Mendagri Minta Daerah Patungan Dana MBG, Walkot Solo Teguh: Aturan Harus Jelas Agar Tak Bikin Gaduh

MerahPutih.com - Wali Kota Solo Teguh Prakosa buka suara terkait permintaan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar pemerintah daerah (pemda) ikut bergotong royong mengalokasikan APBD dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Teguh sebelum itu dilakukan pemerintah pusat harus membuat aturan yang jelas agar tidak menimbulkan kegaduhan di tingkat daerah.

“Soal itu (pemda patungan dana MBG), pemerintah pusat harus membuat aturan yang jelas agar tidak menimbulkan kegaduhan di tingkat daerah,” kata Teguh, Selasa (21/1).

Dikatakannya, mengenai dana untuk MBG biasanya daerah menganggarkan tahun sebelumnya. Artinya, tidak bisa begitu saja.

“Penyusunan APBD dilakukan pada tahun sebelumnya. Itu yang seharusnya diketahui pusat,” kata dia

Baca juga:

Legislator PKS Sebut MBG Bisa Pakai Dana Zakat, Asal...

Lebih lanjut, dia mengatakan untuk anggaran MBG dari Pemkot Solo menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Untuk mencairkan BTT juga ada petunjuk.

Teguh mengatakan program MBG berjalan tidak dengan sederhana. Gotong royong yang dimaksud Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, apakah APBD diminta membantu anggaran Rp10.000 atau membantu untuk tenaga atau sumber daya manusia (SDM) untuk program makan bergizi gratis.

“Juklak dan juknis belum ada. Jangan hanya melempar wacana biar ribut dulu di daerah, itu tidak baik,” ucap dia.

Dia menambahkan dalam aturan Juklak dan juknis harus jelas pemda membantu berapa persen, apakah 10 persen atau 20 persen.

“Jadi bisa disesuaikan kemampuan APBD daerah masing-masing,” tandasnya.

Baca juga:

Legislator Tegaskan MBG untuk Semua Golongan, Termasuk Pelajar non-Muslim

Diberitakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) ikut menyumbang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 5 triliun.

Saat ini, tercatat sudah ada Rp 2,3 triliun yang terkumpul dari APBD. Kemendagri menargetkan bisa mencapai kurang lebih Rp 5 triliun, terdiri dari Rp 2,3 triliun APBD kabupaten, dan Rp 2,5 triliun dari APBD provinsi.

Tito menyebutkan, seluruh Pemda antusias mendukung program MBG, sebab bisa berdampak positif kepada pertumbuhan ekonomi di daerah karena hasil peternak dan petani ada yang menyerap.

"Saya sudah melakukan zoom meeting dengan seluruh sekda-sekda sebagian sudah mengalokasikan anggaran di APBD-nya dan untuk tahun 2025 ini lebih kurang kontribusi daerah yang mau menyumbang bukan menyumbang, maksudnya mau ikut berpartisipasi, itu lebih kurang Rp 2,3 triliun," ungkapnya kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (17/1). (Ismail/Jawa Tengah)