Menteri Agama Minta Pemerintah Arab Tingkatkan Fasilitas Mina
Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin. (MP/Teresa Ika)
MerahPutih.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, fasilitas di Mina, Arab Saudi, harus ditingkatkan sebelum penambahan kuota jemaah haji dilakukan.
"Fasilitas di Mina harus ditingkatkan kapasitas daya tampung secara signifikan," kata Lukman saat berada di Gorontalo, Jumat (13/10).
Dia mengungkapkan, kuota haji terus diupayakan agar bertambah, tapi yang perlu disadari adalah jangan terjebak pada isu penambahkan kuota semata, selama fasilitas di Mina belum dibangun dengan baik.
"Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Makkah, Madinah, dan Arafah sudah mengalami perluasan, karena memang tidak ada batasan," kata dia.
Tapi di Mina, menurut Lukman, tidak bisa diperluas karena secara agama sudah ditentukan. "Jadi satu-satunya cara untuk meningkatkan fasilitas di Mina adalah meningkatkan tenda-tenda dan toilet. Karena itu adalah dua hal yang menjadi kebutuhan mutlak bagi jemaah," kata dia.
Jika peningkatan fasilitas di Mina belum terjadi, maka menambah kuota justru bisa menimbulkan ancaman keselamatan jemaah haji Indonesia.
"Pemerintah saat ini sedang memperjuangkan agar Pemerintah Arab Saudi memprioritaskan membangun Mina menjadi lebih baik," tambah Lukman. (*)
Sumber: ANTARA
Bagikan
Berita Terkait
KPK Beberkan Alasan belum Tahan Gus Yaqut di Kasus Kuota Haji
Dikaitkan Kasus Korupsi Kuota Haji, Jokowi: Kerja Menteri Pasti dari Kebijakan Presiden
Gus Yaqut Tepis Tudingan Bos Maktour soal Pembagian Kuota Haji Khusus
DPR Ingatkan Risiko Visa Haji Ilegal, jangan Pertaruhkan Nyawa demi Berangkat Cepat
Penuhi Panggilan KPK, Gus Yaqut Jadi Saksi untuk Gus Alex di Kasus Kuota Haji
KPK Kembali Periksa Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
Mayoritas Jemaah Haji Indonesia Masuk Kategori Risiko Tinggi, DPR Desak PPIH Perketat Layanan
Menteri PPPA Senang Jumlah Petugas Haji Perempuan Makin Banyak, Tahun Ini Capai 33 Persen
KUA Dapat Tugas Baru, Jadi Ruang Konsultasi Keluarga dan Pencegahan Perceraian
Gugatan UU Haji Memanas di MK, PKB Tegaskan Kuota Tambahan Bukan Milik Pemerintah Sepihak