Menangi Pemilu, Airlangga Minta Kader Jadi Key Opinion Leader

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Desember 2021
Menangi Pemilu, Airlangga Minta Kader Jadi Key Opinion Leader

Partai Golkar. (Foto: DPP Golkar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Golkar menggelar Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) Partai Golkar dan Peluncuran Buku Airlangga Hartarto; Kerja untuk Indonesia.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto meyakini, seluruh elemen kader Partai Golkar bersatu untuk memenangi Pemilu 2024.

Baca Juga:

Golkar Mulai Susun Strategi Menangkan Airlangga di Pilpres 2024, Ganjar Dibidik Cawapres

"Sesuai dengan apa yang diluncurkan saat ulang tahun Golkar beberapa waktu lalu, kalau bersatu maka pasti kita akan menang,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (20/12).

Acara Rakornas MPO dan peluncuran buku yang dikemas dengan Pergelaran Budaya Gamelan Ketoprak Wanitombok dari Solo, Jawa Tengah, ini dihadiri para sesepuh Partai Golkar di antaranya HM Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie, Akbar Tanjung, dan Agung Laksono.

Airlangga Hartarto menyebutkan bentuk kekompakan dan kesolidan partai ditandai dengan hadirnya para “Dewa Partai Golkar” di acara tersebut.

"Tadi kita lihat ada Pak Aburizal Bakrie (ARB), Pak Jusuf Kalla, Pak Akbar Tandjung, dan Pak Agung Laksono tentunya adalah ketum Partai Golkar dalam 20 tahun terakhir. Kalau kita semua bersatu kita akan solid dan menyongsong kemenangan ke depan,” jelas Airlangga.

Airlangga menyebutkan, ke depan media menjadi lebih penting dan ingin seluruh kader Partai Golkar menjadi "key opinion leader", baik itu di swasta, pemerintahan, parlemen, dan di daerah baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

"Dengan adanya Rakornas MPO seluruhnya bisa satu gerak dan satu langkah dengan narasi yang sama, tentu itu semua disesuaikan dengan wilayah masing-masing, jadi Golkar selalu hadir untuk rakyat Indonesia," kata Airlangga.

Ketua Tim Penyusun Buku Airlangga Hartarto; Kerja Untuk Indonesia, Nurul Arifin menyebutkan Buku Airlangga Hartarto 'Kerja untuk Indonesia' salah satunya mengangkat ketangguhan (resilience) Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Ia menyebutkan, buku tersebut menggambarkan perjalanan Airlangga Hartarto. Banyak kejadian penting dan bersejarah yang dituangkan dalam buku tersebut, seperti menggambarkan prestasi, kinerja, dan program-program yang sudah disusun Airlangga Hartarto. (Pon)

Baca Juga:

Wacanakan Gaet Ganjar Jadi Capres, Golkar Sedang Pancing PDIP

#Golkar #Pemilu #Airlangga Hartarto
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Adies Kadir Janji Tidak Akan Terlibat Perkara Berkaitan Partai Golkar di MK
Sebelum dilantik sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi, Adies Kadir menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 05 Februari 2026
Adies Kadir Janji Tidak Akan Terlibat Perkara Berkaitan Partai Golkar di MK
Indonesia
Golkar Tolak Ambang Batas Parlemen Dihapus, Bantah Motifnya Jegal Partai Baru
Penghapusan ambang batas dinilai dapat membuka peluang bagi partai-partai kecil untuk masuk ke parlemen, sekaligus mendorong keberagaman politik di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Golkar Tolak Ambang Batas Parlemen Dihapus, Bantah Motifnya Jegal Partai Baru
Indonesia
Diskon Transportasi Hingga WFA, Cara Pemerintah Dongkrak Ekonomi Nasional
Pemerintah menyiapkan paket stimulus jangka pendek senilai Rp 12,83 triliun untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2026.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Diskon Transportasi Hingga WFA, Cara Pemerintah Dongkrak Ekonomi Nasional
Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Indonesia
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Akademisi Universitas Brawijaya menilai Indonesia belum siap menerapkan e-voting karena rawan diretas dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Indonesia
IHSG Anjlok Bikin Investasi Dana Pensiun Dinaikkan, Menko Airlangga Klaim Dalam Batas Aman
Selain peningkatan batas investasi dapen dan perusahaan asuransi, reformasi juga mencakup kebijakan peningkatan minimal free float saham menjadi 15 persen serta rencana demutualisasi BEI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 03 Februari 2026
IHSG Anjlok Bikin Investasi Dana Pensiun Dinaikkan, Menko Airlangga Klaim Dalam Batas Aman
Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Indonesia
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Demokrat dan Golkar menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo, usai Thomas Djiwandono mundur dari Wamenkeu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Indonesia
Bahlil: Adies Kadir Sudah Mundur dari Golkar Sebelum Ditetapkan Hakim MK
Ketum Golkar Bahlil Lahadalia memastikan Adies Kadir mundur dari kepengurusan dan keanggotaan Golkar usai terpilih sebagai Hakim MK.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
Bahlil: Adies Kadir Sudah Mundur dari Golkar Sebelum Ditetapkan Hakim MK
Bagikan