Mendagri Persilahkan Madura Jadi Provinsi

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Senin, 09 November 2015
Mendagri Persilahkan Madura Jadi Provinsi

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberi pemaparan saat mengunjungi sekolah IPDN Regional Sulawesi Selatan di Pallangga Gowa, Sulawesi Selatan, Kamis (5/3). (Foto: ANTARA FOTO/Yusran Uccang)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Peristiwa - Sejumlah tokoh di Pulau Madura menginginkan wilayahnya menjadi sebuah provinsi. Wacana tersebut mendapat banyak dukungan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, salah satunya.

Seperti diberitakan situs resmi Kementerian Dalam Negeri, Mahfud MD mengungkapkan ada potensi di Madura sehingga bisa dikembangkan menjadi sebuah provinsi. Namun harus dilakukan studi kelayakan dan penambahan satu pemerintahan terlebih dahulu.

Menanggapi wacana ini, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mempersilahkan Madura untuk bisa mandiri menjadi provinsi. Namun semua persyaratan harus bisa terpenuhi.

"Rapat akbar saya hadir. Memang tokoh-tokoh masyarakat kumpul mulai Pak Mahfud MD sampai mantan Kastaf (kepala staf angkatan). Saat itu saya inginkan bahwa Jatim satu kesatuan termasuk di dalamnya Madura. Kalau memang Madura inginkan ajukan pemikiran otonomi baru, persyaratan harus terpenuhi,” kata Tjahjo, Senin (9/11).

Tjahjo juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan menyetujui wacana pemekaran daerah tersebut jika bertujuan untuk menyejahterakan rakyat.

 

BACA JUGA:

  1. Hamdan Zoelva Pimpin Korps Adhyaksa?
  2. Rita Widyasari Paling Diunggulkan Pimpin Kabupaten Kukar
  3. Kepala Daerah Minta Naik Gaji, Ini Kata Mendagri
  4. Bandara Ngurah Rai Kembali Beroperasi
  5. Warga Bukit Duri Tak Lagi Dapat Berkah Banjir Ciliwung
#Provinsi Madura #Madura #Tjahjo Kumolo #Mendagri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Masyarakat Berpenghasilan Rendah bakal Dibebaskan BPHTB dan IMB
Sekitar 30 juta keluarga belum memiliki rumah atau masih tinggal di hunian yang tidak layak.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
Masyarakat Berpenghasilan Rendah bakal Dibebaskan BPHTB dan IMB
Indonesia
Mendagri Tito Desak Daerah Segera Gunakan Dana Rp 1,24 Triliun untuk Atasi Karhutla
Dukungan anggaran dari pemerintah pusat tidak boleh berhenti pada penyaluran dana, tetapi harus segera diwujudkan dalam langkah operasional di lapangan.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Mendagri Tito Desak Daerah Segera Gunakan Dana Rp 1,24 Triliun untuk Atasi Karhutla
Indonesia
Mendagri Perintahkan Operasi Pasar Jelang Akhir Tahun Buat Kendalikan Harga
Selain operasi pasar, Mendagri mendorong penyaluran bantuan sosial tunai, bantuan non tunai, serta bantuan pangan untuk menjaga daya beli masyarakat
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Oktober 2026
Mendagri Perintahkan Operasi Pasar Jelang Akhir Tahun Buat Kendalikan Harga
Indonesia
821 Ribu Rumah di Jakarta Tak Layak Huni, Tito Karnavian Singgung Anggaran DKI
Tito Karnavian meminta Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran bedah rumah. BPS mencatat 821.840 rumah di Jakarta tidak layak huni pada 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Oktober 2026
821 Ribu Rumah di Jakarta Tak Layak Huni, Tito Karnavian Singgung Anggaran DKI
Indonesia
Pemerintah Pastikan Transfer ke Daerah Rp 18,9 Triliun Buat Gaji PPPK
Kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah juga mendorong pemerintah daerah menjaga porsi belanja pegawai agar tidak terlalu mendominasi APBD.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 19 September 2026
Pemerintah Pastikan Transfer ke Daerah Rp 18,9 Triliun Buat Gaji PPPK
ShowBiz
Lorjhu’ Padukan Kejhung Madura dan Groovy Rock dalam Single 'Kejhung Sanolap'
Lorjhu’ memperkenalkan 'Kejhung Sanolap', single yang memadukan kesenian kejhung Madura dengan distorsi rock, kendang, drum, dan nuansa Saronen.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 20 Agustus 2026
Lorjhu’ Padukan Kejhung Madura dan Groovy Rock dalam Single 'Kejhung Sanolap'
Indonesia
Mendagri Janji Tidak Ada PPPK Yang Dirumahkan, 3 Skema Anggaran Disiapkan
Khusus terkait tenaga pendidik dan guru, pemerintah pusat dapat mengambil langkah untuk menangani persoalan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026
Mendagri Janji Tidak Ada PPPK Yang Dirumahkan, 3 Skema Anggaran Disiapkan
Indonesia
Syarat Mendagri Jika Daerah Ingin Dapat Dana Buat Bayar Pegawai
Pemerintah akan memeriksa apakah daerah tersebut masih memiliki hak atas Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan oleh Kementerian Keuangan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 Agustus 2026
Syarat Mendagri Jika Daerah Ingin Dapat Dana Buat Bayar Pegawai
Indonesia
5 Penumpang Tewas, Menko AHY Kejar Investigasi Kebakaran KM Mutiara Sentosa
Kebakaran KM Mutiara Sentosa di perairan utara Madura menewaskan 5 orang, 225 selamat, dan 41 masih dicari. Menko AHY tegaskan investigasi KNKT segera dilakukan.
Wisnu Cipto - Senin, 03 Agustus 2026
5 Penumpang Tewas, Menko AHY Kejar Investigasi Kebakaran KM Mutiara Sentosa
Berita Foto
Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia
Mendagri, Tito Karnavian, Mendes PDT, Yandri Susanto dan Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy mengikuti Rapat dengan Baleg DPR di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 09 Juli 2026
Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia
Bagikan