Fredy Wansyah
MerahPutih Bisnis - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menegaskan pihaknya tidak akan meminta Jepang maupun China untuk mengajukan proposal baru terkait proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang telah ditolak Presiden.
"Kami tidak meminta Jepang dan China membuat proposal baru. Karena pada saat yang sama Kementerian BUMN sudah diminta untuk meneruskan proyek pembangunan high speed train atau medium speed train Jakarta-Bandung ini. Jadi kami yang diminta untuk melakukan assesment dan analisa dalam membangun KA cepat dan menengah ini. Dimana nantinya kami mau bangun dengan siapa, berpartner dengan siapa. Karena yang paling utama adalah pembangunan ini tidak boleh memakai dana dari pemerintah, jaminan dari pemerintah, dan tidak boleh meminta PMN dari negara," tegasnya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (4/9).
Dalam menganalisa proposal, pihaknya menekankan aspek kecepatan karena dari aspek tersebut dapat ditentukan nilai investasi proyek.
"Karena kecepatan itu akan memberikan dan menentukan nilai investasinya jadi berapa, apa cepat menjadi lebih mahal atau bagaimana. Ditambah lagi kalau ditambah dengan stasiun apakah itu akan mendapatkan pendapatan yang lebih baik dan juga mengurangi investasi atau tidak. Karena kalau banyak berhenti, kecepatannya berkurang. Nah ini yang sedang kita analisa," paparnya.
Oleh sebab itu, pihaknya meminta kedua investor itu untuk merevisi kembali proposal yang sudah disampaikannya. Karena harus ada kalkulasi secara benar mengenai kereta cepat yang mungkin speednya yang lebih rendah dari yang mereka usulkan.(rfd)
Baca Juga:
Menteri BUMN Rini Soemarno Tegaskan Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Perlu
Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tidak Efisien dari Sisi Teknis dan Ekonomi
Kereta Cepat Jakarta-Bandung Batal, Pemerintah Siapkan Kereta Menengah
