Noer Ardiansjah
MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta pemerintah daerah (pemda) untuk memperketat dan mengevaluasi perizinan yang diberikan terutama di lahan gambut.
"Perencanaan jangan asal, itu lahan gambut jangan seenaknya saja diberikan perizinannya. Ini harusnya KPK tidak diam saja, mudah-mudahan segera setelah menyelesaikan persoalan di tambang bisa ke persoalan di gambut," kata Tjahjo Kumolo dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 2017 di Jakarta, Kamis (3/8).
Selain meminta pemda melakukan evaluasi, Tjahjo juga mengingatkan aparat di daerah agar tidak melakukan penyimpangan, khususnya terkait restorasi gambut.
"Jangan sampai apa yang dikerjakan tidak bermanfaat bagi masyarakat dan daerah," kata dia.
Sebelumnya saat memberikan arahan pada puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup 2017 yang digelar di Manggala Wanabakti, Rabu (2/8), Presiden Joko Widodo memerintahkan penghentian penyalahgunaan izin pengelolaan hutan.
"Corrective action itu dilakukan pertama untuk perizinan, ini betul-betul harus diurus. Jangan asal orang datang diberi (izin), orang datang diberi (izin), sudah itu stop, saya ingatkan itu stop. Ini semua (yang hadir) teman-teman saya semua, tapi kalau sudah diingatkan untuk stop, ya harus hati-hati," kata Presiden.
Mendagri memberikan paparan pada hari ke-2 pelaksanaan Rakernas KLHK 2017 bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo yang langsung dimoderatori Oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. (*)
Sumber: ANTARA
