Muchammad Yani
MerahPutih Nasional - Yang menjadi fokus Menteri Sosial adalah Perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran di luar negeri. Hal ini merupakan pekerjaan rumah bersama. Pekerja migran tidak hanya di deportasi dan tidak sedikit menghadapi hukuman mati.
“Perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran menjadi fokus pemerintahan Presiden Jokowi-JK. Sebab, setiap warga berhak mendapatkan perlindungan Negara,” kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, kepada wartawan, Rabu (24/12).
Hari ini, sejumlah pekerja migran di deportasi pemerintah Malaysia dan diterima pemerintah Indonesia, di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, pukul 15.00 WIB.
“Pekerja migran yang di deportasi dari Malaysia, telah diterima Direktorat Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, Kementerian Sosial (Kemensos), ” tandasnya.
Para Pekerja Migran Bermasalah (PMB) yang di deportasi Malaysia itu sebanyak 475 orang dari 16 provinsi, yaitu: Jawa Timur (122 orang), Aceh (88 orang), Sumatera Utara (72 orang), Jakarta (33 orang), Jawa Barat (46 orang), NTB (23 orang), Jawa Tengah (22 orang).
Selain itu, dari Sumatera Barat (8 orang), Sulawesi Selatan (10 orang), Kepulauan Riau (11 orang), Lampung (7 orang), NTT (8 orang), Jambi (12 orang), Riau (6 orang), Kalimantan Barat (4 orang), dan Sumatera Selatan (3 orang).
“Provinsi Jawa Timur adalah paling banyak asal dari para pekerja migran, yaitu dengan 122 orang, ” ujarnya Khofifah seperti dikutip dari Kemsos.go.id.
Sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi), Kemensos memberikan kontribusi, berupa bantuan biaya pemulangan sampai dengan pemerintah provinsi atau daerah setempat, biaya sandang Rp 150.000 per orang dan biaya permakanan Rp 37.500 per hari selama di tempat penampungan.
“Dalam penanganan pekerja migran, Kemensos menjalin kerja sama dengan lintas sektor kementerian, pemda provinsi dan kabupaten atau kota,” katanya. (MP/AKU)
