Menkopolhukam: Ancaman Kedaulatan Bangsa Bersifat Multidimensi

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal TNI (Purn) Wiranto menilai, dewasa ini tantangan dan ancaman terhadap kedaulatan bangsa sifatnya sudah multidimensi. Perkembangan kejahatan terorisme global telah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, baik modus, kuantitas maupun kualitasnya.

"Ancaman dapat bersumber dari ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kejahatan terorisme global itu disinyalir mempunyai hubungan dengan terorisme di banyak negara termasuk Indonesia," ujar Wiranto dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk “Upaya Pemerintah dalam Penegakan Empat Konsensus Nasional” di Gedung Stovia, Jakarta Pusat, Rabu (17/5).

Menurut Wiranto, hal itu terungkap dari fakta adanya keterkaitan jaringan militan lokal dengan jaringan terorisme internasional.

Wairanto mengimbau seluruh rakyat Indonesia, khususnya generasi muda untuk memahami sekaligus mengaplikasikan empat konsensus dasar bangsa, yakni Pancasila, UUD 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari.

"Masyarakat juga harus memiliki wawasan kebangsaan, berkarakter, beretika moral budaya dan rasa kebangsaan yang kuat," tegasnya.

Terkait hal itu, Kemenko Polhukam yang melibatkan Kementerian di bawah koordinasi telah menyiapkan sejumlah program dalam rangka pemantapan empat konsensus dasar bangsa tersebut.

Yaitu, mendorong pembentukan Pusat Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Optimalisasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN).

Selain itu, pemerintah juga terus memantapkan program Revitalisasi Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) untuk melaksanakan tugas pembinaan bela negara, terlibat aktif dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental, terlibat aktif dalam penyusunan Perpres Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) serta pembentukan dan operasionalisasi Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan. (Pon)

Baca juga berita terkait lainnya: Bersama Tokoh Lintas Agama, Jokowi Serukan Hentikan Gesekan Antarkelompok