Mendagri: Panwaslu yang Alami Kecelakaan Pemilu Merupakan Pejuang Demokrasi

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Minggu, 21 April 2019
Mendagri: Panwaslu yang Alami Kecelakaan Pemilu Merupakan Pejuang Demokrasi

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyampaikan rasa duka cita dan apresiasi kepada Pengawas Pemilu yang mengalami sakit, tindak kekerasan, kecelakaan, hingga meninggal dunia di beberapa wilayah Indonesia.

"Kami turut mendoakan petugas Pengawas Pemilu yang sakit, mengalami tindak kekerasan dan kecelakaan segera sembuh dan pulih seperti sedia kala, dan yang meninggal dunia semoga diterima amal baktinya dan diberi tempat yang mulia di hadapan Allah Yang Maha Kuasa," ujar Tjahjo di Jakarta, Minggu (21/4)

Tjahjo mengakui, pekerjaan sebagai pengawas Pemilu sangat berat, berisiko tinggi, dan menguras tenaga. Oleh karena itu, ia memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran pengawas Pemilu. "Kami tahu ini merupakan pekerjaan yang tak mudah," kata Tjahjo.

Ilustrasi pemilu. (Foto: Ist)
Ilustrasi pemilu. (Foto: Ist)

Berdasarkan laporan Pengawas Pemilu yang mengalami sakit dan menjalani rawat inap berjumlah 85 orang tersebar di 21 Provinsi dan 43 Kabupaten/Kota. Sedangkan yang jalani rawat jalan berjumlah 137 orang tersebar di 20 Provinsi dan 52 Kabupaten/Kota.

Kemudian petugas Pengawas Pemilu yang mengalami tindak kekerasan berjumlah 15 orang yang tersebar di 11 Provinsi dan 14 Kabupaten/Kota. Dan jajaran Pengawas Pemilu yang mengalami kecelakaan pada saat bertugas berjumlah 74 orang yang tersebar di 20 Provinsi dan 47 Kabupaten/Kota.

"Data untuk Pengawas Pemilu yang meninggal dunia berjumlah 14 orang yang tersebar di 5 Provinsi dan 11 Kabupaten/Kota," tuturnya.

Menurut Tjahjo, tugas yang diemban Pengawas Pemilu sangat penting dalam mengawal kualitas penyelenggaraan pemilu dengan rela berkorban dan bekerja tanpa lelah karena kecintaannya pada bangsa dan negara.

Kata Tjahjo, Pengawas Pemilu, baik yang mengalami sakit, tindak kekerasan, kecelakaan dalam tugas, hingga meninggal dunia merupakan pejuang demokrasi.

"Khusus untuk jajaran Pengawas Pemilu yang meninggal dunia adalah para pahlawan bangsa dan negara bertugas dengan semangat dan jiwa cinta tanah air, rela berkorban bagi tegaknya demokrasi semoga Amal baktinya akan diberikan Surga terbaik disisi Allah SWT Tuhan Yang Kuasa," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga: Bawaslu Diminta Awasi Acara Jalan Sehat Relawan Roemah Djoeang

#Mendagri #Tjahjo Kumolo #Panwaslu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Masyarakat Berpenghasilan Rendah bakal Dibebaskan BPHTB dan IMB
Sekitar 30 juta keluarga belum memiliki rumah atau masih tinggal di hunian yang tidak layak.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
Masyarakat Berpenghasilan Rendah bakal Dibebaskan BPHTB dan IMB
Indonesia
Mendagri Tito Desak Daerah Segera Gunakan Dana Rp 1,24 Triliun untuk Atasi Karhutla
Dukungan anggaran dari pemerintah pusat tidak boleh berhenti pada penyaluran dana, tetapi harus segera diwujudkan dalam langkah operasional di lapangan.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Mendagri Tito Desak Daerah Segera Gunakan Dana Rp 1,24 Triliun untuk Atasi Karhutla
Indonesia
Mendagri Perintahkan Operasi Pasar Jelang Akhir Tahun Buat Kendalikan Harga
Selain operasi pasar, Mendagri mendorong penyaluran bantuan sosial tunai, bantuan non tunai, serta bantuan pangan untuk menjaga daya beli masyarakat
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Oktober 2026
Mendagri Perintahkan Operasi Pasar Jelang Akhir Tahun Buat Kendalikan Harga
Indonesia
821 Ribu Rumah di Jakarta Tak Layak Huni, Tito Karnavian Singgung Anggaran DKI
Tito Karnavian meminta Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran bedah rumah. BPS mencatat 821.840 rumah di Jakarta tidak layak huni pada 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Oktober 2026
821 Ribu Rumah di Jakarta Tak Layak Huni, Tito Karnavian Singgung Anggaran DKI
Indonesia
Pemerintah Pastikan Transfer ke Daerah Rp 18,9 Triliun Buat Gaji PPPK
Kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah juga mendorong pemerintah daerah menjaga porsi belanja pegawai agar tidak terlalu mendominasi APBD.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 19 September 2026
Pemerintah Pastikan Transfer ke Daerah Rp 18,9 Triliun Buat Gaji PPPK
Indonesia
Mendagri Janji Tidak Ada PPPK Yang Dirumahkan, 3 Skema Anggaran Disiapkan
Khusus terkait tenaga pendidik dan guru, pemerintah pusat dapat mengambil langkah untuk menangani persoalan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026
Mendagri Janji Tidak Ada PPPK Yang Dirumahkan, 3 Skema Anggaran Disiapkan
Indonesia
Syarat Mendagri Jika Daerah Ingin Dapat Dana Buat Bayar Pegawai
Pemerintah akan memeriksa apakah daerah tersebut masih memiliki hak atas Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan oleh Kementerian Keuangan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 Agustus 2026
Syarat Mendagri Jika Daerah Ingin Dapat Dana Buat Bayar Pegawai
Berita Foto
Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia
Mendagri, Tito Karnavian, Mendes PDT, Yandri Susanto dan Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy mengikuti Rapat dengan Baleg DPR di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 09 Juli 2026
Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia
Indonesia
Daerah Terdampak Bencana Sumatra Dapat Tambahan TKD
Tambahan dana tersebut terdiri atas Rp 1,65 triliun untuk Aceh; Rp 6,35 triliun untuk Sumatra Utara; dan Rp 2,63 triliun untuk Sumatra Barat.
Dwi Astarini - Selasa, 26 Mei 2026
Daerah Terdampak Bencana Sumatra Dapat Tambahan TKD
Indonesia
Kepala Daerah Diperintahkan Antisipasi Gejolak Ekonomi Akibat Geopolitik Global
Mendagri memaparkan bahwa sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi bulanan tertinggi pada periode ini.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 18 Mei 2026
Kepala Daerah Diperintahkan Antisipasi Gejolak Ekonomi Akibat Geopolitik Global
Bagikan