Mendagri Tak Punya Wewenang Potong Jumlah TGUPP

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 27 Desember 2017
Mendagri Tak Punya Wewenang Potong Jumlah TGUPP

Mendagri Tjahjo Kumolo (kanan). (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tak melarang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membuat tim sukses atau Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Menurut Tjahjo, pihaknya tak mempunyai hak untuk memotong jumlah anggota tersebut. Hanya saja, kata Tjahjo, yang menjadi sorotan Kemendagri adalah besaran anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menggaji TGUPP.

"Pak Gubernur bentuk tim sukses atau tim apapun mau jumlahnya satu, seratus, seribu silahkan. Bahwa Kemendagri tidak punya kewenangan memotong jumlah," ujar Tjahjo di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (27/12).

Namun, Tjahjo menyarankan Anies agar anggaran untuk TGUPP diarahkan melalui pos-pos Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai bidang keahliannya.

"Mau pake istilah dana gubernur bisa, pakai dana Bappeda bisa. Misal saya gubernur punya menarik orang 100. 'Kan enggak mungkin 100 bidang humas, gak mungkin. Membidangi semua keahlian. Itu yang melekat dengan SKPD," ujarnya.

Tjahjo mengaku, sebelum menghadiri Musrenbang RPJMD DKI, dia telah menemui jajaran Pemprov DKI terkait polemik TGUPP. Ia menjelaskan, hanya mengevaluasi anggaran dana dalam APBD 2018 anggaran untuk TGUPP mencapai Rp 28,9 miliar.

"Hanya dari Kemendagri meminta pak gubernur dan pak sekda alokasi anggaran itu," tandasnya.

Sementara itu, Tjahjo menyebut bahwa pihaknya mengevaluasi APBD 2018 berlandaskan undang-undang untuk menghindarkan potensi penyimpangan penganggaran keuangan. (Asp)

#APBD DKI #Gubernur DKI Jakarta #Anies Baswedan #Menteri Dalam Negeri #Tjahjo Kumolo
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pengurangan Dana Bagi Hasil untuk Jakarta Berlanjut hingga 2027
Pemprov DKI dan DPRD Jakarta tetap optimistis hal tersebut tak mengganggu layanan kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 19 Mei 2026
Pengurangan Dana Bagi Hasil untuk Jakarta Berlanjut hingga 2027
Indonesia
Pramono Ungkap RW Kumuh di Jakarta Turun 52 Persen, Tapi Masih Tersisa 211 Titik
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap jumlah RW kumuh di Jakarta turun 52,58% sejak 2017. Masih ada 211 RW kumuh yang jadi fokus penanganan Pemprov DKI.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Mei 2026
Pramono Ungkap RW Kumuh di Jakarta Turun 52 Persen, Tapi Masih Tersisa 211 Titik
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
Gratiskan 103 Sekolah Swasta, Jakarta Ambil Duit APBD Rp 253 Miliar
Program ini mencakup jenjang SD, SMP, SMA/SMK, hingga SLB yang tersebar di lima wilayah kota administrasi Jakarta.
Wisnu Cipto - Senin, 27 April 2026
Gratiskan 103 Sekolah Swasta, Jakarta Ambil Duit APBD Rp 253 Miliar
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,1 persen.
Dwi Astarini - Sabtu, 18 April 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Indonesia
Marak Kepala Daerah Terjaring OTT KPK, Mendagri: Yang Milih Siapa?
Mantan Kapolri itu menilai pilkada langsung belum tentu menjamin terpilihnya sosok pemimpin yang memiliki kualitas baik dan integritas tinggi.
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Marak Kepala Daerah Terjaring OTT KPK, Mendagri: Yang Milih Siapa?
Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Pembersihan Masal Ikan Sapu-sapu, Bukan Hanya di Jakarta Pusat
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo menginstruksikan jajaran untuk melakukan pembersihan ikan sapu-sapu di seluruh wilayah Ibu Kota.
Frengky Aruan - Minggu, 12 April 2026
Gubernur Pramono Serukan Pembersihan Masal Ikan Sapu-sapu, Bukan Hanya di Jakarta Pusat
Indonesia
ASN Jakarta Pakai Mobil Dinas ke Puncak, Pramono Anung: Sudah Ditegur
ASN DKI Jakarta kedapatan menggunakan mobil dinas di Puncak Bogor. Pramono Anung menegaskan tidak ada toleransi, BPAD beri teguran dan lakukan evaluasi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 April 2026
ASN Jakarta Pakai Mobil Dinas ke Puncak, Pramono Anung: Sudah Ditegur
Indonesia
ASN Tak Bisa Lagi 'Menghilang' saat WFH, Mendagri: HP Harus Aktif dan Terpantau Geolocation
Mendagri Tito Karnavian resmi teken aturan WFH terbaru bagi ASN. Wajibkan aktivasi geolocation ponsel agar lokasi terpantau real-time.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 April 2026
ASN Tak Bisa Lagi 'Menghilang' saat WFH, Mendagri: HP Harus Aktif dan Terpantau Geolocation
Indonesia
Gubernur Pramono Dukung Rencana Presiden Prabowo Bangun Hunian Layak bagi Warga Bantaran Rel di Senen
Menurut Pramono, keberadaan warga yang tinggal di fasilitas umum, termasuk di pinggir rel maupun tempat pemakaman umum (TPU), menjadi persoalan lama di Jakarta.
Frengky Aruan - Sabtu, 28 Maret 2026
Gubernur Pramono Dukung Rencana Presiden Prabowo Bangun Hunian Layak bagi Warga Bantaran Rel di Senen
Bagikan