Menengok Pelacuran Zaman Kolonial Belanda

Fredy WansyahFredy Wansyah - Rabu, 29 April 2015
 Menengok Pelacuran Zaman Kolonial Belanda

Ilustrasi Pelacuran (MerahPutih/Alfi Rahmadhani)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan - Kini makin marak terkuaknya pelacuran, khususnya di kota metropolitan Jakarta. Misalnya saja, kasus pelacuran online dan kos-kosan, belum lagi pelacuran yang masih saja kini belum terdeteksi. Ternyata prostitusi sudah ada sejak masa kolonial Belanda. Bagaimanakah pelacuran di zaman tersebut?

Praktik-praktik prostitusi sudah ada sejak masa awal penjajahan Belanda, karenakan jumlah perempuan Eropa dan Cina di Batavia lebih sedikit dibandingkan jumlah prianya saat itu. Bahkan, sejak masa J.P. Coen pun telah marak pelacuran. Namun secara tegas ia tidak setuju dengan tindakan para pelacuran tersebut. Di zamannya itu, JP Coen pernah menghukum putri angkatnya, Sarah, yang saat itu ketahuan bermesraan dengan perwira VOC di kediamannya.

Alhasil, saking kesalnya dan ingin memberantas tindakan asusila tersebut, sang perwira yang berbadan tegap itu dihukum pancung. Sedangkan putri angkatnya didera dengan badan setengah telanjang. Ia tegas menolak prostitusi, namun usai ia lepas kekuasaan, para penggantinya tak bisa membendung pelacuran tersebut. Ini merupakan masalah klasik yang dihadapi Batavia seiring dengan perkembangan kota Batavia ini.

Awal pelacuran di Jakarta di Macao Po (abad XVII). Tempat ini sangatlah berkembang, bahkan orang membilangnya sakit sipilis atau sakit mangga. Dalam perkembangan selanjutnya, kompleks pelacuran Gang Mangga tersaingi oleh rumah-rumah bordil yang didirikan oleh orang Cina yang disebut soehian. Kompleks pelacuran semacam ini kemudian dengan cepat menyebar ke seluruh Jakarta.

Berdasarkan tulisan yang dikutip dari serbasejarah.blogspot.com, karena tempat tersebut sering terjadi keributan, pada awal abad XX soehian-soehian di sekitar Gang Mangga kemudian ditutup oleh pemerintah Belanda. Pemicu ditutupnya soehian adalah peristiwa terbunuhnya pelacur Indo yang tinggal di Kwitang bernama Fientje de Ferick pada tahun 1919 di soehian Petamburan.

Namun pelacur-pelacur tersebut bukannya kapok malah makin berkeliaran. Buktinya saja mereka para pelacur tersebut berganti wilayah ke komplek pelacuran di geng Hauber (Petojo) dan Kaligot (Sawah Besar). Di awal tahun 1970 an gang Hauber masih dihuni oleh para pelacur. Singkatnya, praktik pelacuran berkembang makin pesat di masa kolonial Belanda.


Perbandingan Perempuan dan Pria
Pada tahun 1930, misalnya, perbandingan jumlah perempuan tiap 1000 pria di Hindia Belanda adalah sebagai berikut: Eropa, 1.000:884, Cina, 1.000:646, dan Arab, 1.000:841. Selain itu, kondisi perekonomian yang stagnan dan cenderung memburuk pada dasawarsa 1930-an ketika terjadi krisis ekonomi turut pula memengaruhi seorang perempuan dalam menentukan keputusan untuk terjun ke dunia pelacuran.

Kemiskinan merupakan kondisi tak terpisahkan dari sejarah bangsa Indonesia selama masa penjajahan. Sebagaimana diketahui, memasuki dasawarsa 1930-an, kekuasaan Belanda di Indonesia—dan hampir semua negara di dunia—mulai mengalami tekanan ekonomi, terlebih saat krisis ekonomi melanda dengan dahsyatnya pada tahun 1930. Keberhasilan ekonomi yang dinikmati oleh pemerintah kolonial Belanda berakhir karena depresi ekonomi tahun 1930 itu.

Depresi ekonomi yang mulai terasa pada pertengahan tahun 1920-an di antaranya disebabkan oleh jatuhnya harga-harga komoditi internasional seperti gula dan kopi, sehingga berdampak pada menurunnya aktivitas ekspor dan impor yang pada akhirnya juga berpengaruh pada berkurangnya kesempatan kerja. Berkurangnya kesempatan kerja secara otomatis meningkatkan jumlah pengangguran. Sebenarnya, kerugian yang diderita oleh Jakarta tidak begitu besar, tidak separah apa yang dialami oleh Surabaya, karena Jakarta tidak terlalu terlibat dalam industri gula.

Meskipun krisis ekonomi masih melanda di tahun 1930-an, perlu digarisbawahi bahwa selama dasawarsa 1930-an sebenarnya ada perkembangan industri di Jakarta dengan indikasi meningkatnya jumlah pabrik yang beroperasi di Jakarta. Namun sayang, meningkatnya perkembangan industri tersebut hanya mampu menyerap 19% tenaga kerja dari seluruh angkatan kerja yang ada di Jakarta saat itu, di mana 13% dari tenaga yang terserap adalah orang pribumi. Tenaga kerja selebihnya yang tidak terserap di pabrik/industri bekerja di bidang transportasi (kapal, trem, dan kereta api).

Walaupun demikian, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan dengan lapangan pekerjaan yang ada dan menurunnya jumlah impor barang-barang dari luar negeri mengakibatkan pengangguran semakin meningkat. Dari kondisi itulah kemudian muncul suatu gejala menarik yang dapat dilihat di sektor informal yang berkembang cukup menyolok pada masa itu, yaitu meluasnya penjaja jasa, khususnya jasa layanan seksual. (aku)

Baca Juga:

Macao Po, Tempat Pelacuran Pertama di Jakarta

Ahok Bakal Pasang Plang Orang Suci Dilarang Masuk Lokasi Legal Prostitusi

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ditawari Jasa Prostitusi "Online"

Legalisasi Prostitusi di Jakarta Cuma Bualan Ahok

#DKI Jakarta #Bisnis Prostitusi #Lokalisasi Pelacuran
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Jakarta Hadapi Kekeringan, DPRD Minta Dinkes Sediakan Air Minum Gratis
Dinkes DKI Jakarta disarankan bekerja sama dengan dinas dan badan usaha milik daerah (BUMD) terkait untuk menyediakan titik-titik pembagian air minum gratis.
Dwi Astarini - Selasa, 15 September 2026
Jakarta Hadapi Kekeringan, DPRD Minta Dinkes Sediakan Air Minum Gratis
Indonesia
BPBD DKI Ingatkan Potensi Kekeringan, Warga Diminta Hemat Air
Wilayah yang masuk kategori Awas meliputi Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, serta Kabupaten Kepulauan Seribu.
Dwi Astarini - Senin, 14 September 2026
BPBD DKI Ingatkan Potensi Kekeringan, Warga Diminta Hemat Air
Indonesia
Dukcapil DKI Padankan Data WNI dengan Imigrasi di Jakarta
Dukcapil juga memverifikasi alamat tempat tinggal WNA serta memantau perubahan status kependudukan.
Dwi Astarini - Jumat, 11 September 2026
Dukcapil DKI Padankan Data WNI dengan Imigrasi di Jakarta
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
Pemprov DKI Buka 3 Tahap Uji Coba LRT Jakarta Rute Kelapa Gading-Manggarai
Uji coba diperlukan untuk mengetahui kekurangan layanan sebelum LRT Jakarta dioperasikan secara lebih luas.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Pemprov DKI Buka 3 Tahap Uji Coba LRT Jakarta Rute Kelapa Gading-Manggarai
Indonesia
Dalam 5 Tahun Seluruh Kabel di Jakarta Ditanam di Bawah Tanah
Bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta mengubah wajah kota agar lebih rapi, aman, dan nyaman bagi warga.
Yusuf Abdillah - Kamis, 10 September 2026
Dalam 5 Tahun Seluruh Kabel di Jakarta Ditanam di Bawah Tanah
Indonesia
Pemprov DKI Jamin Mahasiswa Terimbas Desil masih Tetap Kuliah
Ada 147 mahasiswa penerima KJMU yang mengeluhkan pemutakhiran desil.
Dwi Astarini - Rabu, 09 September 2026
Pemprov DKI Jamin Mahasiswa Terimbas Desil masih Tetap Kuliah
Indonesia
Kronologi Pria Diduga Bunuh Diri di GBK, Sempat Kirim Sinyal SOS ke Temannya
Rekan korban menerima sinyal 'SOS' itu melalui fitur jam di salah satu aplikasi.
Dwi Astarini - Rabu, 09 September 2026
Kronologi Pria Diduga Bunuh Diri di GBK, Sempat Kirim Sinyal SOS ke Temannya
Indonesia
Pramono Akui Sejumlah Wilayah Jakarta Alami Kekeringan, tapi sudah Teratasi
Masih bisa diatasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI karena ketersediaan air masih mencukupi.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Pramono Akui Sejumlah Wilayah Jakarta Alami Kekeringan, tapi sudah Teratasi
Indonesia
DPRD DKI Usulkan Penaikan Tarif Masuk Ragunan hingga Rp 10 Ribu
Pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Taman Margasatwa Ragunan memerlukan penyesuaian tarif.
Dwi Astarini - Jumat, 04 September 2026
DPRD DKI Usulkan Penaikan Tarif Masuk Ragunan hingga Rp 10 Ribu
Bagikan