Menimbang Kembali Kedudukan MPR Sebagai Lembaga Tertinggi Negara

MerahPutih Politik - Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri kembali mengusulkan perubahan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara. Baginya MPR harus dikembalikan sebagai lembaga tertinggi di tanah air sehingga proses pembangunan di Tanah Air bisa berjalan.

"Menurut saya yang namanya MPR harus dikembalikan jadi lembaga tertinggi negara," kata Megawati belum lama ini.

Putri kandung Presiden Sukarno melanjutkan sejak masa reformasi hingga kini perubahan atas UUD 1945 sudah dilakukan selama empat kali. Dalam perubahan tersebut posisi MPR yang semula sebagai lembaga tertinggi negara berubah posisinya menjadi lembaga tinggi negara.

Bagi Megawati, posisi MPR sebagai lembaga tinggi negara tentu saja menghambat laju pembangunan nasional. Sebab saat masih menjadi lembaga tertinggi negara, MPR bisa mengeluarkan produk hukum, salah satunya adalah Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang merupakan pedoman dalam pembangunan nasional.

Sebaliknya pada era reformasi, posisi MPR tidak lagi berwenang mengeluarkan produk hukum yang mengikat dan wajib dijalankan oleh Presiden. Belum lagi kebijakan pembangunan antara pusat da daerah terkadang tidak seirama dan menjadi pemicu tersendatnya pembangunan nasional. Karena itu Mega ingin posisi MPR dikembalikan sebagai lembaga tertinggi di tanah air.

"Ini harus dievaluasi," sambung Megawati.

Berdasarkan data Litbang Merahputih.com bukan kali ini saja Megawati Soekarnoputri mengusulkan agar posisi MPR dijadikan sebagai lembaga tertinggi negara. Pada tanggal 18 Agustus 2015 bertepatan dengan hari konstitusi ibunda Puan Maharani memberikan pidato politik yang meminta agar posisi MPR dikembalikan fungsinya sebagai lembaga tertinggi di Indonesia.

Dalam pidato politiknya di gedung MPR RI saat itu Mega menjelaskan MPR bukan hanya dipahami sebagai organisasi gabungan antara DPR dan DPD semata. Melainkan MPR harus dipahami sebagai penjelmaan dari Pancasila khususnya sila keempat yang berbunyi Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusywaratan dan Perwakilan.

Namun kini yang terjadi pasca reformasi posisi MPR hanya sebagai lembaga tinggi negara. Bagi Megawati MPR kedudukan MPR sebagai lembaga tinggi negera dinilai janggal, terlebih dengan keterbatasan kewenangan yang kini dimiliki MPR.

Bukan hanya mengusulkan kembali menjadikan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara namun Megawati juga mengusulkan agar kembali menghidupkan GBHN sebagai pijakan sekaligus pedoman bagi pembangunan nasional.

"Saya berkeyakinan terkait dengan kewenangan untuk merumuskan dan menetapkan GBHN dapat ditegaskan bahwa Indonesia bukanlah sebagai negara liberal yang menyerahkan alokasi ekonomi pada mekanisme pasar," kata Megawati.

Masih kata Megawati sesuai dengan amanat Pancasila dan para pendiri bangsa tujuan utama dari berdirinya Indonesia adalah untuk menciptakan kesejahteraan umum dan masyarakat adil serta makmur. Untuk mewujudkan hal tersebut negara dan presiden sebagai aktor utamanya.

Dalam kaitannya dengan pembangunan nasional dirumuskan dalam GBHN oleh MPR. Rumusan tersebut berisi gagasan pembangunan semesta yang bertumpu kepada semangat gotong royong dan berorientasi penuh kepada rakyat dengan Presiden sebagai mandataris MPR. Jika rumusan ini diterima maka pembangunan nasional akan terarah sebab lembaga-lembaga lain tidak mengembangkan kebijakan-kebijakan sendiri.

"Sebab fungsi negara adalah memberikan jaminan sosial, sehingga tidak ada lagi rakyat Indonesia yang kelaparan," demikian Ketua Umum PDI Perjuangan itu. 

BACA JUGA: 

1. Pimpinan MPR Soroti Potensi Sengketa di Kawasan Perbatasan
2. Hanya Dua Anggota Dewan ini yang Sering Datang ke Perpustakaan MPR RI
3. Tak Satupun Anggota MPR, DPR dan DPD RI Berkunjung ke Perpustakaan MPR RI
4. 10 Tahun Absen, Megawati Soekarnoputri Hadir di Upacara Peringatan HUT RI
5. Kisah Bung Karno Difitnah Jadi Pengikut Nabi Palsu