Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - MENTERI Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq menyebut Provinsi DKI Jakarta masih masuk kategori kota kotor. "DKJ sampai hari ini statusnya masih dalam status kota kotor. Kota kotor untuk keenam wilayah administrasinya, baik itu di Jakarta Pusat sampai di Jakarta Kepulauan, semuanya masuk dalam kategori kota kotor," tegas Menteri Hanif kepada wartawan, Rabu (11/3).
Hanif mengungkaplan, sampai hari ini, hampir seluruh pasar di wilayah Jakarta telah dijatuhi sanksi administrasi pemerintah untuk menyelesaikan sampahnya sendiri. "Sebagaimana disampaikan bahwa sampah dari kawasan ini jumlahnya hampir 1.000 ton per hari. Ini jumlah yang sangat besar, termasuk dari pasar-pasar rakyat ini," tuturnya.
Hanif juga menegaskan ia bersama Gubernur Pramono Anung akan memperketat pengawasan pengelolaan sampah di Jakarta. Pihaknya akan melakukan akselerasi perubahan karakter penanganan sampah, karena kondisi Bantargebang sudah sudah tidak memungkinkan. "Jadi kami akan awasi terus, perketat kondisi Jakarta ini. Kami akan masuk ke semua kotanya, ada lima kota terutama yang di daratan ini yang akan terus kami pantau bersama-sama Bapak Gubernur," terangnya.
Langkah awal, lanjut Hanif, pemerintah tengah berupaya untuk menanamkan Gerakan Nasional Membersihkan Pasar Nusantara (Gernas Mapan) dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Satgas Bhayangkara Jakarta Asri (Bang Jasri) oleh Polda Metro Jaya. "Pasar sebagai simpul budaya tentu dimaknai tempat berbagai macam karakter berkumpul. Jadi bersihnya pasar rakyat seharusnya mencerminkan bersihnya budaya di masyarakatnya," tuturnya.
Baca juga:
Menteri LH Sebut Longsor Bantargebang Jadi Bukti Kegagalan Sistem Pengelolaan Sampah di Jakarta
Hanif menyebut seluruh gerakan ini telah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memulai Gerakan Indonesia ASRI (aman, sehat, resik, dan indah) menciptakan lingkungan masyarakat yang bersih. "Secara simultan, kami akan terus melakukan pengawasan terkait penanganan sampah di kawasan kawasan. Secara simultan kami juga akan mendorong terus wali kota di Jakarta tentu agar segera memulai pilah sampah," tuturnya.
"Sehebat apa pun teknologi yang digunakan, secanggih apa pun metodologi yang didebatkan, sejatinya penanganan sampah hanya bisa dimulai setelah dilakukan pemilahan. Tanpa pemilahan, biaya penanganannya cukup sangat tinggi," sambungnya.(Asp)
Baca juga:
Bantargebang Longsor, WALHI Soroti Kegagalan Kementerian LH dan Pemprov DKI Kelola Sampah
