Menteri BUMN: Kecepatan Jadi Aspek Penting Dalam Menilai Proposal


Menteri BUMN
MerahPutih Bisnis - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menegaskan pihaknya tidak akan meminta Jepang maupun China untuk mengajukan proposal baru terkait proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang telah ditolak Presiden.
"Kami tidak meminta Jepang dan China membuat proposal baru. Karena pada saat yang sama Kementerian BUMN sudah diminta untuk meneruskan proyek pembangunan high speed train atau medium speed train Jakarta-Bandung ini. Jadi kami yang diminta untuk melakukan assesment dan analisa dalam membangun KA cepat dan menengah ini. Dimana nantinya kami mau bangun dengan siapa, berpartner dengan siapa. Karena yang paling utama adalah pembangunan ini tidak boleh memakai dana dari pemerintah, jaminan dari pemerintah, dan tidak boleh meminta PMN dari negara," tegasnya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (4/9).
Dalam menganalisa proposal, pihaknya menekankan aspek kecepatan karena dari aspek tersebut dapat ditentukan nilai investasi proyek.
"Karena kecepatan itu akan memberikan dan menentukan nilai investasinya jadi berapa, apa cepat menjadi lebih mahal atau bagaimana. Ditambah lagi kalau ditambah dengan stasiun apakah itu akan mendapatkan pendapatan yang lebih baik dan juga mengurangi investasi atau tidak. Karena kalau banyak berhenti, kecepatannya berkurang. Nah ini yang sedang kita analisa," paparnya.
Oleh sebab itu, pihaknya meminta kedua investor itu untuk merevisi kembali proposal yang sudah disampaikannya. Karena harus ada kalkulasi secara benar mengenai kereta cepat yang mungkin speednya yang lebih rendah dari yang mereka usulkan.(rfd)
Baca Juga:
Menteri BUMN Rini Soemarno Tegaskan Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Perlu
Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tidak Efisien dari Sisi Teknis dan Ekonomi
Kereta Cepat Jakarta-Bandung Batal, Pemerintah Siapkan Kereta Menengah
Bagikan
Fredy Wansyah
Berita Terkait
Luhut Sebut Prabowo Bakal Keluarkan Keppres Selesaikan Utang Kereta Cepat Whoosh ke China

Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh

Proyek Kereta Cepat Whoosh Program Jokowi Jadi Beban, Kontrak Awal Proyek Ini Harus Disisir Ulang

PKS Dukung Menkeu Tidak Gunakan APBN Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh

Prabowo Tunjuk Dony Oskaria Jadi Plt Menteri BUMN, Gantikan Posisi Erick Thohir

Tingkatkan Volume Penumpang, Kereta Cepat Berikan Diskon Hingga Rp 50 Ribu

Kursi Menteri BUMN Kosong setelah Erick Thohir Jabat Menpora, Mensesneg: Kemungkinan Diisi Wakil Menteri

PT KCIC Tangkap Pencuri Kabel Grounding Bagian Pagar Sound Barrier Jalur Kereta Cepat

Peringati Hari Pelanggan Nasional KCIC Catat 11 Juta Orang Telah Gunakan Kereta Cepat Whoosh

Benang Layang-Layang Ganggu Whoosh, DPR Minta KCIC Lakukan Antisipasi
