Menteri Ekonomi di Kabinet Jokowi-Ma'ruf Harus Profesional dan Berintegritas

MerahPutih.com - Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun berharap menteri bidang ekonomi di kabinet periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) diisi kalangan profesional.

“Bidang ekonomi harus profesional di bidangnya, serta memiliki integritas,” kata Ubedilah di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (12/10).

Baca Juga

Istiqomah Jadi Oposisi, PKS Pinta Jokowi Pilih Menteri Ekonomi yang Mumpuni

Ubedilah berharap tim ekonomi di kabinet mendatang diisi profesional dan wajah baru. Pekerjaan rumah besar tim ekonomi Jokowi adalah memanfaatkan peluang-peluang yang muncul dari perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok.

“Kalau masih sama tidak ada gregetnya. Nanti ekonomi stagnan di angka 5,2 persen atau turun,” jelas dia.

Di sisi lain, ia lantas menyayangkan tidak adanya pelibatan KPK dalam tahap perekrutan menteri di dalam pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi.

Menurutnya, hal itu jauh berbeda dengan pola perekrutan menteri Jokowi pada tahun 2014. Jokowi, kata dia, sempat meminta KPK untuk menelisik rekam jejak para calon menteri kabinet kerja jilid I.

Baca Juga

Pengamat Sebut Menteri Ekonomi Jokowi Kurang Kompeten

"Untuk kali ini saat menyusun kabinet Jokowi tak lakukan itu. Tak ada upaya seleksi calon menteri dengan kabinet ini dengan memeriksa dari sisi tindakan koruptifnya misalnya. Itu kan tidak atau belum. Tetapi sampai saat ini tidak terlihat," ujar dia.

Ubedillah menganggap nihilnya peran KPK memberi masukan dalam penyeleksian menteri kabinet kerja jilid II ini bisa memperburuk citra pemerintahan Jokowi ke depan.

"Jika menteri yang disusun tidak ada pertimbangan tentang sikap antikorupsinya, menurut saya ini episode buruk penyusunan kabinet," kata dia.

Baca Juga

Tiga Menteri Bidang Ekonomi Layak Diganti

Menurutnya, dengan sikap Jokowi yang tidak mengeluarkan Perppu menandakan ada kepentingan besar membuat Jokowi terperangkap.

"Kalau (penolakan Perppu KPK) didukung partai, berarti dukungan partai dominan tidak keluarkan Perppu KPK. Dalam konteks itu Jokowi tersandera oleh kekuatan oligarki yang besar," tutup Ubedillah. (Knu)