Menteri HAM Serukan Evaluasi Total Penggunaan Senjata dan Minta Aparat Profesional Usut Kasus Penembakan

Hendaru Tri HanggoroHendaru Tri Hanggoro - Sabtu, 04 Januari 2025
Menteri HAM Serukan Evaluasi Total Penggunaan Senjata dan Minta Aparat Profesional Usut Kasus Penembakan

Menteri HAM Natalius Pigai (Foto: MP/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap izin penggunaan senjata bagi aparat dan masyarakat sipil.

Langkah ini dianggap krusial untuk mencegah penyalahgunaan senjata yang dapat merugikan pihak tak bersalah.

Pernyataan Pigai muncul sebagai respons terhadap sejumlah insiden penembakan akhir-akhir ini, termasuk penembakan di Rest Area Tol Tangerang-Merak yang diduga melibatkan anggota TNI, serta penembakan seorang pengacara di Bone, Sulawesi Selatan.

“Artinya, terjadi penyalahgunaan senjata, baik oleh aparat maupun masyarakat sipil, yang harus jadi atensi, baik oleh pimpinan TNI, Polri, dan juga Persatuan Menembak Indonesia. Ini harus dievaluasi total karena jelas-jelas menyalahi prosedur dan peruntukan penggunaan senjata,” tegas Pigai dalam keterangan yang diterima di Jakarta, seperti dikutip Antara, Jumat (3/1).

Pigai menekankan bahwa penggunaan senjata diatur oleh ketentuan ketat, baik untuk aparat maupun masyarakat sipil. Aspek legalitas dan prosedur penggunaan senjata tidak boleh dilanggar.

Baca juga:

Panglima Janji Tindak Tegas Anggota TNI Pelaku Penembakan Bos Rental di Tangerang, Diproses Sesuai Hukum yang Berlaku

Tidak hanya pengetatan, Pigai menekankan perlunya evaluasi total. Sebab menurutnya, penggunaan senjata secara tidak bertanggung jawab mengancam hak asasi manusia dan stabilitas sosial.

Insiden penembakan ini tidak hanya menimbulkan ketakutan di masyarakat, tetapi juga mengancam hak hidup yang dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Pasal 3 DUHAM menyatakan setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan pribadi. Penyalahgunaan senjata yang mengancam keselamatan individu jelas bertentangan dengan HAM.

Pigai juga menyoroti pentingnya kebebasan dari rasa takut sebagai bagian dari HAM.

“Salah satu aspek penting HAM juga adalah kebebasan dari rasa takut. Dalam kasus seperti ini jelas menebarkan ketakutan dan tentu saja ancaman bagi kehidupan, sementara negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya,” ujar Pigai.

Terkait insiden di Tol Tangerang-Merak, Pigai berharap penyelidikan dilakukan secara profesional dan tuntas demi keadilan bagi korban.

"Aparat harus profesional mengusut kasus ini demi keadilan bagi korban," tegas Menteri HAM. (dru)

Baca juga:

Kronologi Bos Rental Mobil yang Meninggal Setelah Ditembak di Rest Area Tol Tangerang

#Natalius Pigai #Penembakan
Bagikan
Ditulis Oleh

Hendaru Tri Hanggoro

Berkarier sebagai jurnalis sejak 2010 dan bertungkus-lumus dengan tema budaya populer, sejarah Indonesia, serta gaya hidup. Menekuni jurnalisme naratif, in-depth, dan feature. Menjadi narasumber di beberapa seminar kesejarahan dan pelatihan jurnalistik yang diselenggarakan lembaga pemerintah dan swasta.

Berita Terkait

Indonesia
Tanggapi Usulan Menteri HAM, Pengamat: Polri Belum Perlu Buka Jabatan Strategis untuk Kalangan Sipil
Pengamat Hukum Kepolisian Edi Hasibuan menilai usulan membuka jabatan strategis nonoperasional Polri bagi kalangan sipil dalam revisi UU Polri belum menjadi kebutuhan mendesak.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Tanggapi Usulan Menteri HAM, Pengamat: Polri Belum Perlu Buka Jabatan Strategis untuk Kalangan Sipil
Indonesia
Menteri HAM Usul Sipil Bisa Menjabat di Polri, Legislator PKB: Fokus Urus HAM
Usul mengenai kemungkinan sipil menduduki jabatan tertentu di lingkungan Polri merupakan isu yang berkaitan dengan tata kelola kelembagaan.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
Menteri HAM Usul Sipil Bisa Menjabat di Polri, Legislator PKB: Fokus Urus HAM
Indonesia
Respon Usulan Menteri HAM soal Jabatan Nonoperasional Polri Diisi Sipil, Mensesneg: Semua Dilihat Kebutuhannya
Mensesneg Prasetyo Hadi merespons usulan Menteri HAM Natalius Pigai agar jabatan nonoperasional Polri dapat diisi kalangan sipil.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 06 Juni 2026
Respon Usulan Menteri HAM soal Jabatan Nonoperasional Polri Diisi Sipil, Mensesneg: Semua Dilihat Kebutuhannya
Indonesia
Revisi UU Polri, Menteri Pigai Minta Alokasi Pejabat Utama dari Sipil di Kepolisian
Membuka peluang bagi kalangan sipil profesional untuk mengisi sejumlah jabatan utama nonoperasional di lingkungan Polri.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
Revisi UU Polri, Menteri Pigai Minta Alokasi Pejabat Utama dari Sipil di Kepolisian
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: 9 WNI Ditangkap Militer Israel, Menteri HAM Pigai: Itu Salah Sendiri
Klaim bahwa Menteri HAM Natalius Pigai menyalahkan sembilan WNI yang ditangkap Israel terbukti hoaks.
Wisnu Cipto - Kamis, 28 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: 9 WNI Ditangkap Militer Israel, Menteri HAM Pigai: Itu Salah Sendiri
Indonesia
Menteri HAM RI Maksimalkan Jalur Diplomasi PBB untuk Lindungi 9 WNI yang Ditahan Israel
Menteri HAM Natalius Pigai mengecam penahanan 9 WNI oleh Israel dalam misi Global Sumud Flotilla ke Gaza. Empat di antaranya merupakan jurnalis Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 Mei 2026
Menteri HAM RI Maksimalkan Jalur Diplomasi PBB untuk Lindungi 9 WNI yang Ditahan Israel
Indonesia
Menteri HAM Natalius Pigai: Begal Tak Boleh Ditembak Mati Tanpa Proses Hukum
Menteri HAM Natalius Pigai menolak instruksi Kapolda Lampung soal tembak di tempat pelaku begal. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip HAM dan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 Mei 2026
Menteri HAM Natalius Pigai: Begal Tak Boleh Ditembak Mati Tanpa Proses Hukum
Indonesia
Menteri HAM Pigai Sebut Pers Harus Terus Hidup dan Pemerintah tak Antikritik
Media mampu mengartikulasikan kepentingan rakyat kepada pemerintah dan mengakselerasi kebijakan pemerintah ke rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Menteri HAM Pigai Sebut Pers Harus Terus Hidup dan Pemerintah tak Antikritik
Dunia
Tidak ada Korban WNI, KJRI Beberkan Kronologis Aksi Penembakan di Islamic Center of San Diego
Motif penembakan masih diselidiki, namun Kepolisian San Diego menduga insiden ini berkaitan dengan serangan kebencian terhadap komunitas Muslim.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Mei 2026
Tidak ada Korban WNI, KJRI Beberkan Kronologis Aksi Penembakan di Islamic Center of San Diego
Indonesia
Penembakan di Islamic Center San Diego Tewaskan 5 Orang, KJRI Pastikan tidak Ada Korban WNI
Islamic Center San Diego sendiri dikenal sebagai salah satu pusat komunitas Muslim terbesar dari berbagai negara yang tengah menetap di California.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Mei 2026
Penembakan di Islamic Center San Diego Tewaskan 5 Orang, KJRI Pastikan tidak Ada Korban WNI
Bagikan