/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih Nasional - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menyampaikan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Nontunai secara simbolis kepada perwakilan dari 1.000 Penerima Manfaat PKH dari Kecamatan Senen dan Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

Puan mengatakan agar para penerima manfaat tidak hanya diberikan bantuan tetapi juga harus terus menerus diberikan sosialisasi dan edukasi mengenai program bantuan sosial yang kini mulai disalurkan secara nontunai.

“Bimbing mereka (penerima manfaat, red) bagaimana menggunakan rekening bantuan sosial, bagaimana merencanakan keuangan keluarga, apa manfaat menabung dan yang tidak kalah penting adalah juga cara menyampaikan pengaduan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Puan saat ditemui di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial RI, Kamis, (17/11).

Putri dari Ketum PDIP itu, menjelaskan agar penyaluran bansos nontunai berjalan lancar dan diterima dengan baik oleh penerima manfaat, upaya sosialisasi harus terus dilakukan sehingga akses masyarakat kepada jasa layanan keuangan menjadi terbuka, kegiatan ekonomi meningkat dan masyarakat sejahtera.

"Ini tugas pendamping PKH untuk sosialisaikan. Harus aktif mendatangi dan memberi sosialisasi kepada ibu-ibu penerima bantuan. Jangan sampai salah karena satu pendamping harus memberikan sosialisasi kepada 200 penerima PKH," kata Menko PMK.

Kepada jajaran direksi HIMBARA sambungnya, meminta agar seluruh tahapan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial non tunai dilaksanakan sesuai mekanisme yang sudah ditetapkan baik itu sejak proses registrasi pembukaan rekening, pelaksanaan edukasi dan sosialisasi, proses penyaluran dan penarikan uang ataupun pembelian barang.

"Bank penyalur juga harus melaporkan penyaluran dan penarikan bantuan sosial dari rekening penerima bansos kepada pemberi bantuan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu saya minta dashboard bantuan sosial benar-benar dapat berfungsi agar dapat dipantau kabar terbaru penyaluran bantuan sosial secara online dan real time," jelasnya. (Abi)

BACA JUGA:

  1. Indonesia Raih 2 Emas 1 Perak di Kejuaraan Dunia Angkat Berat
  2. Griselda Sastrawinata, Orang Indonesia di Balik Moana
  3. Ekspor Nonmigas Indonesia Alami Peningkatan pada Oktober
  4. Arista : Standar Bandara Indonesia Harus Di Upgrade
  5. Berikut Perkembangan Tingkat Kepuasan Jamaah Haji Indonesia
#Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Da #Puan Maharani
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Ana Amalia

Happy life happy me
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Listyo Sigit Dicopot Bukan Pensiun, Puan Maharani: Memang Sudah Waktunya
Listyo Sigit sendiri dilantikan menjadi menjadi Kapolri di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 27 Januari 2021 silam, alias sudah lebih dari 5 tahun menjabat.
Wisnu Cipto - Kamis, 01 Oktober 2026
Kapolri Listyo Sigit Dicopot Bukan Pensiun, Puan Maharani: Memang Sudah Waktunya
Indonesia
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Menurutnya, seluruh daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama saat curah hujan tinggi.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti wacana pendidikan gratis hingga PTN. Ia meminta untuk dikaji terlebih dahulu.
Soffi Amira - Selasa, 22 September 2026
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Berita
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Puan Maharani meminta pemerintah memaksimalkan pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan sekitar Anak Krakatau, Selat Sunda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Indonesia
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
DPR akan memberikan dukungan selama tambahan anggaran tersebut bermanfaat bagi masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
Indonesia
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Puan mengatakan DPR siap mendukung jika hasil kajian menyimpulkan integrasi kedua lembaga tersebut dapat membuat pemantauan dan mitigasi bencana lebih efektif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Puan Maharani mengingatkan tingginya ancaman gempa di Indonesia dan mendorong pemerintah memperkuat kesiapsiagaan serta penanganan bencana terpadu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Indonesia
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Kabut asap yang ditimbulkan dapat mengganggu kesehatan warga sekaligus menghambat aktivitas pendidikan, transportasi, hingga kegiatan ekonomi.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Bagikan